INSTRUMEN FISKAL DI MASA RASULULLAH

Dalam ekonomi konvensional kebijaksanaan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kebijaksanaan fiskal meliputi pajak dan pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure).

Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materiil dan sprituil pada tingkat yang sama.

Menarik untuk diketahui, bagaimana kira-kira bentuk kebijakan fiskal di masa Rasulullah memegang kekuasaan pemerintahan pertama di kota Madinah. Ketika itu negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Dengan adanya perang Badar pada abad 2 Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yang disebut dengan khums, sesuai dengan Firman Allah dalam QS : Al-Anfal (8) ayat 41 yang artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqaan,yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha Kuasa atas segala sesuatu” .

Selain dari khums, akibat peperangan tersebut diperoleh pula pendapatan dari tebusan tawanan perang bagi yang ditebus (rata- rata 4.000 Dirham untuk tiap tawanan), tetapi bagi yang tidak ditebus diwajibkan mengajar membaca masing-masing sepuluh orang muslim. Kemudian sebagai akibat pengkhianatan Bani Nadhir terhadap Nabi setelah perang Uhud, Rasulullah mendapatkan tanah wakaf yang pertama dalam sejarah Islam.

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.

Adapun sumber lain berasal dari kharaj (pajak tanah) yang dipungut kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukan, jumlah kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Sedangkan ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Zakat dan ushr adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah hidup. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Dalam Alquran disebutkan kewajiban Zakat sebagai berikut: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat “ (QS Albaqarah 43,83,110 dan lain-lain).

Penetapan tingkat pembayaran (rate) zakat baru dilakukan pada abad 2 Hijriah oleh Rasulullah, sekaligus menjelaskan pula harta yang wajib dizakati, di antaranya yaitu emas dan perak, perniagaan, peternakan, tanaman dan barang-barang temuan atau harta karun atau rikaz.

Selain itu masih ada lagi yang disebut amwal fadhla, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang- barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Instrumen lain adalah nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa Perang Tabuk.

Dari uraian di atas, kita dapat simpulkan, sumber penerimaan pada masa Rasulullah dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum muslim, dari non muslim, dan dari sumber lain. Dari golongan muslimin terdiri atas: zakat, ushr, zakat fitrah, wakaf, amwal fadhla, nawaib, dan tentu saja shadaqah seperti qurban dan kafarat.

Dari kaum non muslim terdiri atas: jizyah, kharaj dan ushr. Sedangkan dari sumber-sumber lain misalnya: ghanimah, fay, uang tebusan, hadiah dari pemimpin dan negara lain, pinjaman dari kaum muslimin dan non muslim.

Belanja pemerintah pada masa Rasulullah meliputi untuk hal-hal pokok yang meliputi : biaya pertahanan negara, penyaluran zakat dan ushr untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk hal yang sifatnya sekunder diperuntukkan bagi: bantuan orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.

Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkanya kepada Baitul Maal dengan menganut azas anggaran berimbang (balance budget) artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (government expenditure).

Dasar-dasar kebijaksanaan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar kharaz, zakat, ushr, jizya dan kafarat, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (nisab), umur objek terkena kewajiban (haul), dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan taqwa (self assessment)

Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 151Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 14088Dibaca Per Bulan:
  • 346975Total Pengunjung:
  • 138Pengunjung Hari ini:
  • 13412Kunjungan Per Bulan:
  • 2Pengunjung Online: