Petisi Soetardjo

Usul yang dicetuskan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo (Soetarjo Kartaningprang) dan beberapa rekannya pada sidang Volksraad bulan Juli 1936. Soetardjo pada saat itu menjabat Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/pamongpraja Bumiputra (PPBB). Petisi atau usul tersebut berisi permohonan agar diadakan suatu musyawarah (konferensi) antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda (Nederland) yang anggota-anggotanya mempunyai hak sama dan sederajat. Tujuan diadakannya konferensi tersebut adalah membicarakan kemungkinan Hindia Belanda (Indonesia) diberi suatu pemerintahan otonom dalam kerangka konstitusi Belanda dalam jangka waktu 10 tahun mendatang. Dalam surat kabar Tjahaja Timoer (3 Agustus 1936) disinggung adanya orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah Belanda yang menyetujui Petisi Soetardjo. Tetapi dari kalangan masyarakat Belanda banyak yang tidak menyetujui petisi tersebut, seperti golongan Vaderlandse Club yang berpendapat bahwa Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri atau mendapat hak otonomi. Di pihak Indonesia juga timbul sikap pro dan kontra terhadap Petisi Soetardjo.

Saat diperdebatkan kembali dalam Volksraad pada 29 September 1936, petisi ini mendapat 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Dengan demikian tanggal 1 Oktober 1936 petisi itu menjadi Petisi Volksraad dan dikirim kepada ratu, staten generaal, dan menteri jajahan di negeri Belanda. Pada Februari 1938, Petisi Sutardjo dibicarakan pula dalam Tweede Kamer Nederland. Menteri jajahan, Welter, sebagai wakil pemerintah Belanda berpendapat bahwa jalan terbaik untuk perubahan pemerintah Hindia Belanda adalah dengan menjalankan asas desentralisasi, yakni dengan meletakkan dasar otonomi pada tingkat bawah (pemerintahan daerah). Setelah mengutarakan pendapatnya itu, Welter mengharapkan agar petisi Sutardjo tidak lagi dipersoalkan atau dibicarakan dalam Tweede Kamer.

Sementara itu Gubernur Jenderal Tjarda yang mengetahui situasi politik di Hindia Belanda, memberi saran kepada Welter agar menolak Petisi Soetardjo. Penolakan petisi tersebut dilakukan dengan alasan petisi tersebut kurang jelas. Di samping itu, mengingat ketidakpastian kejadian-kejadian di masa yang akan datang, konferensi (musyawarah) sebagaimana diusulkan dalam Petisi Soetardjo tidak perlu diadakan agar tidak ada perubahan mendasar bagi kedudukan Indonesia.

Gagalnya perjuangan Petisi Soetardjo menjadi salah satu cambuk bagi kaum pergerakan nasional untuk menuntut dan menyusun barisan kembali dalam wadah organisasi persatuan, yakni Gabungan Politik Indonesia (Gapi) yang menuntut “Indonesia Berparlemen”.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1640Dibaca Hari Ini:
  • 1035Dibaca Kemarin:
  • 13738Dibaca Per Bulan:
  • 346692Total Pengunjung:
  • 1513Pengunjung Hari ini:
  • 13129Kunjungan Per Bulan:
  • 11Pengunjung Online: