PERJUANGAN PDRI DI SUMATERA

Secara kronologis di bawah ini di narasikan tentang perjuangan PDRI di Sumatra .

Tanggal 19 desember 1948 terjadi Peristiwa pemboman terhadap Bukittingi dan daerah sekitarnya , tentu menjadi pengalaman yang tragik, romantik sekaligus heroik bagi para pelaku dan masyarakat pada masanya. Diketahui pada tangga 18 Desember 1948 pesawat tempur Belanda, terbang di udara Bukittinggi , awalnya aksi pesawat itu dikira pesawat yang membawa Presiden Soekarno yang singgah di Bukittingi untuk selanjutnya pergi ke India.

Pukul 08.00 pagi tanggal 19 Desember Belanda menyerang kota Bukittinggi, Pusat Pemerintahan Sumatera. Selain itu beberapa tempat seperti Pariaman dari arah laut, Padang Panjang, dan Payakumbuh juga diserang oleh Belanda dengan Mustangnya. Akibatnya berbagai fasilitas pemerintahan dan masyarakat hancur. Serangan itu diikuti oleh penyebaran pamplet oleh Belanda. Isinya yang penting antara lain Presiden Soerkano dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Selain itu Belanda mengajak semua pihak untuk bekerja sama menghancurkan para “teroris-teroris”, tak lain adalah poara pejuang Republik Indonesia.

Yogyakarta dan Bukittinggi diserang oleh Belanda, secara serentak Kabinet Hatta mengeluarkan dua surat mandat tentang pembentukan Pemerintah Darurat untuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Pada saat yang sama Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin di Bukittinggi dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI. Rentetan peristiwa itu adalah ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta beserta pemimpin lainnya. Soekarno dan Hatta kemudian dwitunggal itu pun diasingkan ke Bangka.

Sekitar tanggal 20 Desember 1948 diadakan Rapat-rapat dilakukan di Bukittinggi, sementara arus pengungsi keluar kota mulai terjadi. Dibomnya Bukittinggi sebagai Pusat Pemerintahan Sumatera menimbulkan inisisatif dari beberapa pimpinan yang ada di Sumatera. Pertama inisiatif, Tengku M. Hasan CS. Segera setelah pemboman ia mengadakan pertemuan bersama antara Tengku Muhamammad Hasan (Komisariat Pemerintahan Pusat), Mr. M. Nasroen (Gubernur Sumatera Tengah) dan Mr. Sjafruddin Prawira Negara (Menteri Kemakmuran ) yang kebetulan sedang berada di Sumatera. Pertemuan itu diadakan di gedung kediaman Wakil Presiden M. Hatta. Karean tidak tuntas, pertemuan juga dilakukan di rumah Mr. Tengku Mohammad Hasan.

Ada dua hal yang penting digariskan dalam dua pertemuan itu, pertama yaitu ide untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan segera menghimbau rakyat untuk mengungsi. PDRI perlu didirikan untuk menjaga agar jangan terjadi vakum kekuasaan .Kedua insisiatif dari St. M. Rasjid, yang kebetulan pada waktu pemboman yang dilakukan tentara Belanda terhadap Bukittinggi sedang berada di Pariaman untuk menjenguk tiga buah kapal barang yang datang dari Singapura. Ia dengan penuh bahaya melewati Sicincin dan Padang Panjang menuju Bukittingi kira-kira pukul 11.00 wib pagi tanggal 19 Desember. Sementara itu tentara Belanda didengar sudah diterjunkan di Singkarak. Sesampainya di Bukittinggi Rasjid langsung mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Pertahanan Daerah (DPD) dan beberapa pejabat daerah untuk bersidang. Karena kesibukan menyelamatakan keluarga untuk mengungsi maka banyak di antara undangan yang tidak hadir. Pada tanggal 20 Desember Mr S.M. Rasjid kembali mengundang kepala-kepala jawatan untuk mengadakan rapat, namun rapat ini gagal karena Bukittinggi terus dibom

Segera setelah itu Kepala Staf AURI Komodor H. Soejono memerintahkan penyelamatan dua Stasiun Radio PHB AURI dengan membawanya ke Halaban (Payakumbuh Selatan) dan Piobang, Stasiun Radio tersebut adalah :

a. Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III Luhukay.

b. Stasiun Radio di bawah Opsir Udara III M.S. Tamimi.

Pada Tanggal 21 Desember 1948 Rombongan pemerintah sipil, termasuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Teuku Hasan meninggalkan Bukittinggi untuk seterusnya mengungsi ke Halaban. Kepala Kepolisian Sumatera Barat , Komisaris Sulaiman Efendi dan sejumlah pemimpin menyingkir ke Lubuk Sikaping, Pasaman. Stasiun Radio AURI pimpinan Lahukay tiba Halaban, tetapi tidak sempat mengudara, karena dibumihanguskan di Halaban. Stasiun Radio Pemancar pimpinan M. Jacob Loebis sampai di Piobang, Payakumbuh untuk seterusnya dibawa ke Koto Tinggi, tengah malam Kota Bukittinggi dibumihanguskan.

Pada tanggal 22 Desember 1948 beberapa pejabat Republik yang ada di Sumatera sudah berkumpul di Halaban, saat itu pula tentara Belanda sudah menguasai Bukittinggi. Segera pada tanggal tersebut PDRI disusun dan kemudian diumumkan ke seluruh pelosok Nusantara bahkan ke mancanegara. Struktur PDRI bisa dilihat sebagai berikut:

  • Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Ketua PDRI/Menetri Pertahanan dan Penerangan/ Mewakili Menteri Luar Negeri.
  • Mr. Tengku Mohammad Hassan : Wkil Ketua PDRI/Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan/mewakili menteri dalam Negeri dan Menetri Agama.
  • Mr. Lukman Hakim : Menteri Keuanga/ mewakili Menteri Kehakiman.
  • Ir. Mananti Sitompul : Menteri Pekerjaan Umum/mewakili Menteri Kesehatan
  • Ir. Indratjaja : Menetri Perhubungan/mewakili Menetri Kemakmuran
  • Mr. Sutan Muhammad Rasjid : Menteri Perburuhan dan Sosial/mewakli Menteri Pembangunan dan pemuda serta mengurus soal-soal kemanan.

Stasiun Radio PHB AURI Pimpinan Tamimi diserahkan oleh Komondor H. Soejono Kepala PDRI (Sjafruddin Prawiranegara) untuk melayani komunikasi radio Mr. Sjafruddin Prawiranegara beserta rombongannya. Stasiun Radio itu ikut serta bergerilya hingga ke tempat pengungsian di Bidar Alam.

Dari struktur dan personal yang menjabat itu perlu dipahami bahwa PDRI bukanlah pemerintahan masyarakat Sumatera apalagi Sumatera Barat, karena ia dijabat dari berbagai unsur. Dan tujuannya juga untuk melanjutkan tugas pemerintahan pusat yang sedang vakum.

Perlu diketahui bahwa PDRI terus bergerak, dan dua pusat pemerintahan yang agak menonjol adalah di Kototinggi (Limapuluh Kota) dan Bidar Alam (Solok Selatan). Dipilihnya Kototinggi sebagai salah satu pusat pemerintahan Sumatera Barat dan PDRI tentu dengan alasan bahwa nagari Kototingi dianggap aman dan srategis.Semenetara Bidar Alam strategis untuk pertahanan dan tidak begitu jauh dari sumber kebutuhan pangan. Kedua daerah ini berada di pinggiran dan lebih mudah untuk berhubungan keluar.

Tanggal 23 desember 1948 Stasiun Radio Tamimi di Halaban untuk pertama kali dapat berhubungan dengan Stasiun Radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera (Ranau, Jambi, Siborong-Borong dan Kotaraja). Sjafruddin Prawiranegara merasa gembira menerima laporan tes kemampuan Stasiun Radio PDRI, dan memngumumkan berdirinya PDRI.

Pada tanggal 24 desember 1948 menjelang Subuh, rombongan PDRI di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Halaban menuju Pekan Baru, melalui Lubuk Bangku dan Bakinang. Stasiun Radio Tamimi dengan semua peralatan pengirim dan penerima ditempatkan pada sebuah Jip, mengikuti rombongan PDRI Awak (Crew) Stasiun Radio tersebut adalah :Opsir Udara M.S. Tamimi sebagai Kepala,. Sersan Mayor Udara Kusnadi. sebagai Teknisi merangkap Teloegrafis,Sersan Mayor Udara R. Oedojo, Telegrafis, Kopral Udara Zainal Abidin,Telegrafis Mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi.,Letnan Muda Udara III Umar Said Noor, Bagian Sandi, mereka mengabungkan diri di Bidar Alam dari Pangkalan Udara Jambi.

Stasiun Radio Tamimi mengunakan kode pangil (Call Sign) “UDO” singkatan dari Oedojo. Sering dipakai juga Call Sign “KND” atau “ZAY” singkatan dari Kusnadi dan Zainal Abidin. Type sender yang digunakan ialah MK III 19 Set.

Pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1948 Rombongan Rasjid tiba di Koto Tinggi, dilengkapi dengan beberapa set perlengkapan Stasiun Radio : a. Stasiun Radio AURI yang melayani Gubernur Sumatera Barat/Tengah di Koto Tinggi adalah Stasiun Radio ZZ di bawah pimpinan Opsir Muda Udara I M. Jacob dengan ahli telegaf antara lain Zainul Aziz, Soesatyo, Soegianto, Soeryo. b. Stasiun Radio AURI yang bertugas mulai 22 Desember 1948 sampai 11 November 1948 mengikuti Gubernur Sumatera Barat/Tengah Mr. Rasjid dengan type sender : TCS-10 .c. Stasiun Radio yang berpindah-pindah tempat, mulai dari Desa Koto Tinggi, Puar Datar (di sini hampir saja Stasiun Radio ini diketahui olah Belanda yang menyerbu Puar Datar, tetapi berkat kesiagaan dan kegesitan para awak pihak Belanda dapat dikelabui), Sungai Dadok sampai Mudik Dadok. Sebelum memasuki Kota via Piobang, pada tanggal 11 November 1948, Stasiun Radio ini beroperasi di Sungai Rimbang, Stasiun Radio AURI ini mampu berhubungan pula dengan Jawa dan Luar Negeri (India). d. Stasiun Radio AURI yang melayani Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Koto Tinggi, antara 19 Juni 1949 dan 8 Juli 1949, berakhir saat tokoh ini berangkat ke Yogyakarta.

Rombongan Sjafruddin Prawiranegara berada di Bangkinang. Sewaktu rombongan berada di Bangkinang. Belanda yang mengunakan pesawat-pesawat P-51 menyerang dengan bom. Stasiun Radio mengirim berita ke Pangkalan Udara Jambi, menyampaikan permintaan PDRI agar pesawat RI 005 PBY (AU) diterbangkan kesalah satu sungai di Riau, ternyata kemudian pada tanggal 29 Desember 1948 ketika Belanda menyerbu Kota Jambi, pesawat yang dimaksud tenggelam di Sungai Batang Hari saat berusaha lepas landas.

Pada tanggal 27 dan 28 Desember 1948 Rombongan Sjafruddin Prawiranegara segera meninggalkan Bangkinang, menuju Tarakan Buluh dan menyeberangi Sungai Kampar untuk meneruskan perjalanan ke Teluk Kuantan. Beberapa sedan ditinggalkan dan ditenggelamkan ke dalam sungai. Setelah melewati beberapa kampung antara lain Lipat Kain dan Muara Lembu, Jip berisi peralatan Sender terbalik, masuk kubangan lumpur beserta seluruh penumpangnya. Penumpang Jip itu adalah Sjafruddin Prawiranegara, Tumimi (yang bertindak sebagai sopir), Oedojo dan Kusnadi. Sjafruddin Prawiranegara kehilangan kacamatanya, untunglah jip beserta peralatan pengirim tidak mengalami kerusakan, meskipun memerlukan waktu sehari semalam untuk dibersihkan dan dikeringkan. Sedangkan Sjafruddin Prawiranegaraberuntung mendapatkan kacamata “baru” dari seorang Dokter yang bertugas di wilayah itu.

Pada tanggal 29 Desember 1948 Perjalanan diteruskan ke Teluk Kuantan, ditepi Sungai Kuantan mereka menginap. Sementara itu Panglima Kol. Hidayat singah di Koto Tinggi dalam perjalanan cross-country dari Selatan ke Utara Sumatera, hingga ke Aceh. Hidayat mengadakan rapat dengtan Gubernur Rasjid dan mengambil keputusan merombak Pemerintahan Sipil menjadi Pemerintahan Militer. Semua pejabat Gubernur Sipil dan segenap jajarannya dimiliterkan dan semua Wakil Gubernur diangkat dari Tokoh Militer.

Pada tanggal 30 sampai 31 Desember 1948 Rombongan Sjafruddin Prawiranegara meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dari Taluk ke Sungai Dareh, semua kendaraan di tinggalkan di Taluk. Pada suatu tempat tertentu antara Taluk dan Sungai Dareh peralatan Sender diangkut melalui hutan dengan Lori bekas Jepang. Penumpang Lori hanya dua orang yaitu : Ir. Indra Tjahja sebagai masinis dan Oedojo (Telegrafis) sebagai penjaga peralatan Sender.

Pada tanggal 1 Januari 1949 Tahun Baru rombongan menginap selama tiga hari di Sungai Dareh, beristirahat dan merayakan tahun baru. Stasiun Radio sempat mengirimkan Ucapan Selamat tahun Baru kepada seluruh Stasiun Radio AURI di Jawa dan Sumatera yang melayani Pemerintahan Sipilo dan Militer.

Tanggal 3 Januari 1949 Rombongan Sjafruddin Prawiranegara berangkat dari Sungai Dareh ke Bidar Alam via Aabi Siat dan Abai Sangir. Rombongan dibagi menjadi tiga : (1) Rombongan Induk dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara, menempuh jalur Sungai Batang Hari dengan mempergunakan sampan yang digerakan dengan dayung dan galah dari bamboo. (2) Rombongan Keuangan dipimpin oleh Mr. Loekman Hakim (Menteri Keuangan PDRI) menuju Muara Tebo dengan naik perahu bermotor, membawa klise oeang RI Poeloe Sumatera (ORIPS) untuk dicetak di Muaro Bungo. (3) Rombongan Satsiun Radio dipimpin oleh Wakil PDRI Mr. Teuku Hasan, mengambil jalan darat karena takut tenggelam, dengan berjalan kaki menuju Abai (setelah berpisah kurang lebih 2 minggu mereka bertemu kembali di Bidar Alam).

(Keterangan mengenai ORIPS : Mesin Cetak Uang RI Muaro Bungo dirakit oleh anggota-anggota AURI dari Jambi, yang dipimpin Opsir Udara III Soejono, dari bekas mesin cetak biasa. Hasil cetakan ORIPS itu diserahkan kepada Mr. Loekman Hakim, Menteri Keuangan PDRI dan dibagi-bagikan kepada pemerintah setempat di Muaro Bungo).

Tanggal 4 sampai 5 januari 1949 Rombongan Stasiun Radio tiba di Abai Siat dan bersiap-siap menuju Abai Sangir (“From Abai to Abai”). Beberapa peralatan sender yang tidak begitu penting terpaksa ditinggalkan ditengah perjalanan kerena medan yang ditempuh sangat berat.

Tanggal 7 sampai 9 januari 1949 Rombongan Stasiun Radio beristirahat selama kurang lebih satu minggu di Abai Sangir. Ketika rombongan stasiun radio berada di Sangir, rombongan keuangan yang dipimpin Mr. Loekman Hakim sudah tiba di Muara Tebo dan siap-siap melanjutkan ke Bidar Alam. Selama di Abai Sangir, stasiun radio tetap mengudara.

Satu hari setelah itu yaitu tanggal 10 januari 1949 Belanda menyerang Koto Tinggi dari basisnya di Payakumbuh. Hal ini dilakukan oleh belanda untuk mengurangi tingkat koordinasi para pejuang Indonesia di Sumatra

Tanggal 15 januari 1949 terjadi Tragedi Situjuh Batur. Rapat Besar Pimpinan Sumatera Barat di Situjuh Batur digrebek Patroli Belanda. Banyak Korban jatuh termasuk beberapa Tokoh Paling Terkemuka di Sumatera Barat (antara lain Ketua MPRD, Chatib Soelaiman) dan Puluhan Prajurit dan BNPK di Nagari itu. Antara lain yang dimakamkan di Situjuh Batur yaitu :

1. CH. SULAIMAN MPRD

2. ARISUN ST. ALAMSYAH BUPATI

3. MUNIR LATIF LETKOL

4. ZAINUDDIN MAYOR

5. TANTAWI KAPTEN

6. AZINAR LAETNA I

7. SYAMSUL BAHRI LETNAN II

8. RUSLI SOPIR

9. SYAMSUDIN PMT

Yang dimakamkan di Situjuh Banda Dalam adalah :

1. M. ZEIN BPNK

2. RAMLI BPNK

3. SYAMSUL KAMAL BPNK

4. KAMASYHUR BPNK

5. NAKUMAN BPNK

6. MANGKUTO BPNK

7. AHMAD BPNK

8. RAJIMAN BPNK

Yang dimakamkan di Situjuh Gadang adalah :

1. RAUDANI LETDA

2. ABDUDIS LETDA

3. AGUS YATIM LETTU

4. AZIS JUNAID LETTU

5. ABAS HASAN SERMA

6. DARUHAN SERMA

7. RASYID SIRIN KOPTU

8. Y. MALIKI BPNK

9. HASAN BASRI BPNK

10. BURHAN BPNK

11. ALI AMRAN BPNK

12. SYAFWANEFF BPNK

13. A. MALIK BPNK

Pada tanggal 16 Januari 1949 Rombongan Stasiun Radio beserta Mr. Teuku Hasan tiba di Bidar Alam, rombongan Sjafruddin Prawiranegara sudah tiba disana terlebih dahulu. Sekitar minggu terakhir Januari 1949, seluruh rombongan secara lengkap sudah berada di Bidar Alam.. sehari setelah itu Stasiun Radio PDRI berhasil melakukan kontak dengan New Delhi. Bahkan pada tanggal 21 Januari 1949 Sjafruddin Prawiranegara mengirimkan ucapan selamat kepada Nehru dan peserta Konferensi New Delhi tentang Indonesia.

Konferensi New Delhi yang dihadiri oleh 19 Delegasi Negara Asia, termasuk Delegasi Peninjau, mengeluarkan Resolusi (Resolusi New Delhi), yang berisi protes terhadap agresi Militer Belanda dan menuntut pengembalian Tawanan Politik (Soekarno-Hatta) dan semua pemimpin Republik ke Yogyakarta.

Tanggal 28 januari 1949 DK-PBB mengeluarkan resolusi tentang masalah Indonesia..Hal ini berkaitan dengan agresi militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut.

  • Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.
  • Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
  • Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.
  • Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.
  • Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk: membantu melancarkan perundinganperundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

Tanggal 29 Januari 1949 Hubungan PDRI dengan para pemimpin di Jawa mulai dapat dibuka lewat telegram Kol. T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf APRI, yang melaporkan perkembangan di Jawa kepada PDRI Pusat di Sumatera. Laporan ini kemudian pada 12 Februari 1949 disusul dengan laporan Kol. A.H. Nasution kepada Ketua PDRI. Disusul pada tanggal 7 februari 1949 Menteri Kasimo, atas nama KPPD melaporkan perkembangan terakhir di Jawa sebagai tanggapan atas telegram Ketua PDRI, 15 Januari 1949.

Pada waktu selanjutnya Komunikasi antar Tokoh PDRI di Sumatera dan Jawa dapat diintensifkan sehingga kepemimpinan dan strategi perjuangan menghadapi kekuatan militer Belanda semakin Terkonsolidasi. Prakrasa perundingan yang disponsori oleh Badan PBB, UNCI, antara para pemimpin yang ditawan di Bangka dengan para petinggi Belanda di Jakrta di bawah pimpinan Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel.

Pada akhir Februari dan awal bulan Maret 1949 diadakan Serangan balik ke Ibu Kota berdasarkan gagasan cemerlang penguasa tertinggi Republik di Yogya, Sri Sultan Hamengku Buwono. Serangan itu dilaksanakan oleh para prajurit yang bermarkas di sekitar Yogya, dipimpin oleh Letkol Soeharto.pada tahap selanjutnya penyerangan ini disebut serangan umum 1 maret.

Pada Tanggal 3 Maret 1949 Stasiun Radio Dick Tamimi di Bidar Alam menerima radiogram dari Wonosari tentang serangan 1 Maret 1949 (“6 jam di Yogya”). Radiogram tersebut langsung dikirim keseluruh Satsiun Radio AURI di Sumatera, termasuk Koto Tinggi, Aceh. Kabar itu, oleh Stasiun Radio AURI di Koto Tinggi, dikirimkan pula ke Perwakilan RI di New Delhi melalui surat stasiun radio di India. Berita yang sama juga disebarkan oleh Stasiun Radio AURI di Aceh (belakangan diketahui bahwa stasiun radio AURI tersebut berada di Desa Tangse dan di Kota Kotaraja), yang ternyata mempunyai hubungan dengan Stasiun Radio Angkatan Darat Burma. Atas izin pemimpin AD Burma saat itu, Stasiun Radio Angkatan Darat Burma dapat dipergunakan oleh Opsir Muda Udara III Soemarno untuk berhubungan dengan Stasiun Radio AURI di Aceh. Soemarno, telegrafis, bersama Opsir Udara III Wiweko, penerbangan berada di Burma dalam rangka penerbangan RI Seulawah.

Pada tanggal 31 maret 1949 Penyempurnaan Susunan Kabinet PDRI. Keanggotaan Kabinet diperlengkapi dengan para Menteri yang masih aktif di Jawa, termasuk Mr. Maramis, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri PDRI berkedudukan di New Delhi.

Tanggal 1 April 1949 Panglima Besar Soedirman akhirnya memilih menetap di Desa Sobo, setelah mengungsi dan bergerilya sejak mundur dari Yogya, Subuh 19 Desember 1948 dia menetap di Desa itu hingga kembali ke Yogya 10 Juli 1949.

Pada pertengahan April 1949 Rombongan Sjafruddin Prawiranegara secara bertahap meninggalkan Bidar Alam menuju Sumpur Kudus, tempat musyawarah besar pimpinan PDRI akan diadakan.

Tanggal 4 Mei 1949 Rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi dan Mr. Moh. Nasroen, mantan Wakil Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah, tiba di Sumpur Kudus.

Tanggal 5 mei 1949 Rombongan PDRI Sjafruddin Prawiranegara, secara lengkap tiba di Desa Calau, Sumpur Kudus. Rombongan PDRI meninggalkan Bidar Alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui desa-desa antara lain Abai Siat, Sungai Dareh, Kiliran Jao, Sungai Betung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Menganti (menginap satu malam) dan akhirnya tiba di Calau, Silantai, Sumpur Kudus.

Pada tanggal 7 Mei 1949 Pernyataan Roem-Royen di Jakarta, disusul dengan reaksi keras dari pihak oposisi, PDRI dan Panglima Besar Soedirman.

Tanggal 9 Mei 1949 Rombongan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Calau, menuju ke Sumpur Kudus. Setelah menempuh satu hari perjalanan, rombongan tiba disebuah dataran tinggi. Saat itu anggota rombongan dipecah tiga : Sjafruddin Prawiranegara ke Desa Silangit dan Silantai, Stasiun Radio Sjafruddin ke Desa Guguk Siaur dan rombongan Keuangan ke Desa Padang Aur dam desa-desa lain sekitarnya. Di Daerah Ampalu itu, kru Stasiun Radio AURI bertemu dengan Kru Stasiun Radio PTT di Desa Tamporunggo, Sungai Naning dan desa-desa lain. Sejak saat itu, kegiatan Stasiun Radio Dick Tamimi semakin intensif.

Tanggal 14 – 17 Mei 1949 diadakan sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumpur Kudus di daerah Ampalu. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang ditawan di Bangka (Pimpinan Soekarno – Hatta). PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka.

Pada tanggal 2 Juni 1949 Sjafruddin melakukan kontak radiogram dengan Hatta, via Kol. Hidayat, Panglima Sumatera yang bermarkas di Aceh. Dan pada tanggal 5 sampai 10 Juni 1949 Moh Hatta berangkat ke Aceh untuk mencari PDRI

Tanggal 2 – 3 Juli 1949 beberapa orang utusan Hatta (terdiri dari dr. Leimena, Moh. Natsir dan dr. A. Halim) yang hendak menemui Sjafruddin di Koto Tinggi, tiba di Padang. Setelah menginap satu malam di Hotel Muaro, mereka berangkat dengan konvoi ke Bukittinggi dan seterusnya ke Payakumbuh. Keadaan pada waktu itu belum aman, sehingga kendaraan mereka paling kurang harus berhenti lima kali, karena dicegat oleh Gerilyawan.

Pada tanggal 6 – 7 Juli 1949 diadakan Perundingan antara utusan Hatta dan PDRI berlangsung di Koto Kaciak, Padang Japang Payakumbuh. Setelah melalui perundingan yang alot dan menegangkan, Sjafruddin berhasil diajak kembali ke Yogya, menandai terjadinya rujuk antara PDRI dan kelompok Bangka.

 

Tanggal 10 Juli 1949 Sjafruddin dan Panglima Besar Soedirman memasuki Yogya. Sjafruddin bertindak sebagai Inspektur upacara penyambutan para pemimpin yang kembali ke Yogya.

Pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang seluruh anggota Kabinet Hatta pertama sejak Agresi kedua Belanda dengan acara pokok pengembalian Mandat PDRI oleh Sjafruddin kepada Soekarno – Hatta.

Tanggal 25 Juli 1949 Badan Pekerja KNIP dalam sidang pertama yang dipimpin Mr. Asaat, menyetujui pernyataan Roem Royen, tetapi dengan persyaratan yang diajukan PDRI melalui pengumuman pada 14 Juni. Persyaratan itu adalah : (1) TNI tetap berada di daerah yang didudukinya; (2) Tentara Belanda harus ditarik dari daerah yang didudukinya; (3) Pemulihan Pemerintah RI di Yogyakarta harus dilakukan dengan tanpa syarat.

Sejak itu, babak baru sejarah perjuangan memasuki tahap akhir, hingga menyerahkan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949.

 

1 Komentar

  • adib fahri

    Jun 17, 2011

    Terkadang kita selalu lupa akan sebuah sejarah yg dianggap sederhana, padahal jika kita cermati PDRI adalah pemerintahan yg di bentuk atas usulan Moh. Hatta Kepada Syafrudin agar dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia guna mengantisipasi Agresi Militer yg dilakukan oleh belanda terhadap Negara RI, Justru disinilah hal penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena Melalui PDRI ini sebelum ahirnya terhadi pertempura 1 Maret ai Jogjakarta sehingga PBB mendesak Belanda untuk segera mengakui kedaulatan Bangsa Indonesia ......

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 891Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 14828Dibaca Per Bulan:
  • 347658Total Pengunjung:
  • 821Pengunjung Hari ini:
  • 14095Kunjungan Per Bulan:
  • 9Pengunjung Online: