Reformasi Hubungan Sipil-Militer sebagai Prasyarat Demokratisasi

Oleh Abd Rohim Ghazali

SEJATINYA, dalam sistem monarki tradisional, militer hanyalah “penjaga malam” yang dalam sistem pemerintahan modern disebut sebagai fungsi pertahanan keamanan (hankam). Fungsi inilah yang dibedakan secara tajam dengan fungsi sipil yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali hankam.

Dalam negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa Barat, pemetaan kedua fungsi (militer dan sipil) ini sudah bisa berjalan seimbang.Masing-masing bisa berperan sesuai dengan fungsinya, tidak tumpang-tindih dan intervensi. Kalaupun ada pengaruh, maka sipil mempengaruhi militer,bukan sebaliknya. Karena yang berjalan adalah “supremasi sipil” maka kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh dan dijalankan pemerintahan sipil berpengaruh pada langkah-langkah yang harus ditempuh militer.

Yang terjadi di Indonesia adalah kebalikan dari itu: sipil berada di bawah supremasi militer. Sepanjang rezim Orde Baru, kondisi semacam itu berjalan mulus walaupun bukan berarti tanpa kritik.

Kritik-kritik yang dilontarkan ada, tetapi selalu muncul di bawah permukaan.Karena kalau muncul di permukaan akan segera dituduh subversif: melawan pemerintahan yang sah. Informasi-informasi yang berkaitan dengan kritik-kritik terhadap peran militer pun diberangus tanpa ampun.

Titik balik Jatuhnya Soeharto telah melahirkan satu perubahan besar dalam sistem perpolitikan Indonesia secara umum. Secara khusus, dalam perspektif hubungan sipil-militer, telah terjadi titik balik yang ditandai dengan kritik-kritik tajam atau bahkan hujatan terhadap militer sepanjang Soeharto berkuasa.

Tuntutan terhadap reformasi peran militer pun muncul dari berbagai komponen masyarakat, termasuk dari kalangan militer sendiri. Penghapusan dwi fungsi ABRI juga menjadi salah satu pilar reformasi yang diajukan komponen gerakan reformasi, terutama kalangan mahasiswa.

Hujatan masyarakat-terutama mahasiswa-terhadap ABRI/militer, di samping karena peran-perannya selama rezim Orde Baru berkuasa, juga disebabkan karena beberapa kejadian tragis yang melibatkan ABRI/militer seperti dalam Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II, yang menelan beberapa korban dari kalangan mahasiswa.

Keniscayaan reformasi TNI Proses reformasi peran TNI bukan semata karena tumbangnya Soeharto, tetapi merupakan keniscayaan sejarah. Setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakanginya.

Pertama, peran sosial politik TNI yang melampaui batas telah mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi masyarakat.

Kedua, campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai sector kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit dan berlarut-larutnya beberapa konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Ketiga, intervensi TNI yang terlalu jauh di bidang hukum telah mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan. Akibat keterlibatan “oknum” TNI/ABRI, banyak kasus hukum yang masih misterius hingga sekarang, seperti pada kasus tewasnya Marsinah dan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Keempat, keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi dianggap sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini. Buku Bila ABRI Berbisnis yang disusun berdasarkan hasil penelitian LIPI (Dr Indria Samego dan kawan-kawan) memaparkan secara gamblang bahwa banyak unit-unit bisnis yang melibatkan militer atau “oknum” militer yang biasanya dibungkus dengan kata “kerja sama” dengan sipil yang berujung pada kebangkrutan di pihak sipil.

Demokratisasi Dalam studinya yang dilakukan di delapan negara ketiga, Robert P Clark (1996) menyimpulkan bahwa naiknya kekuasaan militer memang merupakan gejala umum di dunia ketiga sebagaimana maraknya otoritarianisme. Clark mengidentifikasi munculnya rezim militer di suatu negara senantiasa bersamaan dengan menjauhnya demokrasi dari negara yang bersangkutan. Memang, tidak semua kasus otoritarianisme disebabkan karena militerisme.Pada faktanya banyak juga negara otoriter yang dipimpin oleh rezim sipil.Namun, seperti kata Nordlinger, jika sebuah pemerintahan dikuasai oleh militer maka hampir pasti akan melahirkan otoritarianisme.

Mengapa rezim militer lebih pro pada otoritarianisme? Dalam kasus Indonesia,hal ini bisa dijawab karena secara formal, ideologi sebagai konsepsi kenegaraan yang dipedomani militer Indonesia untuk mengarahkan posisi dan perannya dalam kedudukan kenegaraan ialah doktrin Tri Ubaya Cakti dan Catur Darma Eka Paksi. Di samping itu, karena militer juga berperan dalam menentukan pola kenegaraan serta cara mengisi kemerdekaan, maka konsep kenegaraan integralistik yang dipedomani dan dipertahankan militer juga bisa disebut sebagai bagian dari ideologi militer.

Di dalam doktrin pertahanan negara dan perjuangan militer, dikenal dua konsep utama yang secara langsung akan melibatkan militer dalam proses demokratisasi, yakni konsepsi tentang perang dan konsepsi tentang musuh. Doktrin militer di Indonesia mengajarkan konsep “perang rakyat semesta” dimana atas perintah pimpinan militer, seluruh rakyat harus ikut berperang. Implikasi dari pelaksanaan doktrin ini adalah: Pertama, militer bisa menentukan arah kebijakan politik yang bukan saja harus dipatuhi oleh kalangan prajurit militer, tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat sipil.

Kedua, karena mencakup semua komponen bangsa maka otomatis menutup peluang bagi pemimpin sipil untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan bisikan hati nuraninya karena yang ada dan berhak disalurkan hanyalah aspirasi pimpinan militer. Hal ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi militer mengenai “musuh”.

Dalam doktrin militer Indonesia terdapat rumusan “ancaman, gangguan,

hambatan, dan tantangan” (AGHT) yang merupakan strategi yang lahir dari rumusan fungsi hankam ABRI yang menyatakan bahwa tugas militer adalah “memelihara dan memperkuat ketahanan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan nasional untuk secara defensif aktif mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta integritas negara, wilayah, dan bangsa Indonesia.”

Lewat konsep AGHT-nya militer bisa dengan mudah merumuskan siapa “kawan” dan “lawan”. Dengan begitu akan dengan mudah membungkam setiap aspirasi yang bernada kritis baik terhadap pemerintah maupun pimpinan militer. Apalagi dalam konteks Indonesia, antara kepala pemerintahan dan panglima tertinggi militer berada dalam satu lembaga kepresidenan. Jadi, sempurnalah otoritas dan kewenangan menentukan “lawan” dan “musuh” itu dalam satu tangan: presiden.

Di samping itu, konsepsi tentang negara integralistik yang menyatukan rakyat dengan negara berdampak pada subordinasi seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat pada negara yang sudah diidentifikasi dengan kekuasaan militer. Dalam konsep ini sulit dibedakan mana militer yang merupakan bagian dari negara dengan militer yang dikuasai negara. Kosepsi kenegaraan seperti itu akan membenarkan militer untuk berperan atas nama negara dan rakyat sekaligus. Di sinilah letak akutnya hubungan antara peran militer dengan otoritarianisme negara dan dengan demikian berarti demokrasi yang sejati otomatis akan menjauh dari peran sosial politik militer.

Dalam perspektif ini, demokratisasi bisa dibangun dengan tiga cara.

Pertama, penghapusan Dwifungsi TNI dalam bentuk: (1) penarikan unsur militerdari jajaran birokrasi; (2) penghapusan fungsi centeng dalam sektor ekonomi; (3) reformasi doktrin militer seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Kedua, mereformasi doktrin TNI. Loyalitas TNI sejatinya bukanlah kepada pemerintah, tetapi kepada negara dan bangsa secara keseluruhan. Dan, ketiga, perlu adanya pembaruan kurikulum pendidikan militer agar sesuai dengan paradigma sistem pertahanan sekarang yang tidak lagi berorientasi pada pertahanan secara fisik. Sejak berakhirnya perang dingin, paradigma pertahanan negara beralih dari “mempertahankan diri dari kekuatan lawan” menjadi “mempertahankan diri agar tidak terjerumus pada tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM).”

Kompas

Jumat, 16 Agustus 2002

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 30Dibaca Hari Ini:
  • 1790Dibaca Kemarin:
  • 17753Dibaca Per Bulan:
  • 350406Total Pengunjung:
  • 26Pengunjung Hari ini:
  • 16843Kunjungan Per Bulan:
  • 1Pengunjung Online: