GEOPOLITIK INDONESIA DAN GEOSTRATEGI

sulisworo

Pendahuluan

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup.

Salah satu pintu peran strategis Indonesia berada di Selat Malaka. Selat Malaka memang memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara yang berada di sekitarnya, tetapi juga bagi negara-negara di dunia mengingat keberadaannya sebagai jalur perdagangan laut tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Posisi strategis inilah yang menjadikan Selat Malaka sebagai chokepoints of shipping in the world untuk lalu lintas perdagangan negara-negara di dunia, baik ekspor maupun impor, yang sebagian besar dilakukan melalui jalur laut[1]. Sesungguhnya posisi Indonesia baik secara geografis maupun geopolitk akan sangat menentukan dalam percaturan pertumbuhan peradaban maupun secara ekonomi di wilayah ini. Dalam perubahan tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada perdagangan bebas, posisi dan kebijakan yang dilakukan Indonesia akan sangat menentukan. Meski secara filosofis disadari akan keuntungan posisi ini dari sejak nenek moyang hingga sekarang, namun ada kecenderungan bahwa saat ini bangsa Indonesia belum secara nyata memanfaatkan keuntungan posisi ini.

Beberapa indikasi yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis ini terlihat pada beberapa indikator perdagangan dan perindustrian. Saat ini, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China adalah ancaman sekaligus peluang. Untuk menghadapinya, Indonesia harus membuat kebijakan yang efektif dan kuat agar industri nasional memiliki daya saing di pasar dunia. Namun karena kebijakan pemerintah yang berbeda (terutama dalam insentif pajak) ada kekhawatiran produk Indonesia kalah bersaing di pasar domestik. Pemerintah perlu melihat posisi Indonesia dalam perdagangan dunia. Dalam data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang 50 eksportir teratas dunia 2008, Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Padahal, Singapura, Thailand, dan Malaysia masing-masing di peringkat 14, 29, dan 30[2].

Dalam hal infrastruktur, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pelabuhan di Indonesia belum siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bebas termasuk saat kerja sama perdagangan bebas Asean-China (Asean China Free Trade Agreement/ACFTA). Ketidaksiapan itu terlihat dari masih sering tersendatnya arus barang keluar masuk pelabuhan, terbatasnya lapangan penumpukan dan minimnya investasi peningkatkan infrastruktur di pelabuhan. Kondisi itu diperparah oleh perbedaan standar pelayanan dan komunikasi yang tidak sama antarpelabuhan. Daya saing pelabuhan di Indonesia kondisinya terus merosot dibandingkan dengan pelabuhan di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara merujuk pada data yang dirilis Global Competitiveness Report 2008—2009. Daya saing pelabuhan di Indonesia berada pada peringkat ke-104 dari 134 negara yang disurvei[3].

Sisi positif dari pergeseran ekonomi sebagai implikasi CAFTA ini memang terlihat pada tingkat animo pembelian saham yang terlihat cenderung tumbuh pada tahun 2010 ini. Tahun lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah naik 87% dan membuat BEI dinobatkan sebagai bursa berkinerja terbaik di Asia. Sejumlah pelaku pasar memperkirakan,indeks masih berpeluang naik 20% di tahun 2010 ini. Kenaikan pendapatan dan laba bersih dari para emiten BEI serta solidnya harga komoditas akan mendorong laju indeks.Hanya sedikit analis yang khawatir pergerakan indeks akan terganggu oleh isu-isu politik dan inflasi. Tiga sekuritas papan atas, yaitu Bahana Securities, Kim Eng Securities, dan Macquarie Securities percaya IHSG adalah salah satu dari tiga indeks bursa Asia yang bakal naik tahun 2010 ini[4].

Dalam pengembangan teknologi sebagai pendorong knowledge economy, Indonesia juga belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Rendahnya Kemampuan Indonesia yang rendah dalam penguasaan teknologi terlihat dalam laporan “Indicators of Technology-Based Competitiveness” yang disusun oleh National Science Foundation – USA. Dalam laporan yang dikeluarkan pada tahun 2004, terlihat bahwa tingkat daya saing teknologi tinggi Indonesia jauh berada di bawah negara Asia lain seperti Korea, Taiwan, Singapore, dan China. Selain itu, faktor lain yang juga dapat menjadi ukuran rendahnya kemampuan teknologi Indonesia adalah sedikitnya jumlah permohonan paten dari Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI, jumlah permohonan paten dalam kurun waktu 1991 hingga 2009 adalah 71.024 permohonan dengan 4.5% permohonan paten dari dalam negeri[5].

Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana dalam perubahan global di berbagai aspek, Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategis geografis dan geopolitik sebagai modalitas untuk meningkatkan keunggulan bersaing bidang IPTEK. Beberapa keunggulan posisi strategis akan dijadikan dasar untuk membangun deferensiasi unggulan IPTEK.

PEMBAHASAN

Posisi Strategis Geografis dan Geopolitik Indonesia

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya (Sumardiman, 1982) serta memperhatikan sejarah dan budaya (Oetama, 2010) sebagai jembatan strategis peradaban (Pranarka, dkk.;1986) dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional (Oetama, 2010). Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam wilayah, bangsa, budaya, ekonomi, dan hankam.

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam “koridor” wasantara. Wawasan Nusantara mempunyai fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain fungsi, Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Konsep geopolitik dan geostrategi

Berbabagai faktor yang terindikasi berpengaruh terhadap kekhasan masalah teritorial Indonesia tersebut, diantaranya adalah faktor geografi, demografi, sosial, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Secara geografi, Indonesia terletak diantara posisi silang strategik dua benua Asia dan Australia yang dihuni oleh bangsa-bangsa dengan karakteristiknya masing-masing; demikian juga Indonesia berada di antara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) yang menjadi jalur lintas penghubung berbagai negara di dunia[6]. Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957[7]. Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan rakyat semestanya, selalu mengutamakanpersatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu pembinaan dan dan penyelenmggaraan tata kehidupan bangsa dan negaraIndonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut dikenal dengan Wasantara, singkatan dari Wawasan Nusantara.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, dengan konsep wawasan nusantara bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayan alam, sumber daya serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan.

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola piker, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.

Implementasi wawasan nusantara dengan mengedepankan teknologi sebagai tenaga pendorong kemajuan bangsa tentu tetap pemperhatikan implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik yang akan menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis, kehidupan ekonomi yang akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil, kehidupan sosial budaya yang akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan, dan kehidupan hankam yang akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

Dalam memanfaatkan wawasan nusantara yang melihat bahwa geopolitik dan geografis sebagai satu keunggulan perlu adanya usaha-usaha memanfaatkan keunggulan ini sebagai modal untuk tumbuhnya kreativitas dalam teknologi yang terlihat pada tingkat inovasi dan invensi dalam bidang teknologi. Usaha penetrasi teknologi yang berbasis pada keunggulan lokal Indonesia yang ditopang oleh keunggulan tiap daerah dapat terjadi ketika ada pendekatan kebijakan yang koheren dan terintegrasi dalam pengembangan industri berbasis teknologi, koordinasi yang baik antara kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, pengembangan SDM dan IPTEK nasional, pengembangan SDM dan IPTEK melalui R&D yang terus menerus dan harus terintegrasi dengan kebijakan industrialisasi[8].

Keunggulan Lokal untuk Daya Saing Teknologi

Bangsa Indonesia yang secara geografis menempati wilayah yang berada di persimpangan alur lalu-lintas internasional tentunya memiliki peran penting untuk terlibat aktif dalam berbagai derap langkah pembangunan berskala global yang dicirikan dengan meningkatnya ketergantungan antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika bangsa Indonesia mampu membangun kemandirian dalam banyak aspek termasuk teknologi. Hanya dengan kemandirian ini, bangsa Indonesia dapat mulai berbicara tentang kesalingtergantungan secara sejajar. Sebagai bangsa yang posisi wilayahnya telah berperan sebagai titik temu berbagai budaya dan kepentingan antar bangsa, suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan peran signifikan dalam pembangunan global. Dalam keadaan ini menjadi penting untuk membangun keunggulan teknologi berbasis pada keuntungan posisi ini.

Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia. Situasi ini tentu dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan riset teknologi berbasis potensi lokal. Tuntutan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal.

Untuk menuju bangsa dan negara maju dengan kemampuan berbasis Iptek ada beberapa tahapan yang telah dikembangkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: tahap awal/tahap penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), tahap akselarasi dan tahap berkelanjutan.

Tahap awal …tahap penguatan sistim inovasi nasional dan pola pembangunan Iptek, …dalam tahapan proses recovery setelah didera krisis multidemensi dan perkembangan situasi politik yang sangat dinamis…diperlukan dukungan komitmen politik yang kuat untuk membangun negara… menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil…kurun waktu 2010-2014…

…tahap akselerasi…perwujudan masyarakat berbasis Iptek…dorongan implementasi Iptek yang semakin memadai dalam sektor industri… meningkatkan pertumbuhan sektor jasa… kurun waktu 2015 – 2019…

…tahap keberlanjutan… merupakan perwujudan masyarakat berbasis Iptek…yang ditandai pencapaian proses industrialisasi yang cepat … dengan memperhatikan kekuatan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat… dalam implementasi Visi – Misi Iptek 2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbasis Iptek…indikator yang dapat dipilih untuk menjadi acuan keberhasilan diantaranya ialah Terbentuknya komunitas masyarakat yang membangun Masyarakat berbasis Iptek dalam berbagai sektor utama…[9]

Pada saat ini persaingan dunia di era globalisasi bukan bertumpu pada kekuatan sumber daya alam saja melainkan penguasaan teknologi yang handal dari hasil anak bangsa. Dengan penguasaan teknologi, daerah dapat mengembangkan, meningkatkan dan memecahkan permasalahan didalam perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Gardner mengemukakan bahwa terdapat sedikitnya dua persoalan yang secara historis menghambat alih teknologi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama, kapasitas teknis dari negara berkembang tersebut tidak memadai untuk menyerap dan menggunakan teknologi yang dialihkan. Kedua, dalam konteks perdagangan internasional, penguasaan atas teknologi canggih adalah keunggulan komparatif dari negara-negara maju; dimana hal tersebut membuat mereka secara alamiah berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dengan membuat mekanisme alih teknologi yang sarat dengan persyaratan atau pembatasan untuk mencegah negara yang penerima menguasai teknologi itu sepenuhnya[10]. Untuk itu butuh suatu breaktrough agar terjadi proses alih teknologi yang menjadikan Indonesia memiliki keunggulan teknologi yang tidak dimiliki negara maju. Hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan posisi geografis, geologis, maupun geoastronomi yang khas nusantara.

Terobosan untuk mempercepat penguasaan teknologi harus dilakukan terutama oleh pemerintah minimal melalui kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dan diplomasi internasional yang tegas dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik sebagai basis diferensiasi teknologi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, negara-negara maju sebagai produsen teknologi tinggi secara alamiah ingin mempertahankan keunggulan komparatif tersebut atas negara-negara lain di dunia. Setiap keputusan pemerintah negara berkembang yang dapat membuat negara tersebut menguasai teknologi tinggi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara maju. Pada umumnya negara-negara maju tersebut akan berusaha secara halus maupun kasar untuk membuat agar pemerintah negara berkembang membatalkan keputusannya. Apabila bangsa Indonesia tidak berani berbeda pendapat dengan pemerintah negara-negara maju, maka kemampuan teknologi Indonesia sulit untuk meningkat secara substansial. Oleh karena itulah, diperlukan keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan demi suksesnya kepentingan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki agar tidak mudah ditiru oleh pesaing global.

Dengan keuntungan posisi startegis Indonesia, sesungguhnya sangat mungkin membangun teknologi yang berdaya saing. Untuk membangun teknologi yang mendukung perekonomian secara signifikan, menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri. Kementerian Negara Riset dan Teknologi mencatat paling tidak delapan masalah yang menyebabkan rendahnya daya saing sains dan teknologi nasional. Masalah-masalah dimaksud yaitu: (1) keterbatasan sumber daya sains dan teknologi, (2) belum berkembangnya budaya sains dan teknologi, (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi sains dan teknologi, (4) lemahnya sinergi kebijakan sains dan teknologi, (5) belum maksimalnya kelembagaan litbang, (6) belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata, (7) rendahnya aktifitas riset di perguruan tinggi, dan (8) kelemahan aktivitas riset[11].

Salah satu alternatif untuk mengurangi permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan aliansi strategis antara Academics, Bussiness, dan Government (ABG). Dengan aliansi strategis ini, masing-masing memiliki posisi sebagai partner yang memiliki sumber daya dan kapabilitas yang saling komplement untuk memperoleh daya saing bersama yang lebih efektif[12]. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam aliansi ini adalah perhatian akan ketersediaan ilmu pengentahuan dan teknologi yang berlimpah baik di perguruan tinggi, lembaga riset maupun di industri. Dengan hal ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat langsung berperan dalam ekonomi bila ketersediaan teknologi tersedia dalam beragam jenis dan status yang matang[13].

Untuk dapat memanfaatkan keunggulan unik Indonesia terutama pada tingginya keanekaragaman hayati perlu sebuah usaha integral antara partner aliansi strategis baik pada level nasional maupun level daerah. Strategic Cascading[14] dengan penentuan indikator kunci di tiap level akan dapat memudahkan pengukuran ketercapaian daya saing teknologi. Beberapa aktivitas yang memungkinkan untuk itu adalah sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu: (1) mengintegrasikan sains dan teknologi pada perencanaan pembangunan nasional di semua tingkatan; (2) mengintroduksi sistem inovasi nasional pada sistem produksi dan ekonomi nasional; (3) mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan pengetahuan lokal; (4) meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana serta kelembagaan sains dan teknologi bagi peningkatan daya saing; dan (5) membangun kesadaran tentang perlunya keterkaitan dan komunikasi di kalangan lembaga sains dan teknologi, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan teknik cascading ini, maka keunggulan tiap daerah dapat diintegrasi sebagai peningkatan daya saing teknologi secara nasional.

Keunggulan-keunggulan daerah dapat diintegrasi melalui pendekatan industrial clustering[15] di tiap daerah. Bentang nusantara yang sangat panjang, garis laut terpanjang di dunia, berimplikasi pada terjadinya penyebaran potensi alamiah di tiap wilayah dan daerah. Rantai nilai[16] industri yang dikembangkan berdasar kluster industri akan dapat mengarahkan pada pemilihan fokus pengembangan teknologi di tiap daerah. Hal ini yang dengan aliansi strategis ABG akan menjadi jalan penjabaran misi pengembangan teknologi nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat berkembangnya teknologi sebagai basis knowledge economy di Indonesia, perlu diperhatikan untuk memberikan fokus pada keunggulan berbasis lokalitas Indonesia. Posisi Indonesia pada silang antar benua dan antar samudera merupakan keunggulan sebagai daerah transit perdagangan dunia. Keunggulan ini yang mempertimbangkan posisi strategis baik secara geografis maupun geopolitik yang memang sangat beragam di Indonesia.

Kondisi yang sangat beragam antar wilayah dan daerah di Indonesia memberikan keunggulan baik dalam sumber daya alam, potensi pasar, sumber daya manusia yang sangat beragam pula. Perbedaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak perkembangan teknologi ketika dikembangkan industrial cluster di tiap wilayah atau daerah tersebut. Secara keseluruhan kluster industri tersebut perlu di integrasikan sebagai rantai nilai produk teknologi berbasis keunggulan lokal.

Cascading Strategy untuk pencapaian rantai nilai yang efektif dapat tercapai ketika ada komitmen untuk menumbuhkan aliansi strategis antara academics (university), business (industry), dan government dengan pendekatan triple helix (reciprocal collaboration).

[1] Lidya Christin Sinaga, Seminar Intern: “Posisi Strategis Selat Malaka bagi China, Jepang, AS dan India”, http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/131-seminar-intern-posisi-strategis-selat-malaka-bagi-china-jepang-as-dan-india

[2]Disarikan dari Kompas terbitan Rabu, 27 Januari 2010 dengan judul “RI Tidak Masuk 50 Negara Eksportir Teratas Dunia”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/27/07401793/ RI.Tidak.Masuk.50.Negara.Eksportir.Teratas.Dunia

[3] Disarikan dari Bisnis.com yang diterbitkan Senin, 08/02/2010 dengan judul Pelabuhan belum siap hadapi perdagangan bebas, http://web.bisnis.com/sektor-riil/transportasi/1id159947.html

[4]Disarikan dari Majalah Kontan yang diterbitkan Jumat, 05 Februari 2010 dengan judul “Sekuritas: Meski Sudah Mahal, Saham-saham Indonesia Masih Menarik”, diambil dari http://www.kontan.co.id/ index.php/ investasi/news/29551/Sekuritas-Meski-Sudah-Mahal-Saham-saham-Indonesia-Masih-Menarik

[5] Direktorat Jenderal HKI, Jumlah Permohonan Paten, htpp://www.dgip.go.id, terakhir kali diakses pada 22 Februari 2010.

[6] Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. (2009) Pembinaan Teritoria dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Makalah Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”

[7] Hamengku Buwono X. (2007) Merajut Kembali Keindonesiaan Kita. Jakarta: Gramedia hlm. 66

[8] Disarikan dari makalah yang disampaikan Suharna Surapranata, Kementrian Riset dan Teknologi pada acara pembukaan PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010 dengan judul Penguasaan, Pemanfaatan, dan Pemajuan IPTEK

[9] Disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata pada rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Ristek pada tanggal 8 Februari 2010 berjudul Indonesia Menuju Bangsa dan Negara Maju Yang Berbasis Iptek

[10] Philip L. Gardner, The Globalization Of R&D And International Technology Transfer In The 21st Century, Makalah dipresentasikan di International Conference of Management of Innovation and Technology (ICMIT’02 & ISMOT’02), Hangzhou City, October 18–20 April 2002

[11] Dapat dilihat pada identifikasi masalah penurunan daya saing teknologi di Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Sains dan Teknologi 2005-2009, Kementerian Riset dan Teknologi

[12] Henry Etzkowitz, 2002, The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, pp. 5-7.

[13] Kusmayanto Kadiman, Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek

[14] Strategic Cascading merupakan satu keunggulan dalam Balance Scorecard sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkelanjutan. Pemilihan perspektif dapat ditentukan sendiri saat melakukan penjabaran visi.

[15] Industrial clustering merupakan konsep untuk pengelompokkan berbagai jenis aktivitas industri yang sejenis dari produk hilir hingga hulu. Dengan cara ini akan dapat diperoleh efisiensi dan efektifitas pengelolaan produk.

[16] Rantai nilai (value chain) merupakan aktivitas menghasilkan nilai tambah suatu produk maupun jasa sejak dari bahan baku hingga layanan purna jual.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 762Dibaca Hari Ini:
  • 1996Dibaca Kemarin:
  • 16695Dibaca Per Bulan:
  • 349399Total Pengunjung:
  • 721Pengunjung Hari ini:
  • 15836Kunjungan Per Bulan:
  • 10Pengunjung Online: