Pengaruh Pertumbuhan Industri Karet Terhadap Kuli Kontrak Di Sumatera Timur 1904-1920

Indera Suprayitno

A. Pendahuluan

Studi kasus kuli kontrak yang bekerja di Sumatera Timur diawali sejak Jacobus Nienhuys (seorang pengusaha Belanda) yang membangun perkebunan tembakau pada tahun 1863. Perkebunan tembakau menemui kesulitan tenaga kerja untuk perkebunan terutama kuli-kuli Cina yang banyak memakan biaya. Setelah krisis tembakau pada tahun 1891, maka para pengusaha mencari alternatif pengganti komoditi tembakau yang hasilnya menguntungkan. Ternyata tanaman ekspor yang sesuai adalah Industri karet. (Thee Kian Wie, 1977 : 12). Dengan beralihnya perkebunan tembakau ke perkebunan karet, maka tenaga kerja beralih dari kuli kontrak China ke kuli kuntrak Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kuli kontrak jawa sangat menguntungkan berdasarkan kondisi objektif maupun geografis.

Walaupun indusri karet mempekerjakan kuli-kuli kontrak jawa namun penguasaan kuli-kuli kontrak jawa oleh pengusaha perkebunan karet pada tahun 1914 telah mului dihapuskan. Padahal koeli ordonantie (1915) menyatakan pelaksanaan Poenale Sanctie dapat dihapuskan dengan kemauan atau pemakluman Gubernur Jenderal. Sesungguhnya kuli kontrak di Sumatera Timur, menurut Jan Breman bahwa pada awal abad 20 pihak perusahaan-perusahaan memperoleh kuli kontrak dari jawa.

Cara-cara pengusaha memperoleh kuli kontrak dengan adanya peraturan- peraturan perekrutan kuli dari jawa. Berdasarkan kondisi objektif di jawa menyebabkan sejumlah basar petani penggarap berangkat ke perkebunan karet di Sumatera Timur. (W.F. Wertheim, : 357-362). Dalam hal ini yang menarik tentang bertambahnya waktu kerja sarta kaitan hutang dengan jaringan penjudian.

Setelah industri karet diteruskan sebagia tanaman pengganti maka pemodal Barat menginvestasikan modalnya di perkebunan karet. Misalnya, Horisson and Crosfield (1904), Good year and Rubber Company (1909), dan sebagainya. Pembangunan perkebunan karet yang luas membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar melalui agen- agen maka dicari kuli-kuli ke jawa sebab harganya murah, dan terbukti pada tahun 1905 telah merekrut 20.000 orang kuli. Oleh karena itu, untuk mengatur perolehan kuli dari jawa, maka pada tahun 1909 dibentuk AVROS (Algemeene Vereniging Rubberplanters Dost kust Van Sumatra) yang dapat diharapkan memelahkan persoalan kebutuhan akan kuli-kuli kontrak yang di datangkan dari jawa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sejak berkembangnya Industri perkebunan karet, kuli kontrak diperoleh melalui agen-agen perusahaan perkebunan yang berdiri sendiri. Kuli-kuli kontrak dari jawa diberangkatkan dengan mempergunakan kapal dagang atau kapal militer yang singgah di Sumatera Timur. Kuli-kuli kontrak dari jawa bertambah banyak setelah perkebunan karet berkembang pesat. Manurut Clofford Geerzt dalam bukunya Involusi Pertanian: Proses perubahan ekologi di Indonesia mengatakan hal ini memungkinkan karena jenisnya berlainan. ( Clifford Geertz 1978 : 17) Alasannya bahwa perkebunan karet merupakan salah satu onderneming yang harus dikelola dengan tenaga kerja yang banyak serta modal yang besar.

Pada tahun 1909 wilayah perkebunan Sumatera Timur telah menjadi Cultunr gebied ter Dost kust Van Sumatera. Berarti wilayah perkebunannya telah diperluas ke daerah perkebunan langkat, Deli Serdang Simalungun dan Asahan. Berdasarkan dengan hal ini menurut Michel Van Langenberg dalam bukunya North Sumatera Under Dueth Colonial Rule mengatakan akibat pengaruh Industri karet menjadikan Medan sebagai Pusat Pemerintahan dengan Dewan pemerintah. (Michel Van Langenberg, 1977)

Hal ini didukung Karl J. pelzery dalam bukunya Toean keboen dan petani; Polisi kolonial dan perjuangan Agraria bahwa penggabungan wilayah-wilayah yang masih berdiri sendiri ke dalam struktur administrasi pemerintahan kolonial dengan memindahkan polisi-polisi perkebunan untuk mengadakan pengawasan terhadap kuli- kuli kontrak seandainya mereka melarikan diri dari perkebunan yang satu ke perkebunan lainnya. (Karl J. Pel zeb, 1985 : 112).

Situasi Internasional yang mengharuskan pemerintahan Hindia Belanda, untuk melaksanakan kebijaksanaan Pintu Terbuka sangat menentukan perkembangan pertumbuhan perkebunan karet di Sumatera Timur kebijaksanaan pintu terbuka berarti terbuka terhadap modal dari manapun datangnya. Misalnya Inggris yang pertama sekali memasuki kancah perkebunan karet mendirikan perusahaan Horisson and Crosfield. Perusahaan ini sangat menguntungkan karena banyak lahan telah siap pakai dan telah ada sistem pengairan yang dipergunakan untuk tanaman tembakau. Bahkan menurut Indra dalam tesisnya yang berjudul Pertumbuhan dan perkembangan, Deli Spoorning Meatsehappij di Sumatera Timur, 1883-1940 menyatakan dengan telah tersedianya jaringan-jaringan jalan dan jalur rel kereta api sampai ke bekas-bekas perkebunan tembakau maka biaya pengangkutan dapat ditekan sekecil mungkin. (Indera, 1985 : 48- 50)

Industri mobil Amerika Serikat menanamkan modalnya pada perkebunan karet di Sumatera Timur setelah kemenangan politik pintu terbuka. Pertimbangan lain karena kuli-kuli kontrak didatangkan dari jawa upahnya rendah yang tentunya merupakan tawaran menarik bagi perusahaan-perusahaan Industri karet Amerika Serikat yang ada di Sumatera Timur. Menurut T. Volker dalam bukunya From Primeval Forest to Cultivation; A Skecth of teh Importance of tobacco shen Cultivation and Industry of teh East Coust Sumatra bahwa sejalan dengan perkembangan Industri mobil di Amerika Serikat maka menunjukkan produksi perkebunan karet Sumatera Timur pada tahun 1910 memproduksi 4.000 ton yang dilempar ke pasar dunia. Padahal permintaan pasar dunia untuk karet melebihi dan panawaran karet dunia yang tersedia. (T.Volker, 1928 : 63).

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Industri karet terhadap kuli kontrak di Sumatera Timur . Cara-cara perekrutan kuli kontrak jawa untuk perkebunan

Dalam penelitian ini diharapkan manfaatnya untuk : 1. Menjelaskan pengaruh industri karet terhadap kuli kontrak (tenaga kerja) perkebunan 2. Menjelaskan pentingnya tenaga kerja bagi industri perkebunan 3. Memperkaya khasanah penulisan sejarah ekonomi perkebunan pada khususnya dan sejarah lokal pada umumnya.

IV. METODA PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengacu pada proses penelitian sejarah yang dikenal dengan metode sejarah. Adapun metode sejarah yang dipilih adalah metode sejarah kritis. Alasan mempergunakan metode sejarah kritis karena sumber penelitian berasal dari sumber-sumber tertulis. Langkah pertama dengan mengadakan pengumpulan sumber sesuai dengan objek permasalahan.

Dalam metode sejarah tertulis ada 4 (empat) langkah proses penelitian sebagai berikut :

1. Pengumpulan sumber (Heuristik) yang dilakukan terhadap sumber baik tertulis maupun tak tertulis. Sumber ini ada yang primer, skunder maupun tertier. Dalam penelitian ini sumber tertulis primer dapat diperoleh pada laporan tahunan AVROS. Di samping itu untuk memperkuat fakta dan analisa penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder, tertier serta sumber lisan dalam bentuk buku (memoar), majalah, dengan Surat Kabar sejaman.

2. Melakukan kritik sumber, baik kritik Intern maupun kritik ekstren. Kritik ekstran menyangkut dokumennya yaitu meneliti apakah dokumen itu yang memang dibutuhkan, apakah palsu atau asli, utuh atau sudah diubah sebagian. Kritik Intern dengan meneliti isinya, jika telah yakin akan sumber itu yang memang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Melakukan Interpretasi terhadap fakta yang telah diperoleh dari hasil kritik sumber Interpretasi sumber merupakan cara menafsirkan sehingga terdapat pemakaman teridro fakta sejarah yang secara kronologis dapat diungkapkan

4. Hisforiografis, yaitu merekontruksi fakta yang telah di Interpretasi dalam bentuk penulisan sejarah. Histomografi merupakan proses mensintesakan fakta secara kritis. Dengan demikian secara sistematis akan diberi pernyataan dan direkontruksikan dalam sebuah penulisan sejarah (Historigrafi) yang merupakan akhir dari sebuah rangkaian kegiatan penelitian sejarah.

Proses penelitian ini merupakan metode sejarah kritis yang dapat meningkatkan permasalahan yang diajukan, langkah ini di laksanakan secara berurutan agar dalam proses penulisannya mampu menjelaskan konsep manusia, tempat dan waktu. Dengan kurun waktu antara 1904-1920 maka penelitian ini di uji dengan pengukuran empiris kuantitatlf.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Demografis Dan Geografis Sumatera Timur

Masyarakat Sumatera Timur dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu masyarakat Melayu yang mendiami daerah pesisir pantai di Sumatera Timur dan masyarakat Batak yang terdiri dari 2 kelompok yaitu Batak Karo dan Batak Simalungun. Dua kelompok masyarakat Batak ini mendiami daerah pedalaman di Sumatera Timur. Daerah yang didiami oleh penduduk melayu terletak disepanjang pantai Timur terdiri dari 5 kerajaan (kesultanan) yaitu Langkal, Deli Serdang, Asahan dan Kota Pinang. Kelima kerajaan ini memperlihatkan adanya masyarakat Feodel. (Mickel Van Langenberg, 1977 : 82)

Kesultanan Melayu Islam ini pada kenyataannya merupakan semacam peniruan dalam skala yang lebih kecil dari kerajaan-kerajaan Islam di Aceh dan di semenanjung Melayu. Masyarakat Melayu di Sumatera Timur telah mengadakan kontak yang terbatas dengan masyarakat Batak di pedalaman sekalipun terjadi dalam skala yang terbatas. Ikatan kekerabatan di samping ikatan agama dan politik, mempertalikan elit-elit kerajaan di Sumatera Timur dengan sesama elit-elit kerajaan Melayu di Semenanjung Melayu.

Masyarakat Batak Karo dan Batak Simalungun yang mendiami daerah pada lawan merupakan sebagian masyarakat Batak yang terdapat di daerah Sumatera Timur. Penduduk Batak Simalungun dan Karo mendiami daerah timur laut dan timur Danau Taba. Di daerah Karo terdapat di Kerajaan : Lingga, Suka, Sari nambah, Kuta buluh dan Barus Jahe.

Masing-masing raja lokal ini menguasai sejumlah desa-desa yang secara bersama- sama terikat oleh adat yang membentuk kerajaan ini, untuk kekerabatan yang terpenting dalam masyarakat karo tradisional adalah marga, yang terdiri dari Makaro Ginting, Sembiring, Perangin-angin dan Tarigan.

Di dalam masyarakat tradisional Batak Simalungun secara politik dapat dibagi menjadi 7 kerajaan kecil yang diperintah secara longgar masing-masing Siantar, Tanah jawa, Panei, Dolok, Raja Panai dan Silimaluta. ( RW. Riade, 1970 : 22) Sistem kekerabatan orang-orang Batak Simalungun serupa dengan kelompok-kelompok Batak lainnya dengan penekanan pada marga.

Masuknya kekuasaan kolonial Belanda dan munculnya perkebunan-perkebunan besar serta Missionaris asing di Tapanuli dan Simalungun memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap pola masyarakat tradisional. Pengaruh Melayu yang kuat terdapat di daerah pemukiman Batak Karo, khususnya dalam seni tari, musik dan agama. Tidaklah mengejutkan untuk mendapatkan orang-orang Batak Karo mengindentifikasikan diri sebagai orang melayu setelah mengawini penduduk setempat di daerah tersebut.

Sekalipun kontak di masyarakat yang memiliki suku bangsa yang berbeda ini umumnya terbatas pada perdagangan dalam skala yang terbatas tetapi adanya ikatan perkawinan dan agama mengakibatkan terselenggaranya hubungan di antara kelompok- kelompok masyarakat ini di Sumatera Timur. Di samping itu terdapat pula rasa identitas penduduk asli yang kuat dikalangan orang-orang melayu dan Batak di Sumatera Timur.

Perasaan ini khususnya menjadi panting dan menguat dengan kedatangan orang- orang pendatang Minang kabau, Jawa dan Cina serta Banjar yang mendatangi Sumatera Timur untuk tujuan ekonomi seperti dikalangan orang-orang Minangkabau, Banjar dan sebagian dari kuli-kuli kontak pada pertengahan abad 19 dan permulaan abad 20.

B. Masuknya Kekuasaan Kolonial Belanda Dan Pertumbuhan Perkebunan

Hal yang memiliki kaitan erat dan pengaruh yang mendalam dengan di tegakkannya kekuasaan Belanda atas pola masyarakat tradisional di Sumatera Timur adalah pertumbuhan perkebunan-perkebunan besar. Sebelum kedatangan Belanda dan tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar, Sumatera Timur adalah hutan belantara dengan sedikit keuntungan ekonomi. (Thee Kian Wie, 1977 : 1) Namun dibeberapa dekade Sumatera Timur telah berubah menjadi salah satu daerah penghasil ekspor tembakau terpenting di Hindia Belanda.

Sistem penyewaan tanah yang luas di Sumatera Timur tidak atau sedikit menimbulkan keresahan kepada penduduk setempat. Hal ini dapat dipertanyakan kembali melihat pada peristiwa perang Sunggal yang meletus pada tahun 1872. Di samping itu berkaitan dengan persoalan pokok tentang konsep pemilikan tanah. Dalam hukum adat Melayu, tanah pada dasarnya adalah milik desa atau milik keturunan tertentu. Secara tradislonal tanah tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Menurut hukum adat penggarapan tanah dapat juga dilakukan tetapi dengan seijin penghulu desa namun tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain. (John O’Malley, 1977 : 145).

Penduduk Melayu dan penduduk Batak yang selama ini hidup sebagai petani peladang tidak ingin menjadi kuli-kuli perkebunan dengan sistem upahan. Nim hurys selanjutnya merekrut haji-haji dari Penang. la berharap bahwa persamaan agama di antara haji dengan orang-orang Melayu akan memberikan dorongan kepada orang Melayu untuk menjadi kuli perkebunan ternyata tidak berhasil. Nim hurys akhirnya mendatangkan orang-orang Cina dari Penang yang bersedia bekerja dengan sistem upahan. Kuli-kuli tersebut dibayar menurut kwalitas dan kwantitas tanaman yang dihasilkannya.

Pada tahun 1874 semua kesultanan di Sumatera Timur telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Di tahun tersebut pemerintah kolonial Belanda mengadakan pembagian daerah pemerintahan di wilayah Sumatera Timur dibagi menjadi wilayah-wilayah keresidenan dibawah pengawasan seorang residen Belanda yang berkedudukan di Bengkalis (Siak).

Sekalipun modal dan tanah yang tersedia tidak menjadi permasalahan akan tetapi kuli-kuli yang diperlukan sebagai tenaga kerja tetap menjadi persoalan. Penanaman tanaman memerlukan kuli-kuli dalam jumlah yang besar untuk membajak tanah, menabur benih, mencabut rumput-rumput liar di sekitar tanaman.

Pada tahun 1877 model kontrak tanah disusun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi kepentingan Sultan-sultan Melayu pengontrak konsesi dan penduduk setempat yang memerlukan tanah guna mempertahankan pola kehidupan yang bersumberkan kepada pertanian yang berdasarkan kepada pertanian peladang. Model kontrak tersebut adalah pengusaha-pengusaha perkebunan maupun Sultan-sultan Melayu memberikan jaminan kepada orang-orang desa yang tanahnya dialihkan menjadi daerah perkebunan mendapatkan tanah-tanah untuk meneruskan pola kehidupan pertaniannya.

Di tahun 1892, pemerintah kolonial Belanda menyusun rencana baru untuk menjamin bahwa setiap kontrak diantara Sultan-sultan Melayu dengan perusahaan- perusahaan perkebunan asing tidak mengabaikan hak-hak tradisional penduduk setempat atas penggunaan tanah. Hal ini dikenal sebagai tanah jaluran, sistem ini memungkinkan penduduk setempat untuk menggarap tanah-tanah yang telah ditinggalkan oleh pihak perkebunan untuk berpindah ke tanah-tanah perkebunan yang masih belum ditanami.

Dengan demikian patani-petani peladang tersebut memperoleh tanah-tanah tanpa harus bekerja keras untuk mengolah tanah itu. Di samping itu, tanah-tanah jaluran yang disediakan oleh pihak perusahaan perkebunan merupakan tanah yang subur. Hal ini dimungkinkan oleh karena pihak perusahaan perkebunan menggunakan teknik dan metode yang maju untuk menyuburkan tanah dami menjaga hasil produksi tanamannya memberikan keuntungan besar. Sistem tanah jaluran ini terbukti memberikan keuntungan kepada semua kelompok yang terlibat dalam penanaman tanaman.

Sistem rekruitmen kuli-kuli yang di datangkan dari Penang dan Singapura berlangsung secara teratur yang terjadi pada 20 tahun terakhir dari periode yang paling menguntungkan, akan tetapi sejak tahun 1888 kuli-kuli Cina di datangkan langsung dari Cina Selatan. Kuli-kuli pendatang tersebut oleh pihak perkebunan didorong untuk menandatangani kontrak pada pengusaha-pengusaha Eropah, namun isinya kontrak biasanya tidak dipahami menyangkut pembayaran ongkos dari Cina, Singapura atau Penang.

Sistem rekruitmen kuli-kuli kontrak ini didukung oleh 3 peraturan pemerintah. Pertama, terdapat peraturan pemerintah yang terkenal sebagai koeli Ordonantic yang diajukan pada tahun 1880, 1884 den 1893. Peraturan ini memberikan kepada manager- manager perkebunan suatu kewenangan hukum yang efektif selama masih berlakunya kontrak Kedua, Poenalic Sancfie dimasukkan dalam pasal kerja kuli-kuli untuk menghukum kepada kuli-kuli yang melanggar pasal-pasal kontrak kerja mereka. Mereka yang melarikan diri dari perkebunan dapat ditangkap dan dipaksa kembali oleh polisi untuk meneruskan kontrak kerjanya di perkebunan, atau di hukum dengan cara lain. Ketiga, mempertahankan sistem kuli kontrak melalui peranan dari perkumpulan pengusaha-pengusaha perkebunan, Deli Planters Vereeniging.

Perkumpulan Deli Planters Vereeniging ini dibentuk pada tahun 1879 untuk mengatur pembagian kuli-kuli dikalangan perusahaan-perusahaan perkebunan. Perkumpulan ini merupakan badan yang menyuarakan kepentingan-kepentingan pengusaha perkebunan dan oleh karena itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Akibat dari perlakuan buruk, perusahaan-perusahaan perkebunan telah memperoleh nama buruk di kalangan kuli-kuli pendatang. Berbagai cara dipergunakan oleh calo-calo untuk mendatangkan kuli-kuli ke Sumatera Timur. Hal ini yang memperburuk nama Deli adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap para kuli oleh majikan-majikan perkebunan. Keresahan di kalangan kuli-kuli hampir tidak memperoleh perhatian di luar perkebunan. Hal ini seringkali terjadi pada para kuli adalah kuli-kuli seringkali menjadi sasaran dari tindakan hukuman yang tidak manusiawi dari majikan- majikan mereka.

Periode keuntungan ini berakhir dengan apa yang disebut sebagai masa krisis tahun 1891. Ditahun tersebut pasaran dunia terjadi perubahan secara redikal. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya hasil produksi dipasaran dunia serta parubahan dalam kebijakan Import Amerika Serikat yang didatangkan dari Kuba dan bukan dari Deli. Krisis ini mengakibatkan perubahan penting pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Timur.

C. Peranan Avros Sebagai Organisasi Perkebunan

Sesungguhnya ekspansi pertanian dan perkebunan memberi arti penting dalam sistem perekonomian di Sumatera Timur. Sistem perekonomian membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah perkebunan Swasta berdiri dengan pesat sejak tahun 1885 di Onderneming tembakau Marindal telah dilakukan percobaan penanaman karet. Hal ini dilakukan pengusaha perkebunan untuk usaha mencari tanaman baru setelah selesai menanam tembakau. (John Anderson, 1962 : 35).

AVROS dalam keanggotaannya menerima semua jenis perusahaan perkebunan guna pengembangan fungsi den tugas dari Organisasi itu sendiri.

AVROS sebagai Organisasi perkebunan didirikan atas dasar-dasar adanya kepentingan yang sama dalam persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan perkebunan serta majunya teknologi transportasi, seperti Deli Spoorweg Maatschappij. (Indera, 1995). Dengan demiklan, pada hakekatnya AVROS sangat memegang peranan panting dalam membantu meringankan beban anggotanya untuk mengatasi kakurangan tenaga kerja dan lahan yang diperlukan untuk kemajuan perkebunan. Sesungguhnya organisasi perkebunan didirikan tidak terlepas dari kebijaksanaan sistem liberal pemerintah kolonial Belanda terhadap sumber daya manusia yang harus diatur.

Peranan AVHOS sebagai Organisasi perkebunan diperlihatkan dalam menunjang hubungan tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah di Sumatera Timur. AVROS sebagai organisasi perkebunan diharapkan mampu menjelaskan hubungan perkebunan dengan tenaga kerja tembakau dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja, hubungan perkebunan dengan pengusaha untuk memberi lahan dan bibit yang dibutuhkan serta hubungan perkebunan dengan pemerintah (pengusaha) untuk membantu usaha-usaha mendapatkan konsesi tanah perkebunan.

D. Pengaruh Industri Karet Di Sumatera Timur

Sejak berhubungannya Industri perkebunan karet. Kuli dari Jawa diperoleh melalui agen-agen perusahaan perkebunan yang berdiri sendiri. Kuli-kuli kontrak dari jawa diberangkatkan dengan mempergunakan kapal dagang yang singgah di Sumatera Timur. Kuli-kuli kontrak dari jawa bertambah banyak setelah perkebunan karet berkembang pesat. Keadaannya berbeda dengan kuli kontrak yang bekerja di perkebunan tembakau. Hal ini dimungkinkan karena jenisnya berlainan sebagaimana Clifford beertz menyatakan bahwa perkebunan karet merupakan salah satu Onderneming yang harus dikelola dengan tenaga kerja yang banyak serta modal yang besar.(Clifford Geertz, 1978 : 17)

Pada tahun 1909, wilayah perkebunan Sumatera Timur telah menjadi Cultuur gebied ter Dost kust Van Sumatera. Artinya, wilayah perkebunannya telah diperluas ke daerah perkebunan Langkat, Deli Serdang, Simalungun dan Asahan. Bersamaan dengan itu, Medan menjadi Pusat Pemerintahan dan Dewan Pemerintahan. Penggabungan wilayah-wilayah yang masih berdiri sendiri ke dalam struktur administrasi pemerintahan kolonial adalah memudahkan polisi-polisi perkebunan untuk mengadakan pengawasan terhadap kuli-kuli kontrak. Seandainya mereka melarikan diri dari perkebunan yang satu ke perkebunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat membawa perubahan besar dalam proses pertumbuhan penyebaran dan komposisi penduduk. Terbukti dalam waktu singkat

ternyata penduduk asli dapat dilampaui pendatang dari Cina dan Jawa. Alasan ini disebabkan oleh pertumbuhan perkebunan semakin pesat. Pesatnya perkembangan perkebunan ini dikarenakan kebutuhan ekspor tembakau yang besar jumlahnya setelah permintaan luar negeri semakin meningkat. Sistem ekonomi penduduk melayu hanya tergantung pada hasil pertanian dan nelayan mambawa pengaruh dalam perekonomian masyarakat,

Pengaruh ini berubah setelah masuknya Industri Asing ke Sumatera Timur yang memerlukan tenaga kerja. Investasi yang ditanamkan pengusaha (onderneming) pada perkebunan-perkebunan besar yang sangat memerlukan jumlah buruh perkebunan. Bagi para pengusaha agar mendapatkan buruh yang murah diperlukan tenaga dari Cina maupun orang Jawa sebab penduduk pribumi tidak berkeinginan menjadi kuli (buruh) di perkebunan. Peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kerja ternyata berjalan seimbang dengan kenaikan jumlah penduduk yang dapat diartikan sebagai respon demografi atas tuntutan tenaga kerja dalam kekurangan. Akibat yang dapat diperkirakan akan terjadi ketidak seimbangan antara kepadatan penduduk dengan kapasitas agraris sehingga meminimalkan perekonomian pribumi dalam menjamin kehidupan penduduknya.

Perkembangan tenaga kerja Cina semakin bertambah serta makin banyaknya tenaga kerja dari pulau jawa yang berdatangan ternyata masyarakat Melayu yang sebelumnya belum ingin bekerja di perkebunan telah berubah dengan membuka diri bersedia menjadi buruh perkebunan. Akan tetapi jumlah yang bekerja masih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja Cina dan Jawa. Perubahan ini merupakan salah satu dampak dibukanya perkebunan-perkebunan besar sehingga banyak masyarakat Melayu yang sebelumnya bekerja sebagai petani biasa dan nelayan menjadi buruh perkebunan.

Terbentuknya masyarakat perekonomian di Sumatera Timur tidak terlepas dari pada pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian. Masymakat Melayu yang berperan sebagai petani dan nelayan memperoleh pendapatan secukupnya untuk memperoleh hasil tambahan keuangan keluarga maka banyak yang bekerja sebagai buruh langsung pada perkebunan-perkebunan. Sikap yang diambil masyarakut Melayu sebagai upaya mendapatkan penghasilan ternyata tidak membawa perubahan sebab pihak pengusaha perkebunan melakukan aturan tertentu yang mengikat para buruh agar tidak lari dari daerah perkebunan. Caranya dengan mengadakan pesta pasar malam, pasar judi dan sebagainya.

Masuknya perkebunan asing ke Sumatera Timur ternyata tidak membawa perubahan di sektor perekonomian rakyat. Malahan rakyat yang sebelumnya tidak mengenal ekonomi uang menjadi mengenali Introduksi uang. Dampaknya terbukti dengan munculnya komersialisasi tanah dan pengangguran. Banyak penduduk Melayu menjual tanahnya dan lalu bekerja sebagai buruh demi mendapatkan uang. Kedatangan pengusaha perkebunan asing bukan membawa dampak pertumbuhan tetapi membawa penurunan pendapatan masyarakat yang sudah stabil.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan munculnya sistem perkebunan Swasta modern tidak terlepas atas kebutuhan bahan baku beberapa negara Eropah dan Amerika untuk keperluan Industrinya. Kebutuhan bahan baku Industri seperti karet. Keperluan bahan Industri ini dapat dipacu pada daerah yang memang sesuai dengan tanaman karet. Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan penanaman perkebunan karet di wilayah Sumatera Timur dan sekitarnya. Industri modal swasta Belanda pada

perkebunan-perkebunan besar memungkinkan para pengusaha berusaha meninikatkan daya jual yang tinggi dengan cara mengusahakan pengangkutan berdaya angkut besar.

E. Kasus Kuli Kontrak Jawa

Penguasaan kuli kontrak oleh perusahaan perkebunan karet, khususnya kuli kontrak dari jawa dengan cara kekerasan. Caranya dengan membentuk jaringan polisi perkebunan, namun cara ini tidak efektif karena kuli kontraknya yang di datangkan semakin banyak sehingga banyak kuli yang melarikan diri dari perkebunan. Cara lain yang lebih efektif dengan membebaskan kuli untuk bermain judi. Misalnya pengusaha perkebunan menyelenggarakan pasar malam setiap kuli menerima upah.

Pada masa penjualan karet (Agustus-Oktober) diadakan aneka ragam perjudian secara terus-menerus. Selanjutnya pihak pengusaha perkebunan menciptakan jaringan Woeker (lintah darat) untuk kuli yang kekurangan uang berjudi agar kuli terikat terus menerus dengan perkebunan. Kuli-kuli dari jawa di perkebunan karet harus melakukan 3 jenis pekerjaan. Pertama, harus menanam pohon-pohon karet, Kedua, harus menyadap karet, Ketiga, harus bekerja di emplassemen yaitu tempat memproses getah karet menjadi karet mentah. Untuk melaksanakan pekerjaan itu kuli-kuli harus bangun pukul 5 pagi.

Penanaman pohon karet memerlukan kecermatan yaitu dalam mengatur baris pohan-pohan karet. Di samping tiap pohon karet diberi tongkat dan nomor. Selanjutnya bekerja di emplassemen untuk memproses cairan lateks manjadi karet mentah. Akhirnya kuli-kuli kontrak tersebut baru kembali pulang ke rumah pondoknya pada pukul 6 sore.

Memperoleh produksi karet mentah yang bemutu tinggi, para kuli kontrak di awasi secara ketat oleh Asisten Perkebunan dan para Mandor Perkebunan. Selain menjalankan pekerjaan rutin, kuli-kuli juga harus bekerja membuat terusan air atau membuka hutan bagi perkebunan baru. Pekerjaan inipun diawasi dengan ketat oleh para Asisten Perkebun. Kuli-kuli gudang lateks senantiasa berbau lateks. Bau yang tidak sedap di bawa pulang ke pondok meskipun sudah mandi. Akibatnya mereka mencari hiburan di malam hari dengan perempuan (pelacur) dengan harga 2 kali lipat jumlah tarif. (Laura Stoler Ann 1985 hal 32). Kuli pria yang bekerja di perkebunan karet menerima upah f 0,33 per hari, sedangkan kuli perempuan memperoleh upah f 0.28 per hari.

Kondisi karet juga mengalami ketidak stabilan harga. Harga karet yang tidak stabil akibat dari persaingan dengan produksi karet Malaya dan Brazil (T. Volker, 1928 : 93). Krisis karet di Sumatera Timur terjadi pada tahun 1914-1915. Oleh karena itu untuk menghadapi keadaan harga karet yang tidak stabil itu para pengusaha perkebunan mengurangi biaya produksi yang mencakup upah kuli kontrak. Dengan kata lain penentuan harga oleh biaya produksi adalah sama dengan penentuan harga oleh waktu kerja yang di perlakukan untuk pembuatan komoditi ekspor (karet mentah).

Berdasarkan data antara tahun 1914-1915 kuli-kuli kontrak di perkebunan karet bekerja hampir 13 jam sehari dengan upah 33 sen untuk kuli pria perharinya dan untuk kuli wanita 28 sen perharinya. Upah riel kuli kontrak di perkebunan karet sangat tidak memadai, upah riel yaitu jumlah kebutuhan yang dapat diperoleh dari upah. Keadan itu disebabkan oleh pemilik perkebunan karet yang berusaha memperoleh keseimbangan dalam biaya produksi. Biaya produksi yang seimbang murupakan cara pengusaha perkebunan memperoleh laba. Oleh karena itu bahan keperluan pokok kuli kontrak harus di naikkan harganya sampai ke batas tertentu.

Kuli-kuli kontrak hanya mengenal menyadap karet, makan dan tidur, begitu dan seterusnya tanpa berhenti. Mereka tidak menikmati hasil penjualan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka bekerja bagaikan mesin karena kuli di pemerintah, melakukan pekerjaan sesudah mereka menekan kontrak. Kuli-kuli melakukan pekerjaan sesudah mereka menekan kontrak. Kuli-kuli kontrak tersebut ibarat roda-roda yang tidak mengerti apa-apa tentang roda mesin dari suatu mesin dunia, yang jutaan kuli lebih besar dari kuli- kuli kontrak itu sendiri.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan perkebunan telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat tradisional Sumatera Timur. Sampai dengan tahun 1920-an, Sumatera Timur telah dibentuk oleh adanya berbagai kelompok suku bangsa yaitu Melayu, Batak, Cina, Eropah, Minangkabau dan Jawa. Pada saat yang bersamaan di Sumatera Timur terbentuk perbedaan kelas yang tajam sebagaimana yang terlihat di dalam perkebunan-perkebunan. Perusahaan-perusahaan perkebunan telah menimbulkan keresahan sosial di Sumatera Timur, oleh karena perluasan kawasan produksi mereka telah mengakibatkan semakin berkurangnya tanah-tanah pertanian rakyat setempat.

Kedatangan kuli-kuli dari jawa ke perkebunan karet sangat erat kaitannya dengan kondisi kuli-kuli di jawa, sebab tanah-tanah di pedesaan jawa pada awal abad 20 telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan gula, termasuk tanah-tanah yang dimiliki petani-petani kecil di jawa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Industri karet terhadap kuli kontrak di Sumatera Timur, seperti beralihnya kuli kontrak Cina ke kuli kontrak jawa. Kuli kontrak jawa sangat menguntungkan karena dibayar dengan upah yang murah, bertambahnya waktu kerja dengan kaitan hutang dan jaringan perjudian, serta menjadikan Medan sebagai Pusat Pemerintahan dan Dewan Pemerintahan setelah dibangunnya Industri karet di Sumatera Timur.

Ada beberapa cara perekrutan kuli kontrak jawa untuk perkebunan karet di Sumatera Timur, seperti melalui AVROS di harapkan dapat memecahkan persoalan akan kebutuhan kuli kontrak dari jawa. Selanjutnya membuat peraturan perekrutan kuli dari jawa serta mengadakan pengawsan terhadap kuli-kuli kontrak seandainya melarikan diri dari perkebunan yang satu dengan perkebunan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA I. DOKUMEN YANG DI TERBITKAN

Jaarverslagen Algemeene Delisch Emigratie Kantoor, Medan 1921-1931

Jaarverslagen Algemeene Vereeniging van Rubber planters tars Dostkust Van Sumatera, Druk van Vera Kamp, Medan 1914-1940.

Jaarveslagen Deli Planters V ereeniging, Oruk V an V are kamp, Medan, 1913 – 1940.

II. BUKU DAN ARTIKEL

Abdullah, Taufik (ed) “Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Prespektif”, Jakarta, PT Gramedia, 1985

Anderson, John, “Mission to the Coast of Sumatera in 1823”, Kuala Lumpur, 1971

Booth Anne (ed), “Sejarah Ekonomi Indonesia”, Jkt, LP3ES, 1988.

Langenberg, Michel Van “National Revolution in North Sumatera, West Sumatera and Tapanuli, 1942-1950 Phd Tesis, University of Sidney. 1977

Leinissa, R.Z. “Sejarah Masyarakat Indonesia, 1900-1950” Jakarta, Akademika Pressindo, 1985

Mubyanto (dkk), “Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan; Kajian Sosial Ekonomi”, Jakarta, Aditya Media 1992.

Madison, Angus & Ge Prince “Econimoc Growth in Indonesia, 1820-1940 Foris Publication, Dordrech Holland, 1989

Pelzer J. Karl “Toean Keboen dan Petani; Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur, 1863-1947”, Jakarta, Sinar Harapan, 1985

Sinar, Lukman T. “Medan Tempoe Doeloe; Dalam Lintasan Sejarah”, Medan, Depdikbud – Museum Neg. Sumut, 1991

Thee kian Wie, “Plantation Agriculture an Export Growth; An Economic History of East Sumatra, 1863-1942, Phd Tesis, The University of Winsconsin, 1969

Clifford Geertz, “Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi di Indonesia”, PT. Bharata, Jakarta 1978.

Indera “Pertumbuhan dan Perkembangan Deli Spoorweg Maatschappij di Sumatera Timur, 1883-1940, Tesis S2, PPS – UI, Jakarta 1995.

Riddle, R.W, “ Ethnicity, Part and National Integration,: An Indonesia Case, Phd Tesis, University of Yale, 1970

Laura Stoler Ann, “Capitalisme and Confrontation in SumatraS Plan tation belt 1870- 1979, “Yale University Press, New Haven, 1985

Volker, T, “From Primeval Forest to Cultivation”, Published by The Deli Planters Association and the General Assocation of Rubber Planters on The Eastcoast of Sumatra, 1959

sumber: www.usu.ac.id

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1491Dibaca Hari Ini:
  • 1035Dibaca Kemarin:
  • 13589Dibaca Per Bulan:
  • 346575Total Pengunjung:
  • 1396Pengunjung Hari ini:
  • 13012Kunjungan Per Bulan:
  • 10Pengunjung Online: