PROKLAMASI ??????

Sebelum Proklamasi Pegangsaan 17 Agustus 1945. Ada dua Proklamasi yang sudah diumumkan di dua tempat. Pertama : Proklamasi Gorontalo 23 Januari 1942 dan Proklamasi Cirebon 15 Agustus 1945. Namun kedua proklamasi ini tidak diakui, dan sekaligus membuktikan bahwa memang kepemimpinan bangsa ini hanya ada pada dua orang : Sukarno dan Hatta.

Nani Wartabone, Pembaca Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 23 Januari 1942. Yang dikenal sebagai Proklamasi Gorontalo. Dan dengan berani mengibarkan bendera merah putih setelah mendengar kekalahan Hindia Belanda pada Perang Laut Jawa dan Sebelum mendaratnya Jepang ke Jawa.

Nani Wartabone, (lahir 30 Januari 1907 – meninggal di Suwawa, Gorontalo, 3 Januari 1986 pada umur 78 tahun), yang dianugerahi gelar “Pahlawan Nasional Indonesia” pada tahun 2003, adalah putra Gorontalo dan tokoh perjuangan dari provinsi yang terletak di Sulawesi Utara itu. Perjuangannya dimulai ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo.

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ia bersama masyarakat setempat terlebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Gorontalo, yaitu pada tanggal 23Januari 1942.

Setelah tentara Sekutu dikalahkan Jepang pada Perang Asia-Pasifik, Belanda merencanakan pembumihangusan Gorontalo yang dimulai pada 28 Desember 1941 dengan mulai membakar gudang-gudang kopra dan minyak di Pabean dan Talumolo….

 Memimpin perlawanan rakyat

Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo mencoba menghalanginya dengan menangkapi para pejabat Belanda yang masih ada di Gorontalo. Pada 23 Januari, dimulai dari kampung-kampung di pinggiran kota Gorontalo seperti Suwawa, Kabila dan Tamalate, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo bergerak mengepung kota. Pukul lima subuh Komandan Detasemen Veld Politie WC Romer dan beberapa kepala jawatan yang ada di Gorontalo menyerah.

Proklamasi kemerdekaan

Selesai penangkapan, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu “Indonesia Raya” di halaman Kantor Pos Gorontalo. Peristiwa itu berlangsung pada pukul 10, dan Nani Wartabone sebagai inspektur upacaranya.

Di hadapan massa rakyat, ia berpidato: “Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dan penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda sudah diambil oleh Pemerintah Nasional. Agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.”

 Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Nani dipilih sebagai ketuanya.

 Empat hari kemudian, Nani Wartabone memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apapun

 Jepang menguasai Gorontalo

Sebulan sesudah “Proklamasi Kemerdekaan Nasional” di Gorontalo, tentara Jepang mulai mendarat. Pada 26 Februari sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG. Ternyata sebaliknya, Jepang justru melarang pengibaran bendera Merah Putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk pada Jepang.

Nani Wartabone menolak permintaan ini. Namun karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan.

Di Suwawa Nani Wartabone mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah, bahwa Nani Wartabone sedang menghasut rakyat berontak kepada Jepang.

Akibat fitnah itu, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Di sini, Nani Wartabone mengalami berbagai siksaan. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Gorontalo hingga saat ini adalah, ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya kecuali bagian kepala di pantai di belakang Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir sehari kepala Nani Wartabone dimainkan ombak dan butir-butir pasir. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak.

 Jepang kalah

Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak hari itu Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak 6 Juni 1942. Anehnya, setelah penyerahan kekuasaan itu, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo tidak mengetahui telah terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta keesokan harinya. Mereka baru mengetahuinya pada 28 Agustus 1945.

Untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang itu, Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti, Suwawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dilingkari oleh beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun benteng-benteng pertahanan mereka.

Setelah menerima berita proklamasi di Jakarta, pada tanggal 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Dewan yang beranggotakan 17 orang ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat dan ketua parpol. G. Maengkom yang pernah menjadi Menteri Kehakiman Rl dan Muhammad Ali yang pernah menjadi Kepala Bea Cukai di Tanjung Priok adalah dua dari 17 orang anggota dewan tersebut.

Ditangkap Belanda

Sayangnya, keadaan ini tidak berlangsung lama karena Sekutu masuk. Bagi Belanda yang memboncengi Sekutu ketika itu, Nani Wartabone adalah ancaman serius bagi niat mereka untuk kembali menjajah Indonesia, khususnya Gorontalo. Mereka berpura-pura mengundang Nani Wartabone berunding pada 30 November 1945 di sebuah kapal perang Sekutu yang berlabuh di pelabuhan Gorontalo, lalu Belanda menawannya. Nani Wartabone langsung dibawa ke Manado.

 Di hadapan Pengadilan Militer Belanda di Manado, Nani Wartabone dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dengan tuduhan makar pada tanggal 23 Januari 1942. Dari penjara di Manado, Nani Wartabone dibawa ke Morotai yang kemudian dipindahkah ke penjara Cipinang di Jakarta pada bulan Desember 1946. Hanya sebelas hari di Cipinang, Nani kembali dibawa ke penjara di Morotai. Di sini ia kembali mengalami siksaan fisik yang sangat kejam dari tentara pendudukan Belanda. Dari Morotai, ia dikembalikan lagi ke Cipinang, sampai dibebaskan pada tanggal 23 Januari 1949, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia.

Kembali ke Gorontalo

Tanggal 2 Februari 1950, Nani Wartabone kembali menginjakkan kakinya di Gorontalo, negeri yang diperjuangkan kemerdekaannya. Rakyat dan Dewan Nasional yang berjuang bersamanya menyambut kehadirannya dengan perasaan gembira bercampur haru dan tangis. Kapal Bateku yang membawa Nani Wartabone disambut di tengah laut oleh rakyat Gorontalo. Nani Wartabone kemudian ditandu dari pelabuhan dibawa keliling kota dengan semangat patriotisme.

Rakyat kemudian membaiatnya untuk menjadi kepala pemerintahan kembali. Namun Nani Wartabone menentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang ada pada saat itu. Gorontalo sendiri berada dalam Negara Indonesia Timur. Menurutnya, RIS hanyalah pemerintahan boneka yang diinginkan Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai lagi.

Nani Wartabone kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950. Tujuan rapat raksasa ini adalah menolak RIS dan bergabung dengan NKRI. Peristiwa ini menandakan, bahwa Gorontalo adalah wilayah Indonesia pertama yang menyatakan menolak RIS.

Pada periode ini hingga tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya kepala pemerintahan di Gorontalo, Penjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selepas itu, Nani Wartabone memilih tinggal di desanya, Suwawa. Di sini ia kembali turun ke sawah dan ladang dan memelihara ternak layaknya petani biasa di daerah terpencil.

Melawan PERMESTA

Ketenangan hidup Nani Wartabone sebagai petani kembali terusik, ketika PRRI/PERMESTA mengambil alih kekuasaan di Gorontalo setelah Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/PERMESTA di Manado pada bulan Maret 1957. Jiwa patriotisme Nani Wartabone kembali bergejolak. la kembali memimpin massa rakyat dan pemuda untuk merebut kembali kekuasaan PRRI/PERMESTA di Gorontalo dan mengembalikannya ke pemerintahan pusat di Jakarta.

Sayangnya, pasukan Nani Wartabone masih kalah kuat persenjataanya dengan pasukan pemberontak. Oleh karena itu, ia bersama keluarga dan pasukannya terpaksa masuk keluar hutan sekedar menghindar dari sergapan tentara pemberontak. Saat bergerilya inilah, pasukan Nani Wartabone digelari “Pasukan Rimba”.

Berbagai cara dilakukan Nani Wartabone agar bisa mendapat bantuan senjata dan pasukan dari Pusat. Baru pada bulan Ramadhan 1958 datang bantuan pasukan tentara dari Batalyon 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zaenal dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa. Berkat bantuan kedua pasukan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan inilah, Nani Wartabone berhasil merebut kembali pemerintahan di Gorontalo dari tangan PRRI/PERMESTA pada pertengahan Juni 1958.

Setelah PRRI/PERMESTA dikalahkan di Gorontalo itu, Nani Wartabone kembali dipercaya memangku jabatan-jabatan penting. Misalnya, sebagai Residen Sulawesi Utara di Gorontalo, lalu anggota DPRGR sebagai utusan golongan tani. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, Nani Wartabone kembali berdiri di barisan depan rakyat Gorontalo guna mengikis habis akar-akar komunisme di wilayah itu. Nani Wartabone yang pernah menjadi anggota MPRS Rl, anggota Dewan Perancang Nasional dan anggota DPA itu, akhirnya menutup mata bersamaan dengan berkumandangnya azan shalat Jumat pada tanggal 3 Januari 1986, sebagai seorang petani di desa terpencil, Suwawa, Gorontalo.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional

Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone, di Istana Negara, pada tanggal 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.

Untuk mengenang perjuangannya di kota Gorontalo dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo akan peristiwa bersejarah 23 Januari 1942 itu.

Proklamasi Cirebon 15 Agustus 1945, Proklamasi buatan Sjahrir untuk memfait accomply Sukarno tapi tidak berhasil. Sukarno dan Hatta hanya bisa diyakinkan oleh jaminan leher Maeda dan Subardjo bahwa Djepang akan baik-baik saja dan tidak bertindak menterang Indonesia. Inilah jalan cerita Proklamasi 15 Agustus Cirebon 1945. Teks Proklamasi dibawah arahan Sjahrir dan terdiri dari 300 kata. Ayah Juwono Sudarsono-lah, Dokter Sudarsono yang membacakan sementara Syahrir tidak hadir dan dia berada di Jakarta untuk mengikuti perkembangan pemuda dalam mempengaruhi Sukarno.

Begitu Jepang kalah perang, Sjahrir ingin kemerdekaan Indonesia dikumandangkan secepatnya.

Proklamasi Cirebon dibacakan lebih cepat.

Yang membacakan teks proklamasi arahan Syahrir itu adalah Soedarsono (ayah Mantan Menhan Juwono Sudarsono).

Saat Soedarsono membacakan teks proklamasi, sekitar 150 orang memenuhi alun-alun Kejaksan. Sebagian besar anggota Partai Nasional Indonesia Pendidikan. Cirebon memang merupakan salah satu basis PNI Pendidikan.

Soedarsono sendiri adalah tokoh gerakan bawah tanah pimpinan Sjahrir di Cirebon. Setelah siaran radio BBC pada 14 Agustus 1945 mewartakan kekalahan Jepang oleh Sekutu, Sjahrir berambisi menyiarkan kemerdekaan Tanah Air secepatnya. Sjahrir menunggu Bung Karno dan Bung Hatta untuk menandatangani teks proklamasi sebelum 15 Agustus 1945. Sjahrir khawatir proklamasi yang muncul selewat tanggal itu dianggap bagian dari diskusi pertemuan antara Soekarno, Hatta, dan Marsekal Terauchi di Saigon. Ternyata harapannya tidak tercapai.

Ada dua versi asal-usul penyusunan teks proklamasi versi Cirebon. Menurut Maroeto Nitimihardjo, lewat kesaksian anaknya, Hadidjojo Nitimihardjo, Soedarsono tak pernah menerima teks proklamasi yang disusun Sjahrir. Maroeto adalah salah satu pendiri PNI Pendidikan.

Informasi diperoleh Maroeto ketika bertemu dengan Soedarsono di Desa Parapatan, sebelah barat Palimanan, saat mengungsikan keluarganya selang satu hari sebelum teks dibacakan di Cirebon. Soedarsono mengira Maroeto membawakan teks proklamasi dari Sjahrir.

”Saya sudah bersepeda 60 kilometer hanya untuk mendengar, Sjahrir tidak berbuat apa-apa. Katakan kepada Sjahrir, saya akan membuat proklamasi di Cirebon,” ungkap Hadidjojo dalam buku Ayahku Maroeto Nitimihardjo: Mengungkap Rahasia Gerakan Kemerdekaan, yang pekan-pekan ini akan diterbitkan. Sayang, jejak teks proklamasi yang dibacakan Soedarsono tak berbekas. Tak ada yang memiliki dokumennya.

Kisah berseberangan diungkap Des Alwi, anak angkat Sjahrir. Menurut Des, teks proklamasi yang dibacakan Soedarsono adalah hasil karya Sjahrir dan aktivis gerakan bawah tanah lainnya.

Penyusunan teks proklamasi ini, antara lain, melibatkan Soekarni, Chaerul Saleh, Eri Sudewo, Johan Nur, dan Abu Bakar Lubis. Penyusunan teks dikerjakan di Asrama Prapatan Nomor 10, Jakarta, pada 13 Agustus. Asrama Prapatan kala itu sering dijadikan tempat nongkrong para anggota gerakan bawah tanah.

Des hanya mengingat sebaris teks proklamasi versi kelompok gerakan bawah tanah: ”Kami bangsa Indonesia dengan ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena kami tak mau dijajah dengan siapa pun juga.”

Dalam buku Rudolf Mrazek berjudul Sjahrir, Sjahrir mengatakan teks proklamasinya diketik sepanjang 300 kata. Teks itu bukan berarti anti-Jepang atau anti-Belanda. ”Pada dasarnya menggambarkan penderitaan rakyat di bawah pemerintahan Jepang dan rakyat Indonesia tidak mau diserahkan ke tangan pemerintahan kolonial lain,” kata Sjahrir seperti ditulis dalam buku Mrazek. Sjahrir pun mengatakan kehilangan teks proklamasi yang disimpannya.

Selain mempersiapkan proklamasi, Sjahrir dengan semangat tinggi mengerahkan massa menyebarkan ”virus” proklamasi. Stasiun Gambir dijadikan arena untuk berdemonstrasi. Stasiun radio dan kantor polisi militer pun sempat akan diduduki. Kala itu, Des dan sekelompok mahasiswa bergerak hendak membajak stasiun radio Hoosoo Kyoku di Gambir agar teks proklamasi tersebar. Usaha tersebut gagal karena Kenpeitai menjaga rapat stasiun radio tersebut.

Tapi simpul-simpul gerakan bawah tanah terus bergerak cepat, menderu-deru dari satu kota ke kota lain, menyampaikan pesan Sjahrir. Dan keinginan Sjahrir agar proklamasi Indonesia segera didengungkan itu pun sampai di Cirebon.

Awalnya Syahrir “ngambek” pada Bung Karno dan enggan mengakui proklamasi Pegangsaan 17 Agustus 1945 karena Syahrir pesimis dengan hadirnya pejabat-pejabat pro Djepang :

Sjahrir tak hadir saat Soekarno-Hatta membaca teks proklamasi. Jepang terlalu banyak campur tangan.

JALAN Maluku 19, Menteng, Jakarta, dua hari sebelum proklamasi. Soebadio Sastrosatomo, kala itu 26 tahun, bertamu ke rumah Sjahrir. Badio, begitu Soebadio biasa disapa, adalah pengikut Sjahrir yang setia. Kelak keduanya bersama-sama mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Siang terik. Badio haus luar biasa. Sjahrir menawari anak muda itu minum, tapi Badio menolak. Itu hari di bulan Ramadan: Badio sedang puasa….

Ada yang tak biasa pada Sjahrir hari itu: rautnya sumpek. Sebelumnya, si Bung baru saja bertemu dengan Soekarno, yang mengajaknya bermobil keliling Jakarta. Di jalan, Soekarno mengatakan tak secuil pun ada isyarat Jepang akan menyerah. Soekarno ingin membantah informasi yang dibawa Sjahrir sebelumnya bahwa Jepang telah takluk kepada Sekutu.

Sjahrir mengatakan ini sebelum Soekarno-Hatta berangkat ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara. Sjahrir berkesimpulan tak ada gunanya berunding dengan Jepang. Pada 6 Agustus 1945, Jepang toh telah luluh-lantak oleh bom atom Sekutu.

Mengetahui Bung Karno tak mempercayainya, Sjahrir berang. Ia menantang Soekarno dengan mengatakan siap mengantar Bung Besar itu ke kantor Kenpeitai, polisi rahasia Jepang, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, untuk mengecek kebenaran informasi yang ia berikan. Sjahrir mengambil risiko: di kantor intel itu ia bisa saja ditangkap.

Tapi Soekarno menolak. Ia yakin Jepang belum menyerah. Itulah yang membuat Sjahrir marah meski ia tak menyampaikannya secara terbuka kepada Bung Karno.

Kepada Badiolah murka itu dilampiaskan. ”Sjahrir mengumpat Soekarno man wijf, pengecut dan banci,” kata Badio dalam Perjuangan Revolusi (1987). Menurut Badio, itulah marah paling hebat Sjahrir sepanjang persahabatan mereka.

Soekarno tahu Sjahrir sering memakinya. Dalam biografi karya Cindy Adams, Soekarno mengatakan Sjahrir menyalakan api para pemuda. ”Dia tertawa mengejekku diam-diam, tak pernah di hadapanku. Soekarno itu gila… kejepang-jepangan… Soekarno pengecut.”

Sehari sebelum Badio berkunjung, 14 Agustus 1945, Sjahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya di Pegangsaan Timur 56 dan meminta Bung Karno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno berjanji mengumumkan proklamasi pada 15 Agustus setelah pukul lima sore. Sjahrir segera menginstruksikan para pemuda mempercepat persiapan demonstrasi. Mahasiswa dan pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang, Domei, bergerak cepat menjalankan instruksi itu.

Tapi Sjahrir mencium gelagat Soekarno tak sepenuh hati menyiapkan proklamasi. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang bertugas menyiapkan kemerdekaan sesuai dengan permintaan Jepang, tak menunjukkan gelagat akan berhenti bekerja.

Panitia misalnya mengagendakan sidang pertama 19 Agustus 1945. Soekarno ketua dan Hatta wakil dalam panitia ini. ”Ini akal-akalan Jepang,” kata Sjahrir dalam Renungan dan Perjuangan. Sjahrir mengusulkan proklamasi tak menunggu Jepang. Proklamasi, kata Sjahrir, bentuk perlawanan terhadap Jepang. Inilah saatnya melancarkan aksi massa. ”Aku penuh semangat. Aku yakin saatnya telah tiba. Sekarang atau tidak sama sekali,” kata Sjahrir.

Pukul lima sore 15 Agustus itu, ribuan pemuda berkumpul di pinggir kota. Mereka siap masuk Jakarta segera setelah proklamasi. Begitu proklamasi disiarkan, pemuda akan langsung berdemonstrasi di Stasiun Gambir. Domei dan Gedung Kenpeitai akan direbut. Ternyata, pukul enam kurang beberapa menit, Soekarno mengabarkan belum akan mengumumkan proklamasi. Soekarno menundanya sehari lagi.

Kabar ini membuat ribuan pemuda pengikut Sjahrir marah. Sjahrir menduga polisi rahasia Jepang tahu rencana proklamasi. Para pemuda mendesak proklamasi diumumkan tanpa Soekarno-Hatta. Tapi Sjahrir tidak setuju. Ia khawatir konflik akan terjadi di antara bangsa sendiri.

Tapi kabar bahwa proklamasi batal diumumkan tak sempat dikabarkan ke Cirebon. Pemuda di Cirebon di bawah pimpinan dokter Soedarsono—ayah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono—hari itu juga mengumumkan proklamasi versi mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak mungkin menyuruh pulang orang yang telah berkumpul tanpa penjelasan.

Pada 15 Agustus tengah malam, Badio menemui Sjahrir. Badio mendesak Sjahrir membujuk Soekarno dan Hatta segera mengumumkan proklamasi. Sejam kemudian, Badio menemui kembali Sjahrir. Tapi, dari Sjahrir, kabar tak enak itu didengar Badio: Dwitunggal menolak menyampaikan proklamasi meski Sjahrir telah mendesak.

Pemimpin pemuda lalu pergi. Menurut Badio, mereka bertemu di Cafe Hawaii, Jakarta. Di sini mereka memutuskan untuk menculik Soekarno. Keputusan ini juga melibatkan kelompok lain, di antaranya Pemuda Menteng 31, seperti Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moewardi dari Barisan Pelopor.

Sekitar pukul dua dinihari, Badio datang lagi ke Sjahrir. Ia mengusulkan penculikan Soekarno. Sjahrir tak setuju. Ia menjamin, besoknya bisa memaksa Bung Besar membaca proklamasi.

Badio pergi. Tapi satu jam kemudian ia kembali, membangunkan Sjahrir, dan mengabarkan bahwa sekelompok pemuda nekat menculik Soekarno-Hatta. Sjahrir meminta, apa pun yang terjadi, di antara mereka jangan bertikai. Yang paling penting, kata Sjahrir, proklamasi harus diumumkan secepatnya. Soekarno dalam otobiografinya menyebut Sjahrir penghasut para pemuda. ”Dialah yang memanas-manasi pemuda untuk melawanku dan atas kejadian pada larut malam itu,” kata Soekarno.

Dalam buku Sjahrir karangan Rudolf Mrazek (1994), Sjahrir disebut-sebut sebagai orang yang menganjurkan Soekarno dibawa ke Rengasdengklok, Jawa Barat—markas garnisun pasukan Pembela Tanah Air.

Ahmad Soebardjo, yang dekat dengan Soekarno, memberi tahu pemimpin Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Laksamana Tadashi Maeda tentang penculikan itu. Maeda memerintahkan anak buahnya, Nishijima, mencari Wikana di Asrama Indonesia Merdeka. Nishijima dan Wikana bertengkar hebat. Nishijima memaksa Wikana memberi tahu tempat Soekarno-Hatta disembunyikan. Imbalannya: Maeda dan Nishijima akan membantu proklamasi kemerdekaan. Wikana setuju.

Soebardjo, seorang Jepang, dan dua pemuda lainnya—Kunto dan Soediro—lalu menjemput Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. Pukul delapan pagi, Kamis, 16 Agustus, dwitunggal itu tiba di Jakarta. Sepanjang hari hingga malam, Soekarno-Hatta dan Maeda berkunjung ke sejumlah perwira penting Jepang. Penguasa militer Jepang mengizinkan proklamasi disampaikan asalkan tak dikaitkan dengan Jepang dan tidak memancing rusuh. Soekarno, Hatta, Maeda, Soebardjo, Nishijima, dan dua orang Jepang lain menyusun teks proklamasi di ruang kerja kediaman Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta—kini Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Di pihak lain, Badio dan kelompok pemuda pengikut Sjahrir pada 16 Agustus hingga tengah malam menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Mereka juga menyiapkan naskah proklamasi versi mereka sendiri. Tapi upaya ini gagal akibat tak solid. Pagi buta 17 Agustus, sebuah delegasi yang dipimpin Soekarni menemui Sjahrir di rumah.

 ”Pukul tiga pagi, Soekarni memakai bot tinggi dan pedang samurai menemui saya di rumah. Ia melapor teks proklamasi menurut versi kami tidak diterima,” kata Sjahrir. Soekarni juga mendesak Sjahrir ikut perundingan di rumah Maeda. ”Tentu saja, tidak saya terima,” kata Sjahrir.

Pukul 10 pagi, didampingi Hatta, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Adapun Sjahrir memilih tak hadir.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1795Dibaca Hari Ini:
  • 1035Dibaca Kemarin:
  • 13893Dibaca Per Bulan:
  • 346800Total Pengunjung:
  • 1621Pengunjung Hari ini:
  • 13237Kunjungan Per Bulan:
  • 6Pengunjung Online: