Lebak dan Undang-undang Agraria 1870

Dini

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman pra sejarah sampai pada masa kolonial sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap karakteristik bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari hasil yang ditimbulkan dari pengaruh kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang menjadikan Indonesia sebagai daerah Kolonial Hindia Belanda. Sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia.

Beratus-ratus tahun dalam cengkraman penjajahan Hindia Belanda (bangsa Eropa), bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Sehingga rakyat bangsa Indonesia dapat mempertahankan tanah airnya dari bangsa penjajah yaitu dari pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1870 Lebak berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda yaitu dipimpin oleh Gubernur Jendral Van den Bosch yang berkedudukan di Batavia, dan ketika itu Lebak masih di bawah pemerintahan Bupati R. T. A Karta Nata Negara yang memiliki kekuasaan otoriter. Sebelum diadakannya Undang-undang Agraria ini masyarakat Lebak sudah mengenal sistem sewa tanah yang dilaksanakan pada masa Inggris di bawah pimpinan Reffles dan sistem tanam paksa yang dilaksanakn oleh pemerintahan kolonial.

Dari kedua sistem tersebut tidak ada satu pun yang membuat masyarakat menjadi makmur dan sejahtera melainkan mereka sangat menderita karena tanah dan hasil dari pertaniannya diambil secara paksa, dan menguntungkan bagi pemerintah Kolonial. Walaupun pada awalnya mereka dijanjikan dan diberikan upah tanaman atau upah panen untuk membayar sewa tanah atau pajak tetapi dalam prakteknya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa.

Sementara itu, sebagai akibat dari pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial dan menciptakan kesengsaraan bagi rakyat Jawa khususnya Lebak, muncul lah golongan liberal yang menjadi pusat kritik bagi pemerintah Hindia Belanda dan mereka menginginkan kebebasan dalam kepemilikan sewa tanah yang ada di Jawa khususnya di Banten, mereka percaya mengenai keuntungan-keuntungan ekonomi-ekonomi pasar Internasional melalui sistem sewa yang tidak dalam bentuk penyewaan, keuntungan itu tidak dapat di rasakan oleh rakyat pribumi akan tetapi sebuah kepahitan yang hanya di rasakan oleh rakyat Jawa tetapi juga sebuah ke menangan bagi perusahaan-perusahaan Belanda secara umum.

Pada tahun 1870 sistem tanam paksa berangsur-angsur dihapuskan oleh pemerintah kolonial dan memperbolehkan perusahaan swasta asing mendirikan usahanya, kemudian pemerintah Belanda memberlakuakan Undang-undang Agraria pada tahun yang sama, tujuan diterbitkannya Undang-undang Agraria ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta asing untuk membuka perkebunan dan memenuhi permintaan bangsa pasar Internasional di bidang hasil perkebunan yaitu komoditi ekspor diantaranya kopi, gula dan nila yang ada di daerah Banten khususnya di Lebak.

Pengertian Agraria dalam bahasa latin yaitu ager yang artinya tanah atau sebidang tanah, dalam bahasa Inggris yaitu Agrarian yang berarti tanah yang berhubungan dengan usaha pertanian. Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. selain itu pengertian Agraria juga dipakai dilingkungan administrasi negara yang artinya hampir sama dengan pengertian yang diatas yaitu tanah atau tanah pertanian, tetapi dalam pengertian UUPA pengertian Agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. (Harsono, Budi:5).

“Selain itu juga orang-orang Eropa diperebolehkan memiliki Hak Guna Tanah sebagai erfacht selama 75 tahun. Sejak saat itu berkembang berbagai macam perkebunan di Jawa yang dikelola oleh pengusahaa swasta Eropa, seperti perkebunan teh, kopi, nila, kelapa sawit, karet dan tebu”. (Lubis,Nina:175)

Pada pelaksanaannya Undang-undang Agraria ini banyak menemukan masalah diantaranya masyarakat Lebak melakukan penolakan karena semua tanah milik rakyat wajib ditanami tanaman utama komoditi ekspor tersebut dan sebagian tenaga mereka diwajibkan untuk megurusi tanaman komoditi ekspor seperti kopi, tebu, gula dan nila. Sehingga pada dasarnya Undang-undang Agraria ini sangat memberatkan masyarakat inlander oleh karena itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pertanian yang tidak sesuai harapan pemerintah Hindia Belanda. Adanya kendala ini berakibat buruk terhadap masyarakat pribumi khususnya di Lebak, sehingga penguasa Hindia Belanda memberlakukan pajak atau upeti sebagai ganti rugi.

Undang-undang Agraria ini ditujukan untuk meningkatkan hasil komoditi ekspor sebagai permintaan pasar Internasional bangsa Eropa seperti kopi, lada, dan teh. Hal ini menunjukan hasil kekuasaan Belanda di Banten, khususnya di Lebak agar dapat menghasilkan hasil pertanian yang maksimal seperti pada wilayah kekuasaan Belanda lainnya. Daerah-daerah di Lebak yang telah menjalankan Undang-undang Agraria ini seperti distrik Leuwidamar, Rangkasbitung, Warunggunung, dan Sajira. Daerah-daeerah ini sebagai sentral perkebunan sesuai yang diminta oleh penguasa Belanda, distrik Leuwidamar sebagai penghasil kopi, Sajira penghasil kopi, lada dan kelapa.

Pada akhir kekuasaan P. Maijer sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda yang berkuasa di Banten. Di Lebak masih tetap memiliki beberapa perkebunan yang dijalankan oleh masyarakat pribumi sebagai sumber penghasil pokok, meskipun tidak lagi diwajibkan membayar upeti untuk pemerintah Hindia Belanda, seperti pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Hindia Belanda itu.


SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 616Dibaca Hari Ini:
  • 1675Dibaca Kemarin:
  • 20014Dibaca Per Bulan:
  • 352522Total Pengunjung:
  • 579Pengunjung Hari ini:
  • 18959Kunjungan Per Bulan:
  • 11Pengunjung Online: