OPLEIDING SCHOOL VOOR INLANDSCHE AMBTENAREN ( OSVIA ) DI SERANG 1900-1927

Usmaedi

Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan proses pendidikan di pandang sebagai proses kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, antara pendidikan dan kehidupan ibarat dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kehidupan manusia seutuhnya memerlukan proses pendidikan, dan sebaliknya proses pendidikan akan terjadi dalam arena kehidupan manusia. Perkembangan peradaban dalam kehidupan manusia tidak lain merupakan hasil dari proses pendidikan. Ini sesuai dengan pepatah dari barat yaitu The Root Of Education Are Bitter, But The Fruits Are Sweet1 (Akar Pendidikan Itu Pahit, Tetapi Buahnya Manis) mengapa di sebut akar, karena pendidikan sebagai fondasi yang membangunya memerlukan usaha yang ulet dan pantang menyerah.

Sewaktu pemerintahan diterima kembali oleh para Komisaris Jenderal dari orang Inggris pada tahun 1816, mereka harus memenuhi sistem pendidikan dari dasarnya, karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Pemerintahan baru yang diresapi oleh ide-ide liberal aliran Aufklarung atau Enlightenment menaruh kepercayaan akan kepercayaan akan pendidikan sebagai alat mencapai kemajuan ekonomi dan sosial2.

Ide-ide liberal yang diterapkan bagi anak-anak Belanda dengan menyediakan fasilitas pendidikan secukupnya, tidak dilaksanakan bagi anak-anak Hindia Belanda, selain adanya sejumlah peraturan. Statula 1818 antara lain menyatakan bahwa “Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumiputera. Pemerintah memberikan kesempatan bagi anak bumuputera untuk mendapatkan pendidikan pada sekolah Belanda”.3

Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda untuk meninggalkan prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan oleh Van den Bosch, bekas Gubernur di Guyana, jajahan Belanda di Amerika Selatan, di mana pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi kolonial. Bosch membawa ide penggunaan kerja paksa sebagai cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan maksimal, yang kemudian dikenal sebagai Cultuurstelsel atau Tanam Paksa yang membawa penduduk jawa untuk menghasilkan tanaman untuk pasaran Eropa. Sistem eksploitasi kolonial ini harus memperkerjakan sejumlah besar orang bumiputera sebagai pegawai rendahan yang murah untuk menjaga agar perkebunan pemerintah Belanda berjalan lancar. Pegawai ini, yang sedapatnya dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah kekuasaan tradisional yang menjamin keberhasilan perusahaan tersebut harus diberikan pendidikan. Untuk tujuan ini pada tahun 1848 untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial diberiakan sejumlah f 25.000.-untuk pendirian sekolah bagi anak Hindia Belanda. Sekolah ini khususnya dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai orang bumiputera, keputusan ini ternyata penting karena inilah pertama kalinya uang pemerintah dipakai untuk pendidikan anak-anak bukan Kristen.4

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer yang berjudul Hutang kehormatan dalam majalah De Gids. Di situ ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Hindia Belanda selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan Negara . Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi: Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (Edukasi)5

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Walaupun nampaknya cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di Hindia Belanda, namun dalam prakteknya, sekalipun tidak secara langsung, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring anak sekolah. Caranya ialah dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru (darah ningrat, darah kraton) atau dari kalangan para “priyayi” (Pangreh Praja atau Pegawai dalam kantor Pemerintah Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, maka hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda di atas tidak murni hanya semata-mata untuk memberdayakan pendidikan masyarakat, melainkan justru untuk menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai contoh, sejak 1864 oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenaars’ Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan yang cukup menonjol, apalagi setelah pada tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.6

Tetapi pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Banten hanya ada 2 sekolah dimana serang merupakan sebagai daerah yang dapat mengawasi daerah-daerah sehingga diserang dibentuklah OSVIA untuk dapat memenuhi pegawai Hindia belanda di serang. Tujuan dari pendirian lembaga pendidikan oleh Belanda untuk mendidik tenaga untuk mengerjakan kepentingan pemerintah Hindia Belanda, dimana Belanda berkepentingan untuk mencari pegawai yang murah agar dapat dijadikan pegawai tanpa mendatangkan pegawai dari Negeri belanda yang mahal, sehingga Belanda membentuk sekolah pangreh praja untuk dapat memenuhi pegawai di Hindia belanda dengan harga yang murah sehingga Belanda berinisiatif untuk dapat mendidrikan sekolah Pangreh Praja di Serang Banten.

Belanda berpendapat untuk memajukan pemerintahan tenaga bumiputera yang diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan dimana Banten banyak sekali keturunan yang berasal dari sebuah kerajaan maka Belanda mendirikan sebuah sekolah untuk anak anak raja yang di namakan OSVIA. Sekolah tersebut diperuntukan bagi anak-anak raja dimana sistem pendidikan di OSVIA menggunakan bahas pengantarnya yaitu bahasa Melayu dan Bahasa Belanda. Tujuan dari sekolah ini nantinya akan menjadi pegawai di Hindia Belanda sebagai “Regent” (Bupati).

Kedudukan sebagai pegawai pemerintah Hindia belanda sangat dihargai pada zaman kolonial yang birokratis. Pegawai pemerintah adalah pendukung otoritas kekuasaan pemerintah Belanda. Satu-satunya jalan keluar penduduk pribumi untuk dapat mendapatkan pekerjaan di pemerintahan atau perusahaan barat, sehingga pribumi berpendapat bahwa sekolah dipandang sebagai persiapan menjadi pegawai di pemerintahan Hindia Belanda.

1 Eko Budiharjo, kompas, 21 juli 2003 (dalam buku Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. 2004: 82)

2 S. Nasution Sejarah Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara. 2001: 8)

3 Ibid hal.11

4 Ibid hal.12

5 Yeni, April tahun 2009 (dalam www://http.wikipedia.org) 12 Desember 2009, Pukul: 16.24 WIB

6 Ibid

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 617Dibaca Hari Ini:
  • 1996Dibaca Kemarin:
  • 16550Dibaca Per Bulan:
  • 349260Total Pengunjung:
  • 582Pengunjung Hari ini:
  • 15697Kunjungan Per Bulan:
  • 10Pengunjung Online: