PENDIDIKAN SEJARAH LOKAL DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME

Oleh: Supardi

Abstract

Multiculturalism is a concept which admit cultural differentiations in the egality and equality. This concept is still relevance in the nation concept that has cultural differentiations such as Indonesian. Education is one of an effective media for multiculturalism development. Historical education, as a concept, is aimed to build a democracy, nationalism, and multiculturalism character.

One of the historical unit which has studied heterogeneous of Indonesia is local history. This article supposes to identify; 1) how the role of local history education builds multiculturalism, 2) how the concept of effectivity of local history education develop multiculturalism character.

The local history studies can give the historical awareness of society differentiations for students. The studies of socials differentiation in last time, will shape multiculturalism characters. Local history teaching can be done with three models; 1) out class history teaching, 2) team teaching among social studies teachers, and 3) insert local history in the subjects that is relevance with National History.

Key words: multiculturalism, local history, education

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu (QS: 49:13).

Pendahuluan

Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman agama, adat istiadat, budaya, dan suku bangsa. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan dan aset yang sangat berharga. Namun, masih terdapat dampak negatif akibat dari keanekaragaman terse¬but. Sebagai contoh adalah masih timbulnya konflik, baik antaragama maupun suku bangsa. Kasus yang menonjol adalah konflik antaretnis Madura dan Dayak di Kalimantan. Perbedaan agama menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di Ambon dan Sulawesi. Kedua konflik tersebut merupakan sebagian kasus bagaimana suatu perbedaan menimbulkan dampak negatif.

Seharusnya keberagaman yang ada dalam tubuh bangsa ini akan menjadi kekuatan yang tangguh apabila diolah secara baik dan benar. Terjadinya konflik, baik antaretnis di Kalimantan maupun antaragama di Ambon dan Sulawesi bukan disebabkan semata oleh benturan alamiah masyarakat di tingkat lokal. Dimensi politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah memiliki peran tersendiri. Ketidakadilan akibat distribusi yang tidak merata, kebijakan pemerintah dalam segala bidang yang cenderung trickle down sangat rentan menjadi pemicu munculnya konflik horisontal.

Bagaimana mengatasi problematika negatif dalam keberagaman bangsa Indonesia? Sebagai salah satu media adalah pendidikan yang sangat besar peranannya dalam membentuk karakter bangsa. Salah satu bagian penting pendidikan untuk menanamkan konsep keberagaman adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kesadaran dan karakter bangsa. Secara normatif pendidikan sejarah dapat mengembangkan kesadaran multi-kultural yang bersifat normatif. Apakah implementasi pendidikan yang dilaksanakan telah mencapai taraf normatif? Atau sekedar pendidikan multikultural deskriptif, yang hanya memberikan penjelasan bagaimana bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika layaknya mutiara di Katulistiwa? Bagaimana menerapkan pendidikan sejarah dalam bangsa multikultural seperti Indonesia? Artikel ini akan membahas sebagian konsep pendidikan sejarah untuk menanamkan kesadaran multikultural bangsa Indonesia.

Pendekatan Konsep Multikulturalisme

Keberagaman Indonesia ditunjukkan oleh diferensiasi sosial dalam bentuk perbedaan agama, budaya, etnis, sosial, dan sebagainya. Menurut data setidaknya terdapat 20 suku bangsa terbesar di Indonesia dalam 201 juta penduduk(Leo Suryadinata dalam Tilaar, 2004:113). Etnis Jawa adalah etnis terbesar dengan jumlah penduduk 83,9 juta (41,7 %), kemudian disusul etnis Sunda 31 juta (15,4%), etnis Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis dan Banten masing-masing berjumlah sekitar 4-7 juta, atau 2%-4,5%. Masyarakat Tionghoa merupakan etnis terkecil dengan jumlah penduduk 1.738.936 jiwa (0,86%).

Salah satu konsep yang dapat diterapkan oleh negara multikul¬tural seperti Indonesia adalah multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu nation state melalui bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, pendidikan, dan bidang lainnya (Tilaar, 2004:84). Multikulturalisme merupakan paham yang mengakui perbedaan dan keberagaman dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Demokrasi merupakan salah satu ruh yang menjamin bangunan multikulturalisme.

Dalam multikulturalisme sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik (Suparlan, 2002:2). Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil, membentuk terwujudnya masyarakat lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Model multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan ‘kebudayaan bangsa’, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

Negara multikultural seperti Indonesia harus antisipatif dan respon¬sif terhadap fenomena heterogenitas kebudayaan dengan sikap arif dan bijak. Perbedaan yang selama ini ada di satu sisi telah menimbulkan sisi negatif berupa konflik yang melanda negeri ini, yang salah satunya disebabkan heterogenitas atau deferensiasi sosial dalam masyarakat. Misalnya, kasus konflik antarsuku Madura dan Dayak di Sambas Kalimantan Tengah, konflik dengan isu agama di Poso dan Maluku, gerakan separatisme Aceh yang salah satunya dipicu oleh pengelolaan perbedaan yang kurang adil.

Multikulturalisme mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, bukan sekedar perbedaan deskriptif tetapi juga perbedaan normatif. Maksudnya, perbedaan yang ada bukan sekedar diketahui, tetapi harus disadari dalam kehidupan yang egaliter dan demokratis. Tanpa upaya kesadaran multikulturalisme, niscaya nasionalisme yang selama ini dibangun, akan tercabik-cabik oleh konflik dan gerakan separatisme.

Salah satu media yang bermakna bagi pengembangan kesadaran multikulturalisme adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah merupakan sarana efektif untuk menanamkan kesadaran multikultural. Pendidikan yang selama ini ditanamkan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi telah menjelaskan konsep keberagaman tersebut. Namun, implementasi pendidikan sejarah selama ini belum optimal dalam menekankan pendidikan yang bersifat normatif.

Pengalaman Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Penga¬malan Pancasila) zaman orde baru, pengajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) pada pendidikan dasar dan menengah, mata kuliah Kewiraan yang sarat dengan indoktrinasi, mempunyai misi untuk mewujudkan nasionalisme, kesadaran persatuan dalam keberagaman. Namun,, upaya-upaya tersebut tidak berhasil mencapai sentuhan kesadaran yang utuh, terbukti masih adanya berbagai gerakan anti multikultural, seperti separatisme dan konflik berbau sara.

Keberadaan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) juga belum cukup untuk menanamkan kesadaran multikulturalisme. Bahkan, pendidikan agama yang selama ini ditanamkan pada anak didik masih banyak mengandung unsur yang menghambat kesadaran multikultural. Hal itu seperti yang disampaikan Musya Asyar’i (Kom¬pas, 3 September 2004) sebagai berikut: “Pada sisi yang lain, kita pun merasakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik.”

Dalam menyikapi multikulturalisme haruslah hati-hati, sebab multikulturalisme dapat berkembang negatif ke arah hiper-multikulturalisme, dan caufisme seperti menganggap budaya sendiri yang palingbaik, pertentangan antara budaya Barat dengan sisa Barat, upaya mencari-cari nilai-nilai asli atau “indegenous culture” seperti misalnya penguasa orde baru yang banyak menggunakan bahasa Kawi dalam memberikan nama-nama gedung DPR yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Hiper-multikulturaslisme yang lain adalah munculnya anggapan bahwa hanya penduduk asli yang dapat berbicara mengenai budayanya sendiri (Tilaar, 2004:89-91).

Peranan Pendidikan Sejarah

Sebagai bagian pengikat kesadaran multikulturalisme dalam suatu bangsa adalah kesadaran sejarah. Pendidikan sejarah berperan penting dalam internalisasi dan pembangunan kesadaran keberagaman. Namun, sudahkah pembelajaran sejarah dalam sistem pendidikan selama ini telah mengembangkan multikulturalisme secara efektif? Ataukah pendidikan Sejarah Nasional Indonesia hanya sekedar pengungkapan fakta kognitif yang sarat dengan hafalan tokoh dan angka tahun? Atau justru pendidikan sejarah lebih dominan sebagai upaya melanggengkan status quo dan alat legitimasi penguasa? Sudahkah pendidikan sejarah memunculkan berbagai fakta keberagaman masa lalu hingga masa kini yang mampu menumbuhkan sikap kesadaran siswa akan keberagaman tersebut?

Pendidikan Sejarah Nasional Indonesia mempunyai maksud sebagai salah satu usaha penanaman kesadaran sejarah bangsa Indonesia pada siswa. Sejarah Nasional Indonesia adalah sejarah bekas wilayah Hindia Belanda. Batasan sejarah nasional bersifat politis administratif sebagai ‘Sejarah Bangsa Indonesia’ yang eksistensi politisnya resmi ada sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah Nasional Indonesia selanjutnya diturunkan dalam Sejarah Daerah yang meliputi sejarah berbagai daerah di Indonesia dengan batasan administratif provinsi atau kabupaten. Sejarah Daerah berfungsi untuk memperkuat Sejarah Nasional melalui penjabaran dan mengangkat peran daerah dalam konstelasi Sejarah Nasional. Baik Sejarah Nasional maupun Sejarah Daerah bersifat ideologis politik, dan tidak mempunyai batasan ilmiah yang bisa dipertahankan secara akademis. Sebab, batasan tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perkembangan politik nasional.

Sering terjadi dalam penulisan Sejarah Daerah selalu menonjolkan kasus-kasus yang mempunyai relevansi dengan Sejarah Nasional. Se¬bagai contoh, penulisan Sejarah Daerah dengan mencari kasus-kasus yang berhubungan dengan peranan daerah tersebut dalam kebangkitan nasional, sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan sebagainya. Akibatnya, pembelajaran sejarah terasa kering dan membosankan, karena indoktrinatif dan bersifat trickle down.

Di luar kedua batasan Sejarah Nasional dan Daerah muncul Sejarah Lokal, yang menurut Taufik Abdullah (1996:15) didefinisikan sebagai “sejarah dari suatu tempat”, suatu locality yang batasannya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah. Penulis mempunyai kebebasan menen¬tukan batasan penulisannya, apakah dengan wilayah kajian geografis, etnis, yang luas atau sempit. Sejarah lokal bersifat elastis, bisa berbicara mulai hanya mengenai suatu desa, kecamatan, kabupaten, tempat ting¬gal suatu etnis, suku bangsa yang ada dalam satu daerah atau beberapa daerah.

Penulisan sejarah lokal mempunyai makna penting baik untuk kepentingan akademis maupun pembangunan masyarakat, terutama kepentingan masyarakat dalam mempelajari pengalaman masa lalu nenek moyangnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Allan J Ligthman (1978:169)

“… local history conducted for their own sake, local history conduct to test hypotheses about broader jurisdictions, usually nation states, and local history that focus on understanding the process by which communi¬ties grow and develop. Although analytically distinct, in actual practise these lines frequently crisscross and run together.”

Dalam batasan spasial dan waktu dalam sejarah lokal, penulis pun bisa membuat batasan terpendek hingga panjang. Penulisan tentang sebuah pemberontakan PETA, bisa dibuat dalam ritme pendek ataupun panjang. Hal inilah yang memungkinkan sejarah lokal dapat ditulis oleh siapa saja. Para guru atau penulis lain pun bisa berpartisipasi dalam penulisan sejarah lokal terhadap peristiwa sejarah di daerahnya melalui kerjasama dengan sejarawan akademis di perguruan tinggi.

Seminar sejarah lokal telah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Dalam seminar Sejarah Lokal 17-20 September 1984 di Medan, telah dikemukakan lima tema pokok sebagai acuan penulisan sejarah lokal seperti yang dikutip Kun¬towijoyo (1993:121).

1) Dinamika masyarakat pedesaan

2) Pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan interaksi sosial

3) Interaksi antar suku bangsa dalam Masyarakat Majemuk

4) Revolusi nasional di tingkat lokal

5) Biografi tokoh lokal

Dalam bagian lain, Taufik Abdullah (1992:239) menegaskan bahwa penulisan sejarah lokal begitu besar artinya dalam upaya pembahasan yang lebih detail tentang fenomena dan peristiwa nasional yang bersifat berkeping. Sejarah lokal diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa kesadaran sebagai bangsa yang multi budaya, ditunjukkan dengan pengakuan akan kelemahan masing-masing dengan membangun kesederajatan di antara kebinekaan. Dalam multikulturalisme diharap¬kan berlangsung iklim demokratis yang mampu mengakomodasi ber¬bagai kepentingan dan perbedaan.

Bagi kepentingan sejarah nasional, sejarah lokal tidaklah bersifat antagonis, justru akan memberi kontribusi positif, seperti yang disampaikan Taufik Abdullah (1990:243) sebagai berikut:

“… bahwa sejarah lokal dengan pendekatan yang tidak bersifat involusi, yang hanya berkisar pada dirinya, makin memberi kemungkinan untuk merintis permasalahan baru dalam sejarah nasional. Dengan begini bukan saja visi tentang proses ke arah terwujudnya kesadaran nasional, sebagai syarat utama bagi kemantapan integrasi nasional dapat dipersegar, tetapi dan lebih penting lagi , dinamika sesungguhnya dari proses terjadi itu dapat dipahami.”

Corak studi sejarah lokal yang telah dilakukan tentang Indonesia menurut Taufik Abdullah (1992:27) dapat dibedakan menjadi empat golongan.

1) Studi yang difokuskan pada suatu peristiwa tertentu (studi peristiwa khusus atau apa yang disebut evenemental l’evenement)

2) Studi yang lebih menekankan pada struktur

3) Studi yang mengambil perkembangan aspek tertentu dalam kurun waktu tertentu (tematis), dan

4) Studi sejarah umum yang menguraikan perkembangan daerah tertentu (provinsi, kota, kabupaten) dari masa ke masa.

Sejarah lokal lebih bersifat demokratis, sebab ia berangkat dari fenomena setempat, berbeda dengan sejarah daerah yang dibatasi secara administratif politik. Namun, bisa saja sebuah sejarah daerah merupakan sejarah lokal, misalnya tentang Sejarah Bali. Bali adalah wilayah administratif yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang relatif sama. Hal ini berbeda ketika membahas tentang Sejarah Daerah Jawa Tengah. Provinsi Jateng tidak mempunyai kesatuan bu¬daya yang homogen. Harus diingat bahwa Jawa Tengah bagian Barat merupakan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya suku Sunda, yang secara kultur berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah (Solo atau Semarang). Sejarah lokal mempunyai keleluasaan yang lebih independen dalam menentukan wilayah kajiannya. Kajian sejarah lokal yang intensif dan diversif akan mampu memunculkan realitas lokal yang lebih heterogen dan bermakna.

Pendidikan Sejarah Lokal dalam Konsep Pendidikan Multikul¬tural

Salah satu perangkat efektif untuk mewujudkan kesadaran dan kesederajatan dalam keberagaman adalah konsep pendidikan multikul¬tural. Selama ini belum ada mata pelajaran khusus multikulturalisme dalam pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, sangat tepat apabila digunakan istilah pengajaran sejarah melalui pendekatan multikulturalisme. Bagaimana menyajikan pendidikan sejarah lokal dalam keberagaman bangsa?

Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan konsep pendidikan yang muncul pada masa setelah Perang Dunia II. Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi semua orang. Pendidikan multikultural menjadi acuan beberapa negara, baik di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia yang penduduknya relatif heterogen.

L Frazier dan R L Garcia seperti yang dikutip Tilaar (2004:122), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah “…. is a concept, a frame work, a way of thingking, a philosophical view point, a value orientation, and a set of criteria for making decision that better serve the educational needs of culturally diverse student populations”. Banks and Banks (1995:2) menekankan bahwa pendidikan multikultural menekankan pada kesederajatan dalam ke-sempatan pendidikan kepada seluruh masyarakat yang memasukan seluruh partisipasi siswa dalam berbagai hal, seperti yang ia ungkapkan sebagai berikut:

“…. we may define multicultural education as a field study designed to increase educational equity for all students that incorporates, for this purpose, content, concepts, principles, theories, and paradigms from history, the social and behavioral sciences, and particulary from ethnic studies and women studies.”

Menurut Musa Asyarie, (2004:1) yang dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Secara tipologis menurut Banks & Banks (dalam Tilaar, 2004:182) terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang.

1) Mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (cultural difference).

2) Hubungan manusia (human relation), membantu siswa dalam melakukan percampuran antar kelompok.

3) Single group studies, yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi

sosial dalam masyarakat.

4) Pendidikan multikultural, reformasi pendidikan yang menyediakan kuriukulum serta materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial.

5) Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial, dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menantang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat.

Bagaimana membangun konsep pendidikan multikultural untuk Indonesia? Terdapat enam konsep yang ditawarkan Tilaar (2004:185-191) untuk membangun konsep pendidikan multikultural di Indonesia.

1) “Right to culture” dan identitas budaya lokal, sebagai manifestasi jawaban globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menunjukkan identitas kebudayaan.

2) Kebudayaan Indonesia-yang-menjadi, yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan di tengah sistem keberagaman.

3) Konsep pendidikan multikultural normatif, bukan sekedar deskriptif. Pendidikan multikultural normatif tidak hanya mendeskripsikan adanya pluralitas, melainkan misi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa.

4) Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini.

5) Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru, yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Pedagogik baru telah mengembangkan pemberdayaan dan kesetaraan sesama manusia dengan keberagaman budaya.

6) Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indo¬nesia masa depan serta etika berbangsa.

Untuk mendukung terlaksananya enam konsep pendidikan mul¬tikultural, idealnya dilakukan beberapa program prioritas pendidikan multikultural. Beberapa pengembangan yang bisa dilakukan adalah, menjadikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat kegiatan bersama antar sekolah, pemerintah (Diknas), dan perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum pendidikan multikultural, pengadaan perbukuan, dan pendidikan guru.

Dalam pendidikan dasar dan menengah belum ada mata pelajaran Pendidikan Multikulturalisme, sehingga konsep-konsep pendidikan multikultural dapat disisipkan dalam beberapa mata pelajaran yang mempunyai relevansi. Pendidikan multikultural melibatkan seluruh bagian sistem pendidikan dan stakeholder yang ada. Setiap mata pe¬lajaran tidak bisa dipandang secara parsial, melainkan mempunyai hubungan yang sifatnya interdisiplin, atau justru integral. Setiap bidang studi mempunyai misi dan tugas untuk mengembangkan pendidikan multikultural sesuai dengan relevansinya.

Pendidikan Sejarah Lokal

Tujuan pengajaran sejarah di sekolah mengacu pada tujuan pendi¬dikan nasional yang tercantum dalam pasal 3 UU RI No 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “… untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.” Dalam mendukung tujuan pendidikan nasional pendidikan sejarah di sekolah sesuai Kurikulum 2004 mempunyai misi 1) sebagai pendidikan intelektual dan 2) sebagai pendidikan nilai, pendidikan kemanusiaan, pendidikan pembinaan moralitas, jati diri, nasionalisme, dan identitas bangsa (Depdiknas, 2004:5).

Tujuan pengajaran bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value, bukan sekedar membelajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Pengajaran sejarah selain bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, juga mempunyai fungsi didaktis. Fungsi didaktis pengajaran sejarah telah dinyatakan secara implisit dan eksplisit, seperti yang dinyatakan Sartono Kartodirdjo (1992:252) “bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyangnya”. Nilai didaktik pengetahuan sejarah dalam pendidikan masa kini, kecuali bertujuan membangkitkan kesadaran sejarah juga me¬ningkatkan proses rasionalisasi serta melepaskan pikiran mitologis.

Secara lebih detail Brian Garvey dan Mary Krug (1977:2-5) mengidentifikasi bahwa mempelajari sejarah mempunyai beberapa maksud di antaranya:

  1. to acquire knowledge of historical facts,
  2. to gain an understanding or appreciation of past events or periods or people,
  3. to acquire the ability to evaluate and criticize historical writing,
  4. to learn the techniques of historical research,
  5. to learn how to write history.

Pada umumnya pendidikan sejarah pada pendidikan SD dan SMP masih mengacu pada tujuan pertama dan kedua. Sedangkan untuk SMA telah menyentuh sebagian tujuan ketiga sampai kelima. Hal ini sesuai dengan Kurikulum 2004 mata pelajaran Sejarah SMA dan dalam struktur IPS-SMP. Pendidikan Sejarah di SMA telah menekankan pada pengembangan akademis dengan mengenalkan dasar-dasar keilmuan sejarah (Depdiknas, 2004:3).

Baik ditinjau dari sistem pendidikan maupun penerapan pengajaran sejarah, selama ini masih banyak dikeluhkan masyarakat. Di antara keluhan tersebut adalah kurikulum pendidikan sejarah yang terlalu sarat dengan materi yang kurang merangsang siswa berpikir kritis, atau sekedar indoktrinatif. Pengajaran sejarah hanya dijadikan alat legitimasi penguasa dengan penonjolan tokoh-tokoh penting dalam Sejarah Nasional Indonesia. Kurikulum bersifat uniform, bahkan hingga materi dan soal yang diajarkan kepada siswa. Kurikulum belum bisa dikembangkan dengan menonjolkan kasus-kasus lokal yang lebih dekat dan menyentuh siswa. Akibatnya, siswa merasa jenuh, bahkan asing dengan pembelajaran yang mereka alami.

Dalam implementasi pembelajaran di kelas, guru belum berhasil mengembangkan suasana pembelajaran yang variatif. Mereka selalu mengedepankan sistem pembelajaran ekspositoris yang menonjolkan pengembangan domain kognitif Tidaklah mengherankan kalau kemu¬dian siswa apatis dan skeptis pada mata pelajaran sejarah. Pengajaran sejarah masih berorientasi pada penyajian fakta, belum berorientasi pada upaya penghayatan dan kesadaran sejarah, seperti keprihatinan Soejatmoko yang dikutip I Gde Widja (1989:11) sebagai berikut:

“Pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu avontuur bersama dari pengajar maupun yang diajar. Dalam konsep ini maka bukan hapalan fakta, melainkan riset bersama antara guru dengan siswa/mahasiswa menjadi metode utama. Dengan jalan ini maka si mahasiswa langsung dihadapkan dengan tantangan intelektual yang memang merupakan ciri khas daripada sejarah sebagai ilmu… Dia menjadi peserta, pelaku dalam usaha ‘penemuan diri’ bangsa kita sendiri.”

Berkaitan dengan buku pelajaran yang digunakan dalam pembe¬lajaran, masih didominasi oleh penerbit dan penulis dari Jawa. Tidak mengherankan kalau fakta-fakta yang ada dalam buku mata pelajaran tersebut kering dengan kasus-kasus di berbagai daerah. Bukan berarti bahwa penulis dan penerbit Jawa tidak memahami sejarah daerah lain, tetapi penulis yang lebih dekat dengan objek sejarah, setidaknya akan lebih empatif dan diversif dalam mengembangkan bahan ajar.

Salah satu ciri ilmu sejarah adalah sifatnya yang diakronis, berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang cenderung sinkronis. Selain itu, fakta sejarah mempunyai sifat einmalig (sekali terjadi). Sifat diakronis dan einmalig mempunyai konsekuensi bahwa sejarah mempunyai bagai dimensi dalam mengungkapkan berbagai fakta. Sifat keunikan sejarah juga memberikan ruang untuk lebih intensif mengembangkan penulisan dan pengajaran sejarah lokal. Penulisan tentang berbagai fenomena lokal, jelas akan memperkaya khazanah heterogenitas bangsa, sekaligus sebagai pijakan multikulturalisme yang efektif.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa sebagian masyarakat lokal mempunyai jalan sejarah yang dianggap negatif, atau mungkin persinggungan konflik dengan komunitas lain. Misalnya, terjadinya perang Bubad antara kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Contoh lain adalah keberhasilan Belanda menumpas Perang Padri di Sumatera Barat banyak mendapat bantuan dari pasukan Yogyakarta. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Sejarah lokal mempunyai kerangka kebijaksanaan menyikapi masa lampau. Biarlah masing-masing tempat mempunyai dan menguraikan sejarah yang berbeda dengan lokalitas lainnya. Justru dengan begitu akan muncul kesadaran “ibaratnya saling mencurahkan hati”, bahwa tiap lokalitas mempunyai masalah yang berbeda sehingga bersama-sama saling mencari jalan baru yang lebih terang.

Setiap bagian wilayah Indonesia, mempunyai banyak perbedaan sejarah dan kebudayaan. Hendaknya perbedaan yang terjadi, ataupun pertentangan yang pernah dialami antara sebagian daerah tidak perlu ditonjolkan tetapi juga jangan ditutup-tutupi, dengan lebih mengede¬pankan diferensiasi yang sifatnya menuju akomodasi.

Pengungkapan berbagai sisi kehidupan atau sejarah dalam lokalitas, akan semakin menggugah kesadaran betapa setiap budaya memiliki keanekaragaman nilai-nilai yang luhur. Tidak mungkin kita memandang bahwa sebagian masyarakat Papua yang masih menggunakan koteka dan sulit menggunakan pakaian modern sebagai masyarakat terbelakang dan tidak punya peradaban. Dengan berkaca pada sejarah, stereotype tersebut akan runtuh dengan kesadaran bagaimana proses manusia menemukan peradaban melalui waktu panjang.

Pembelajaran Sejarah Lokal yang Bermakna

Idealnya pembelajaran sejarah selalu berangkat dari masalah dan fenomena-fenomena lokal, agar siswa mempunyai perasaan memiliki dan membutuhkan pelajaran yang mereka terima. Terutama pada masa orde baru, pengajaran sejarah terlihat begitu dipaksakan uniformitasnya. Bagaimana mungkin mengajarkan tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro dan Patih Gadjah Mada sama porsinya yang diajarkan di Jakarta dan Papua. Tidak asingkah anak-anak Papua dengan tokoh Di¬ponegoro dan Gadjah Mada? Tentu konsep pembelajaran sejarah yang ideal adalah pembelajaran yang mampu menyajikan kesejarahan yang dekat pada lingkungan anak didik. Kepahlawanan lokal lebih menarik dan menyenangkan disajikan kepada para siswa di daerah dibanding pahlawan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Pendidikan sejarah lokal mempunyai peran besar dalam upaya menghadirkan peristiwa kesejarahan yang dekat pada siswa. Sifat elastisitas sejarah lokal mampu menghadirkan berbagai fenomena, baik berkaitan tentang latar belakang keluarga (family history), sejarah sosial dalam lingkup lokal, peranan pahlawan lokal dalam perjuangan lokal maupun nasional, kebudayaan lokal, asal-usul suatu etnis, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal. Siswa akan diajak memahami kenyataan sejarah mulai dari yang terkecil, hingga dalam bingkai nasional, dan global. Bagaimana menyajikan pendidikan sejarah lokal yang dapat mendukung pendekatan multikulturalisme?

Setiap masyarakat mempunyai sisi ‘baik’ dan ‘tidak baik’ yang sifatnya relatif, ada yang mengatakan ‘sejarah hitam’ dan sejarah ‘pu¬tih’, walaupun dalam akademis tidak ada istilah tersebut. Apakah tidak dikhawatirkan bahwa penyajian sejarah lokal akan mendorong disinte¬grasi bangsa? Tentu saja pertanyaan tersebut merupakan kekhawatiran yang bisa dimengerti. Sebab, penanaman nilai kesejarahan dengan menonjolkan luka-luka masa lampau, akan menghidupkan semangat pertentangan. Namun, hendaknya penyajian pengajaran sejarah mampu menghadirkan nilai objektif, dengan penuh muatan edukatif. Multikulturalisme mengembangkan kesederajatan, yang berarti menghapus luka masa lalu dengan menghadirkan kehidupan yang lebih egaliter.

Pengajaran sejarah tidak perlu terlalu menutup-nutupi realitas se¬jarah yang telah terjadi, tetapi hendaknya penyajian pengajaran sejarah mampu menghadirkan muatan edukatif akan kesadaran membangun nilai-nilai luhur secara bersamaan. Seperti terjadinya konflik pada ta¬hun 1948 dan 1960-an, aksi-aksi yang didalangi PKI dan organisaasi onderbownya telah menimbulkan luka yang mendalam dalam tubuh masyarakat, terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Demikian juga dengan gerakan penumpasan PKI, telah menimbulkan korban ratusan ribu sebagai akumulasi konflik masa sebelumnya. Haruskah pengajaran sejarah selamanya menutupi kasus yang sungguh terjadi dalam bangsa Indonesia? Hendaklah dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran sejarah, pembelajaran bisa menanamkan bahwa pengalaman sejarah sebagai guru yang paling baik. Kesalahan masa lalu menjadi pengalaman untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik.

Penutup

Multikulturalisme merupakan paham yang mengutamakan pengakuan kesederajatan dan kebersamaan dalam keberagaman. Pendidikan multikultural sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dalam bingkai multikulturalisme. Upaya penanaman kesadaran multikulturalisme salah satunya dilakukan melalui pendidikan Sejarah Nasional Indonesia. Namun, pengajaran Sejarah Nasional Indonesia selama ini terlalu sentralistis, cenderung politis, ekspositoris, baik dalam kurikulum maupun pengembangannya. Akibatnya, siswa cenderung memahami sejarah bangsa Indonesia sebagai suatu keseragaman sejarah yang dipaksakan, padahal setiap lokalitas mem¬punyai keunikan perbedaan masa lalu yang perlu dihadirkan dalam pembelajaran sejarah.

Salah satu alternatif pengembangan pendidikan sejarah dalam mendukung multikulturalisme adalah melalui pengajaran sejarah lokal. Sejarah lokal adalah suatu unit kajian sejarah yang mengangkat topik atau tema sejarah suatu tempat atau lokalitas. Melalui studi sejarah lokal dapat menghadirkan realitas sejarah masyarakat peserta didik dan masyarakat luar lokalitas yang bisa menumbuhkan kesadaran dan sikap keberagaman. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) semakin memberikan ruang kepada guru dan daerah untuk memasukan kajian sejarah lokal dalam mewujudkan perasaan dan kesadaran multikulturalisme.

Konsep pengajaran sejarah lokal melalui KBK dapat dilakukan melalui studi di luar kelas (out class history teaching). Selain itu dapat pula dilakukan melalui pengajaran team teaching antarguru-guru IPS, dan menyisipkan materi sejarah lokal dalam membahas topik nasional yang berhubungan dengan permasalahan lokal. Melalui konsep ini pengajaran sejarah akan lebih bermakna bagi siswa dan mendukung target pembelajaran.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik. 1992. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

———. 1985. “Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis” dalam Sartono Kartodirdjo, Dari Babat dan Hikayat Dalam Sejarah Kritis. Yogyakarta: UGM Press.

Asy’arie, Musa. 2004. “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa“ Kompas, 03 September 2004.

Bank and Bank. 1995. Multicultural Education, dalam www.Multicul¬turalism.com. Akses 20/08/2005.

Departemen Agama RI. 1999. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: CV Asy Syifa.

Depdiknas. 2003. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Depdiknas.

———–. 2003. Kurikulum 2004 SMA, Pedoman Khusus Pengemban¬gan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Sejarah. Jakarta: Depdiknas.

Garvey, Brian and Krug Mary. 1977. Models of History Teaching in the Secondary Schoo. London: Oxford University Press.

Gonggong, Anhar. 2005. “Peranan Sejarah Lokal untuk Mewujudkan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia,” Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia, Bali 22-26 Februari.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.

———-. 1994. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lichtman, Alan J. and Valerie French. 1978. Historians and The Living Past, The Theory and Practice of Historical Study. Arlington Heights: Harlan Davidson.

Mulyasa, E. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Rosda Karya.

Suparlan, Parsudi. 2002. “Menuju Masyarakat Indonesia yang Mul¬tikultural”, Simposium Internasional Bali ke-3, 16-21 Juli 2002, www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm.

Tilaar, H.A.R. 2004. Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grassindo.

Tim. 2002. “Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II” Kumpulan Makalah, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI No 20 th. 2003. Sistem Pendidikan Nasional.

Widja, I Gde. 1989. Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengajaran Sejarah. Jakarta: Depdikbud.

————.1989. Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah. Jakarta: Depdikbud.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 475Dibaca Hari Ini:
  • 1996Dibaca Kemarin:
  • 16408Dibaca Per Bulan:
  • 349125Total Pengunjung:
  • 447Pengunjung Hari ini:
  • 15562Kunjungan Per Bulan:
  • 14Pengunjung Online: