SEJARAH PERS DI INDONESIA ( 1 )

“Jangan kambing hitamkan teori, tapi hitamkan diri dalam aksi. Ok!”

(provokasi awal)

Secara filosofis, sejarah pers di indonesia sudah ada semenjak bangsa ini mengenal tulisan. Mungkin kita pernah tahu bahwa pada saat bangsa ini masih terkotak-kotak dalam bentuk kerajaan, daun lontar merupakan media yang lazim ditemui pada saat itu. Dengan tulisan di atas lontar itulah, penyebaran informasi, baik dari orang ke perorangan, maupun dari satu orang kepada khalayak dilakukan.

Namun jika ditiinjau dari terminologi modern, sejarah pers di Indonesia mulai tercatat saat kepulauan Nusantara ini dikuasai oleh para pedagang dari Belanda. Dalam upayanya menguasai negeri ini, Belanda masih belum membentuk dirinya dalam wujud pemerintahan. Tapi, masih dalam bentuk kongsi dagang–yang merupakan persekutuan antara para pengusaha dan penguasa-bernama VOC, singkatan Verenigde Nederlandesche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, yang kemudian dilafalkan sebagai Kompeni oleh orang-orang kita pada masa itu. VOC inilah yang membawa mesin cetak ke Hindia Belanda –sebutan bagi Indonesia sebelum merdeka-untuk kepentingannya mencetak pamflet-pamflet, maupun maklumat-maklumat untuk kepentingan dagang mereka sendiri.

Begitulah awalnya, sampai kemudian VOC menerbitkan koran yang bernama Bataviase Nouvelles, yang tentu saja beredar di kalangan terbatas. Selain berisi informasi tentang kondisi perdagangan di Hindia Belanda, koran ini juga memuat maklumat penguasa VOC dan pengumuman-pengumuman lelang. Bentuknya sendiri berupa selembar kertas folio, yang kedua halamannya masing-masing terdiri dari dua kolom. Setelah itu kemudian bermunculan koran-korang terbitan Belanda, yang tentu saja berbahasa Belanda. Kebanyakan koran-koran tersebut dibuat untuk kepentingan iklan. Maka, wajar jika di belakang namanya selalu melekat kata advertentieblad, terjemahan dari lembaran iklan. Koran-koran model ini terus bermunculan hingga VOC bubar, dan kekuasaan Belanda berubah menjadi pemerintahan Kolonial. Meskipun kemudian muncul penerbitan swasta, namun tetap saja para praktisinya adalah orang-orang Belanda, jika tidak Indo.

Seperti yang terjadi pada tahun 1885, saat itu ada koran berbahasa Jawa, juga dengan menggunakan huruf Jawa. Koran yang bernama Bromartani itu ternyata dijalankan oleh keturunan Belanda. Sengaja mereka membuat koran semacam itu, untuk mengkait penduduk lokal yang dalam perhitungan mereka merupakan pasar yang potensial. Setelah Bromartani, muncul koran sejenis bernama Poespitamancawarna. Selain bahasa Jawa, juga muncul koran-koran berbahasa Melayu di berbagai tempat, antara lain Selompret Melajoe di Semarang, Bientang Timoor dan Pertela Soedagaran di Surabaya, Tjahaja Siang di Tondano dan Mataharie di Jakarta. Kedua koran yang disebut terakhir adalah koran misionaris Kristen. Meskipun semua koran itu diterbitkan oleh orang-orang dan perusahaan Belanda, namun secara tidak langsung membuat penduduk pribumi melek huruf. Sampai akhirnya, saat pehitungan kalender Masehi memasuki abad ke-20 peranakan pribumi dapat mengelola koran sendiri.

Sebut saja misalnya Tirto Adhi Soerjo. Dia mengasuh koran Pembrita Betawi di Jakarta. Juga ada Abdul Rivai yang pernah memimpin Bintang Hindia. Perlu diketahui bahwa peranakan Tionghoa juga punya peran dalam perkembangan sejarah pers di Indonesia. Salah satunya adalah Lie Kim Hok yang pernah mengasuh Bintang Djohar. Di tangan bangsa sendiri –dan juga keturunan Tionghoa—koran-koran bukan dijadikan sebagai alat bisnis belaka, namun kemudian dikembangkan menjadi koran perjuangan, seiring dengan kebangkitan kesadaran keindonesiaan. Tidak jarang, koran-koran di awal abad ke-20 itu memuat berita tentang ketidakadilan pemerintahan Kolonial, juga memuat surat-surat pembaca yang mengkritik tindakan para priayi, yakni golongan bangsawan yang menjadi kakitangan penguasa. Sebagai contoh, dapatlah dilihat tulisan Abdul Rivai di Bintang Hindia berikut:

Bila kita bandingkan bangsa Hindia dengan “bangsa koelit poetih”, maka pelbagai djoea perbedaan, jang akan didapati … sama besarnja dengan kelainan boemi dan langit… Apakah sebab perbedaan ini?…Di Europa adalah doe djinis BANGSAWAN:

“BANGSAWAN OESOEL, BANGSAWAN PIKIRAN”

Bangsawan usul yang dimaksud Rivai adalah para priyayi, dan bangsawan pikiran adalah kaum intelektual. Secara sadar Rivai sedang membangun kesadaran bangsanya agar menjadi bangsawan pikiran sehingga dapat mengalahkan bangsawan usul yang sekarang sedang menjajah negerinya.“Perlawanan” pers anak negeri semakin nyata setelah Tirto Adhi Soerjo menerbitkan Medan Prijaji. Tirto termasuk orang yang radikal, kritis terhadap ketidakadilan pemerintahan Kolonial. Maka, dia merupakan tokoh pers perjuangan di Indonesia. Semenjak itulah kemudian orientasi pers yang pada mulanya demi kepentingan bisnis berubah menjadi alat propaganda mewujudkan cita-cita idealisme bangsa. Kiprah pers Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan tidak berhenti sampai di sana. Dekade kedua setelah abad ke-20, yakni Jaman Kolonial Belanda (1914-1941) .Pers mahasiswa lahir se-mainstream dengan munculnya gerakan kebangkitan Nasional yang di tulang punggungi oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Pers Mahasiswa waktu itu menjadi alat untuk menyebarkan ide-ide perubahan yang menitik beratkan pada kesadaran rakyat akan pentingnya arti sebuah kemerdekaan. Dalam era ini muncula Hindia Putra (1908) yang dipelopori oleh Indische Vereeninging [mahasiswa indonesia di Belanda], organisasi ini berubah nama Indonesische Vereeninging pada tahun 1922, dan tahun 1923 kembali ke tanah air. Akhirnya tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia, Jong Java (1914) dipelopori oleh pelajar dan mahasiswa, Ganeca (1923) dipelopori oleh organisas mahasiswa BSC atau CSB, Indonesia Merdeka (1924) dipelopori oleh mahasiswa Indonesia di Belanda, Soeara Indonesia Moeda (1928) dan Oesaha pemoeda (1930) di lahirkan oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia di Kairo Mesir, yang secara gigih keberadaan pers Indonesia semakin memperlihatkan tekadnya menuju Indonesia merdeka. Sebut saja misalnya Fikiran Ra’jat. Koran terbitan Bandung ini sering memuat tulisan-tulisan Bung Karno tentang pentingnya Nasionalisme. Sedemikian potensialnya pers bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sampai-sampai Pemerintahan Belanda membuat aturan bredel untuk koran yang dianggap melawan. Demikian juga dengan pemerintahan Jepang.

Dari tahun 1945-1948, belum banyak Pers Mahasiswa yang lahir secara terbuka karena para Mahasiswa dan Pemuda terlibat secara fisik dalam usaha membangun bentuk Republik Indonesia. Penulis mencatat pada era Majalah IDEA yang diterbitkan oleh PMIB yang kemudian berganti PMB pada tahun 1948. Pasca kemerdekaan, dunia pers sepertinya memasuki eforia. Seiring dengan banyaknya partai di era demokrasi liberal tahun 1950 barulah Pers di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang berazas kepartaian. Bahkan masing-masing partai membawa pesan propaganda yang berpolemik pendapatnya melalui media. Suasana politik yang memanas, tak jarang sampai halaman-halaman koran pun ikut panas pula.

Sejumlah Pers Mahasiswa meningkat secara pesat yang diiringi dengana segala dinamika yang ada. Kemudian muncul suatu hasrat dari berbagai Lembaga Pers Mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi redaksional maupun sisi perusahaan. Dan, atas inisiatif Majalah Gama, diadakan konferensi I Pers Mahasiwa Indonesia dikaliurang tahun 1955 menghasilkan dua organisasi yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI yang ketuanya T Yacob) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI yang ketuanya adalah Nugroho Notosusanto). Dalam era ini, opini Pers Mahasiswa dalam hal kematangannya tidak kalah dengan Pers Umum. Bahkan, era in dianggap keemasan Pers Mahasiswa Indonesia yang kemudian mengikuti Konperensi Pers Mahasiswa Asia yang diikuti oleh negara Australia, ceylon, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, New zealand, pakistan dan Philipina. Kemudian Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia mengadakan kerjasama dengan Student Information of Japan dan college editors Guild of the Philipphines (perjanjian segi tiga). Namun kedua kubu jaringan pers melakukan [16-19 Juli 1958] Konferensi II Pers Mahasiwa Indonesia. Hasilnya SPMI dan IWMI melebur menjadi satu wadah IPMI [Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia], dihadapkan dengan situasi yang panasnya ‘konflik’ dalam pertarungan partai politik terjadi sampai tahun 1965.

Dimana kita semua tahu bahwa [10 September] IPMI membuat surat pernyataan tentang Independensi IPMI terkait isu IPMI anak PSI dan Masyumi serta tidak mencantumkan Manipol Usdek dalam AD/ART IPMI. Pada 25 – 30 September 1966 Musyawarah kerja nasional dan Simposium IPMI se-Indonesia di Bandung. Hasilnya IPMI terlibat dalam arena politik. IPMI bekerjasama menjadi Biro Penerangan dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). pada masa ini 1966-1968 pengurus IPMI di daerah menerbitkan media. Di Jakarta terbit Mahasiswa Indonesia [menjelang G 30.S] dan harian KAMI. Di Bandung terbit Mahasiswa Indonesia [1966, edisi Jabar], Mimbar Demokrasi (30 September 1966]. Di Yogyakarta terbit Mahasiswa Indonesia [edisi Jateng], Muhibbah [UII, 11 Maret 1967]. Di Banjarmasin terbit Mimbar Mahasiswa [1968], di pontianak terbit mingguan KAMI [1968, edisi Kalbar], di Surabaya terbit mingguan KAMI [1968, edisi Jatim] di malang terbit Gelora Mahasiswa Indonesia [1967] di Makasar terbit mingguan KAMI [akhir 1966] dan sebagainya. Ditetapkannya UU no. 11 th 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, saat itu konon telah terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Kita juga tahu bahwa akhirnya PKI berhasil ditumpas oleh pemerintahan baru, juga unsur-unsur yang dianggap PKI pun ikut diberangus. Koran-koran kena efeknya. Koran milik PKI dibekukan. Koran-koran yang lain ikut tiarap, takut kena gulung. Nampaknya, tradisi bredel ala Belanda ternyata masih dipertahankan oleh pemerintahan baru tersebut. Sampai, cerita tentang peristiwa G 30 S pun hanya satu versi, yakni versi koran milik ABRI. Pada 28-30 Juli 1969 konggres II IPMI, menyatakan independensi organisasi menyusul kondisi politik dan tidak dalam lingkar birokrasi kekuasaan yang baru. Pemerintah membentuk BKSPMI (Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk sebagai tandingan IPMI dan untuk mengerdilkan peran IPMI.

Memasuki era 70-an, kekuasaan Orde Baru semakin kuat. Bahkan Pemilu tahun 1971, orde baru menguasai kursi MPR 60 %. Konggres III IPMI di Jakarta. Terpilih Fahmi Alatas sebagai ketua umum. Hasilnya IPMI dipaksa untuk back to campus dan terjadi perpecahan yang menolak konsep ini. Harian KAMI menyatakan diri bukan pers mahasiswa yang berada di luar kampus. Pers mahasiswa dipaks menjadi sub sistem dalam struktur birokrasi kampus. Tercatat juga rekomendasi pemerintah menyatakan tidak boleh ada suara selain suara pemerintah. Sampai pada titik itu boleh dibilang tidak ada demokrasi, kalaupun ada hanyalah demokrasi semu semata. Produk pers yang ada pada saat itupun dipaksa untuk mengikuti apa maunya pemerintah. Pokoknya, koran-koran, ataupun majalah-majalah, dipaksa untuk memberitakan keberhasilan pembangunan. Kalaupun ada peristiwa penggusuran rumah atau tanah, akibat agenda pembangunan, tidak boleh diberitakan. Kalau berani memberitakan, ancamannya adalah bredel.

Pada 15 Januari 1974 Peristiwa MALARI (Mala Petaka Limabelas Januari). 11 surat kabar harian dan 1 majalah berita dibreidel untuk upaya menghentikan demontrasi mahasiswa di Jakarta. Diantara demo yakni menggugat sistem pembangunan ekonomi orde baru. [dalam waktu yang hampir bersamaan] terbitan kampus dibreidel; Salemba, Makara, Komunikasi Massa dan Tridharma di jakarta, Kampus, Integritas, dan Berita ITB di Bandung, Muhibah, Gelora Mahasiswa, dan Ar-Risalah di Yogyakarta, serta Aspirasi di Palembang. Sekitar periode masa awal orde baru ini sejumlah 46 dari 163 surat kabar di seluruh Indonesia dibreidel. [pers] dibreidel: harian Masa Kini di Yogyakarta, Lensa Generasi di Tanjung Karang, Pelita, Sinar Harapan, Jurnal Ekuin, Jayakarta, dan Prioritas di Jakarta, Majalah Expo, Topik, matahari, dan Fokus di Jakarta, Tabloid mingguan Monitor di Jakarta, dan majalah-majalah berita, Tempo, dan Editor serta tabloid mingguan Detik di Jakarta. Keluar SK Mendikbud no 028 tahun 1974 tentang kegiatan kemahasiswaan di bawah pimpinan perguruan tinggi. Meski di bawah kendali struktur kampus beberapa pers mahasiswa lahir pada periode ini. [28 Oktober] konggres I KNPI, yang ingin menjadikan KNPI sebagai wadah tunggal organisasi pemuda dan ormas mahasiswa

Pada tahun 1975 muncul Peraturan Menteri Penerangan No. 01/per/menpen/1975 yang menggolongkan pers mahasiswa dalam penerbitan khusus dan adanya SIT [surat izin terbit]. Sehingga membatasi ruang lingkupnya, dengan diarahkan dari isu-isu politik ke urusan teknis dan akademis praktis. Kongres IPMI ke IV pada bulan Maret 1976 di Medan. IPMI belum mampu keluar dari permasalahan hidup antara di luar atau di dalam kampus. Akhirnya, IPMI gagal dalam mencari eksistensinya, tidak menghasilkan AD/ART baru, ditambah IPMI banyak ditinggalkan oleh LPM anggota yang memang pada saat itu terlalu enjoy mengurusi urusan di dalam kampus masing-masing sehingga lupa kewajiban organisasi skala nasional yang dulu pernah dibentuk bersama, selain itu juga menyusul aktivis baru yang ahistoris tentang IPMI . SK no. 28/1978 tentang wewenang dan batas permainan civitas akademika kampus. [21 Januari] SK Pangkopkamtib No. SK EP/02/KOPKAM/I/1978 tentang perubahan Dema. [31 Januari] SK Mendikbud no. 1256/U/1978 ditetapkannya tentang penetapan NKK.SK Mendik bud no. 037/U/1978 tentang Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus. Instruksi Dirjen Dikti no. 002/DJ/inst/1978 tentang pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Bulan Janusari ini tentara menduduki kampus, menangkap pimpinan gerakan menyusul instruksi pembekuan Dema. [19 April] SK Mendikbud no. 0156/U/1978. Maka dengan diberlakukannya NKK/BKK ini mengurung ruang gerak Aktivis Pers Mahasiswa dalam kampus.

Pada kelembagaan mahasiswa, melalui NKK/BKK terjadi strukturisasi dalam setiap kegiatan mahasiswa. Kondisi demikian menyulut api-api protes mahasiswa sepanjang tahun 1974-1978, yang diantaranya dilakukan oleh Dewan Mahasiswa (Dema) meski sudah dibekukan. pemerintah membreidel sementara 7 surat kabar harian di ibu kota untuk meredam meredam aksi demonstrasi mahasiswa. Demostrasi menentang Soeharto dari Presiden. Sebaliknya kekosongan pers umum membuat persma menaikkan oplahnya dengan berita yang keras, sehingga periode ini secara serentak banyak persma yang dimatikan . [hasil sidang umum MPR] KNPI secara formal dijadikan sebagai wadah tunggal organisasi nasional pemuda.

1980 Kongres IPMI ke V pada bulan April direncanakan di Ujung Pandang, karena alasan perizinan akhirnya Kongress dialihkan di Jakarta, padahal persiapan di Ujungpandang sudah siap. Pada Kongres ini ada dua pemikiran: 1) ingin tetap independensi IPMI dalam kondisi bagaimanapun. 2) ingin IPMI dalam pembinaan organisasi kepemudaan tingkat nasional [KNPI] dengan konsekuensinya IPMI berubah nama menjadi IPPMI (Ikatan Pers Pemuda dan Mahasiswa Indonesia). Dan akhirnya kongres memutuskan tetap pada independensinya dan tidak bergabung dengan KNPI. Meski belum menemukan solusi atas banyaknya pembredelan. Konggres menetapkan ketua umum Wikrama Ilyas Abidin dan Agusman Efendi (sekjen) periode 1980-1982.

[ ] Pada tahun ini “Kampus” ITB [bulan April 1980] dan “Salemba” UI [bulan Mei 1980] dilarang terbit.

[31 Mei ] Depertemen Penerangan [Deppen] dan Departemen Pendidikan dan kebudayaan [Depdikbud] membentuk tim Pembinan Pers kampus mahasiswa Tingkat Nasional melalui SKB Mendikbud & Menpen no. 0166/P/1980, yang anggotanya dari pejabat kedua departemen dan darui dosen-dosen.

1982 pertengahan tahun ini IPMI kian meredup dan dibekukan. Kepengurusan harusnya berakhir tahun 1982. Namun mengalami ketidakjelasan hingga kemudian perlahan organisasi mengalami kebekuan aktifitas. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh normalisasi kampus yang intensif dilakukan tahun 1978. Depdikbud tidak lagi mengakui lembaga intra di tingkat universitas, kecuali pada tingkat fakultas. Sedangkan di luar kampus hanya KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang diakui oleh pemerintah. Meski legalitas IPMI belum dicabut, kondisi ini juga berpengaruh terhadap kinerja IPMI . Praktis aktivitas penerbitan mahasiswa tidak banyak muncul. Menurut Ketua Umum IPMI Pusat Wikrama, meski mengalami kesulitan dengan izin dan dana antara tahun 1980-1982 tak kurang 20 kali diadakan pendidikan pers mahasiswa di seluruh Indonesia.

1983 [16 Maret] Wawasan Almamter diterapkan oleh Mendikbud baru [Nugroho notosusanato], konsep ini sebenarnya sudah diterapkan di UI semasa ia menjabat rektor UI [15 Januari 1982]

1984 Pelita IV. Pemerintah kelabakan soal ekonomi.

[ 26 Maret] Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang menghasilkan Pola Pembinaan Mahasiswa [POLBINMAWA} sebagai pedoman mengatur aktivitas mahasiswa

1985 [21 – 28 Oktober 1985] Pendidikan Pers Mahasiswa Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta oleh Forum Komunikasi dan Kajian Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, yang menerbitkan majalah mahasiswa Politika. Acara ini diikuti oleh 125 mahasiswa dari 29 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari 17 Kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Dalam pertemuan ini terungkap akan kesadaran adanya wadah bagi Pers Mahasiswa yang berfungsi sebagai koordinator pengembangan program pendidikan, latihan, seminar, dan diskusi-diskusi mengenai pers mahasiswa. Bahkan sempat disepakati pembentukan tim kecil untuk menjajagi kemungkinan dan kesiapan didirikan suatu lembaga pengembangan pers mahasiswa tersebut. Tim kecil ini terdiri 15 orang dari 13 Perguruan Tinggi peserta acara dengan 2 diantaranya panitia acara. Perwakilan PT itu sengaja ditunjuk yang di Jakarta dengan pertimbangan memudahkan koordinasi tim kecil karena faktor geografis.

[29 Oktober 1985] majalah Balairung terbentuk setelah adanya seminar “Pers mahasiswa UGM“. Kemunculan majalah ini dinilai istimewa karena dikelola oleh mahasiswa. Meski masih ada trauma akibat pembreidelan Koran Mahasiswa UGM “Gelora Mahasiswa“ walaupun akhirnya Balairung ini sempat dibreidel dalam waktu 5 bulan, lalu terbit lagi dengan STT dan pengamatan khusus.

1986 Bulan Juli diresmikan LPM Universitas Nasional yang kemudian menerbitkan koran Solidaritas, meski akhirnya koran ini pun dibreidel. Meski demikian LPM ini menelorkan bererapa aktivis pers mahasiswa, selah satunya Wikrama I Abidin, Ketua Umum IPMI pusat periode 1980-1982. forum-forum pertemuan para pegiat/aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai marak terjadi meski berbentuk off print. Aktivitas-aktivitas penerbitan dan beberapa forum pelatihan dan pendidikan jurnalistik mulai tampak di tahun 1986-1989.

[11 – 21 Agustus 1986] diselengarakan Pekan Orientasi Jurnalis Mahasiswa Se-Jakarta di Jakarta oleh LPM Universitas Nasional “Solidaritas”. Diikuti 211 mahasiswa dari 31 Perguruan Tinggi di Jakarta. Dari acara ini kian terlihat keinginan untuk menghimpun diri dalam satu wadah bersama. Sehingga forum ini menyepakati dibentuknya Kelompok Studi Jurnalistik RELATA yang diharapkan dapat menampung dan menyalurkan bakat – minat mahasiswa Jakarta terhadap jurnalistik, pengembangan media ataupun penerbiatan mahasiswa. RELATA banyak memberikan kontribusi bagi usaha penyatuan gerakan dan aktivis pers mahasiswa di Jakarta.

[5 – 8 Oktober 1986] Latihan Ketrampilan Pers Kampus Mahasiswa tingkat Pembina oleh Jurusan komunikasi Massa FISIP UI bekerjasama dengan Direktorat kamahasiswaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Diikuti oleh 57 aktivis pers mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia. Dari diskusi yang dilakukan tersimpul bahwa perlu segera dibentuk wadah nasional untuk pengembangan aktifitas pers mahasiswa di Indonesia. Dan ditegaskan sudah harus dibentuk paling lambat 1 tahun setelah forum itu.

[8 – 15 Desember 1986] Studi Perbandingan Jurnalistik Mahasiswa [Jakarta – Yogyakarta – Surakarta] oleh Biro Pendidikan dan Latihan LPM UNAS yang diikuti 80 aktivis pers mahasiswa dari 8 PT dari Jakarta dan Bandung. Studi dilakukan dengan aktivis pers mahasiswa di UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan UMS Surakarta. Dalam kesempatan itu disinggung tentang perlunya wadah atau badan yang berfungsi optimal yakni dalam kesamaan pandangan dan sikap untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme jurnalistik di kalangan mahasiswa.

1987 [26 – 27 Maret 1987] Sarasehan Pers Mahasiswa Nasional di Bandar Lampung. diselenggarakan oleh SKM Teknokra Universitas Lampung.

[27 – 29 Agustus 1987] Pendidikan Pers Mahasiswa se-Indonesia oleh majalah Balairung UGM. Diikuti oleh 247 aktivis Pers Mahasiswa dari 41 PT di Indonesia. Forum ini dihadiri oleh Koesnadi Hardjosoemantri (aktivis pendiri IPMI 1950an). Selanjutnya diadakan diskusi yang diikuti 60 aktivis perwakilan peserta, dari diskusi ini muncul pemikiran untuk menghidupkan satu wadah persma di tingkat nasional. Dalam pertemuan tersebut dibuat panitia ad hoc yang mendapat tanggung jawab untuk menjajagi dan menyiapkan kemungkinan dilahirkannya wadah nasional bagi aktivitas pers mahasiswa. Panitia ad hoc ini terdiri 4 orang. Dua dari Yogyakarta (disebut poros Yogyakarta). Mereka adalah:

Abdul Hamid Dipopramono, Pimpinan Umum majalah Balairung UGM Yogyakarta

M. Imam Aziz, pimpinan Umum majalah Arena IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Sedangkan dua dari Jakarta yang disebut Poros Jakarta adalah:

Rizal Pahlevi Nasution yang waktu itu menjabat sebagai ketua kelompok studi jurnalisik Relata dan pimpinan umum majalah Media Publica, Fikom, Universitas Mustopo Beragama, Jakarta dan

Imran Zein Rolas, LPM Unas, pimpinan umum majalah Politika, Fisip Unas, Jakarta.

Poros Jakarta mendapat tugas melakukan konsolidasi di wilayah barat yang meliputi Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara Poros Jogyakarta melakukan konsolidasi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian. Selain itu mereka mendapatkan amanat untuk melakukan konsultasi, konfermasi, lobby dengan pihak-pihak yang dianggap kompeten dengan masalah ini, seperti alumni IPMI, pengurus IPMI terakhir, pejabat universitas dan birokrat.

Dari panitia ad hoc disepakati beberapa langkah diantaranya mengadakan kegiatan dan pertemuan berikut:

[18-20 September 1987] Sarasehan Aktivis Pers Mahasiswa oleh Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta Forum di Kuningan Jakarta, diikuti oleh 40 aktivis pers mahasiswa Jakarta, bandung, yogyakarta, Solo, Bogor dan Malang.

[11-13 Oktober 1987] Pertemuan Pengelola Pers Mahasiswa Se-indonesia oleh Balairung UGM di Kaliurang Yogyakarta. Diikuti oleh 60 aktivis dari berbagai penerbitan mahasiswa dan kelompok studi jurnalistik dari tanjungkarang, Ujungpandung, Jakarta, Bogor, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Salatiga, Surabaya, Malang dan lainnya.

[17-27 Oktober 1987] Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa (Nasional) II. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada oleh LPM UNAS. Diikuti oleh 205 aktivis dari 46 PT di Medan, Tanjungkarang, Pontianak, Ujungpandang, Denpasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Tangerang, dan Jakarta.

Dari serangkaian pertemuan diatas panitia ad hoc memiliki kesimpulan sementara tertanggal 1 November 1987 di Jakarta , yakni:

1) Sudah saatnya hadir / lahir sebuah wadah nasional untuk mengembangkan aktivitas pers mahasiswa Indonesia.

2) Struktur organisasi dan kelembagaannya haruslah luwes / fleksibel sehingga dapat berjalan efektif.

3) perlu diselenggarakan suatu pertemuan nasional untuk melahirkan wadah dimaksud, selambat-lambatnya Mei 1988 (setelah sidang umum MPR RI).

[10 Desember] Mimbar bebas pers mahasiswa di UGM dan UII dalam rangka hari HAM yang dihadiri oleh tidak hanya aktivis persma, pun berdatangan dari luar kota

[11-13 Desember 1987] Pertemuan Pengelola Pers Mahasiswa se-Indonesia/Diskusi Panel Pers Mahasiswa dari Masa ke Masa di Kaliurang Yogyakarta.

[31 Desember] konsolidasi di pantai Parangtritis yang diikuti berbagai aktivis dari beberapa kota.

1988 [18 Januari] Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Mendikbud baru dijabat oleh Fuad Hasan, karena sebelumnya Nugroho Notosusanto meninggal dunia sebelum habis periodenya. Hasilnya Pola Pengembangan Kemahasiswaan [POLBANG MAWA] ini lebih lunak dan disebut-sebut membawa angin segar pada aktivitas kemahasiswaan.

[26 – 27 Maret] Sarasehan Pers Kampus Mahasiswa se-Indonesia di Teknokra Lampung

[ ] pem-blackout tulisan Arief Budiman “Regenerasi Orde Baru” dalam majalah Arena oleh rektornya, dan dalam waktu hampir bersamaan 7 media terbitan mahasiswa di Univ. Satya Wacana Salatiga dibredel oleh rektornya; imbas [F. Teknik], Sketsa [FKIP], Dian Ekonomi [Ekonomi], Rekayasa [FH], Biota [F.Biologi], dan Agronomi [F.Pertanian], yang dipicu oleh pemberitaan imbas tentang laporan adanya penyimpangan di Universitas.

[11 – 12 April 1988] Mahasiswa IAIN se-Indonesia di Yogyakarta oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salah satu hasilnya, dibentuknya komite Pembelaan pers Mahasiswa indonesia [KPPMI] sebagai solidaritas kesewenangan terhadap pers mahasiswa dan kebebasan pers

[21 – 28 Mei 1988] Orientasi Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa di Jakarta tanggal oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

[6 – 7 Agustus 1988] Puwokerto Informal Meeting di Purwokerto, tanggal oleh SKM Sketsa Universitas Jenderal Soedirman. Dihadiri oleh 40 aktivis persma. Pembahasan masih sekitar wadah tunggal, terkait dengan penyikapan terhadap IPMI yang akan konggres. Hasilnya membentuk tim khusus yangberanggotakan 10 orang, termasuk 4 orang panitia ad hoc.

[10 Agustus 1988] Pertemuan dengan dewan pimpinan IPMI pusat yang sudah demisioner di Jakarta, oleh tim kerja persiapan kongres.

[28 Agustus – 1 September 1988] Latihan Ketrampilan Pers Mahasiswa tingkat Pembina se-Indonesia di Yogyakarta

[19 – 22 September 1988] Panel diskusi Sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia di Purwokerto di Universitas Jenderal Soedirman (disebut : Pra kongres IPMI VI). Dihadiri oleh kurang lebih 45 PT negeri dan swasta se-Indonesia. Hasil penting dari sarasehan ini berupa DEKLARASI BATU RADEN, yang diantaranya ditandatangani oleh 18 wakil aktivis pers mahasiswa kota yang hadir. Berikut kutipan teks deklarasi Baturaden Purwokerto: “Sadar bahwa demokrasi, keadilan dan kebenaran yang hakiki merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus selalu diupayakan secara berkesinambungan oleh seluruh komponen bangsa. Perguruan Tinggi khusunya pers mahasiswa sebagai salah satu komponennya, bertanggungjawab memperjuangkan cita-cita tersebut secara kritis, konstruktif dan independen.

Dengan semangat kebersamaan dan didorong oleh keinginan luhur untuk melestarikan dan mengemban peran pers mahasiswa di seluruh Indonesia, maka seluruh aktivis pers mahasiswa menyatakan perlu dihidupkan kembali wadah yang bernama Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI).” Tertanggal 21 September 1988. selain itu materi yang dibahas dibagi dalam 3 komisi dengan 3 masalah pokok: komisi A tentang AD/ART, komisi B Program Kerja dan Komisi C persiapan Konggres. Sidang Komisi A berjalan alot sekaligus ribut dan menyenangkan, terjadi debat adu argumentasi hingga sempat 5 kali sidang tertunda dan 7 kali lobyying. Akhirnya rancangan keputusan 40% merubah/menambah/memperbaharui /menyempurnakan AD/ART lama dan mengagendakan pasal 4 dan pasal 7 AD serta pasal 4 bagian butir 3 ART. Seluruhnya tercatat 25 jam waktu ditempuh. Sedangkan komisi B pun berjalan alot. Pembahasan meliputi masalah organisasi, faslititas, kerjasama antar lembaga, kaderisasi dan pengembangan. Dan komisi C yang membahas persiapan konggres memutuskan Lampung sebagai tuan rumah konggres ke VI pada tahun depan, setelah sidang buntu maka dilakukan voting meyisihkan Semarang, Denpasar, dan Pekanbaru. Selain itu pun dibentuk tim pengarah (SC) untuk kepanitiaan persiapan kongres tersebut. Meski pada akhirnya pertemuan ini tidak ada kelanjutan (selalu sulit) untuk mengadakan forum-forum nasional yang ditelah direncanakan itu .

[17 – 27 Oktober 1988] Pekan Orientasi Jurnalistik Mahasiswa Nasional II di Jakarta, lembaga pers mahasiswa Universitas Nasional

1989 Kongres IPMI ke VI [15 – 18 Februari 1989] di Bandar Lampung yang sudah direncanakan gagal. Kegagalan ini, menurut Masduki, karena legalitas pelaksanaan Kongres tidak turun, kondisi politik dan keamanan yang tidak mendukung yakni GPK Warsidi / Way Jepara meletus, dan karena adanya perbedaan persepsi tentang Persma di kalangan aktivis Persma.

[29-30 Maret 1989]. Disusul atas prakarsa LPM Hayam Wuruk UNDIP Semarang diadakan Pertemuan Pers mahasiswa se-jawa dan Bali Dihadiri oleh 30 aktivis persma. Dalam pertemuan tersebut membicarakan peran dan masalah-masalah persma ke depan, serta menanggapi kegagalan Konggres IPMI ke VI di Lampung. Namun pembicaraan tidak selesai karena waktu yang sempit

[1 – 3 April 1989] kemudian dilanjutkan forum persma se-Indonesia oleh HIMMAH UII. Dalam pertemuan ini seperti biasa membahas peran dan masalah yang dihadapi oleh Persma, selain itu juga membahas kode etik persma indonesia. Hasil yang dicapai dalam pertemuan itu disepakati berdirinya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa (FKPM) di masing-masing propinsi, dan menuntut panitia Konggres agar mempertanggungjawabkan kepanitiaannya.

[juli] keluar SK Dirjen Dikti no. 849/D/T/1989 tentang penerbitan

[tahun ini] ditetapkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

1990 [ ] menyusul PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi dan

[28 Juli ] SK Mendikbud No. 4033/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan kebijakan SMPT, maka secara formal NKK/BKK dicabut yang dijalankan sejak 1978. Namun SK baru ini dipaksa diterapkan disetiap PT setahun kemudian.

[24 – 29 September 1990] Balairung kembali mengadakan Pendidikan dan Latihan Jurnnalistik Tingkat Lanjut di UGM. Selama tahun 1990, juga dilaksanakan Temu Aktivis Persma di Pabelan – UMS dan Universitas Jember

[6 – 10 Januari 1990] Trainning Pers Mahasiswa se-Indonesia di Kaliurang, oleh Majalah Himmah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1991 [22 Januari 1991] Pertemuan aktivis pers mahasiswa Yogyakarta di majalah Prospek FPIPS IKIP Negeri Yogyakarta. Pertemuan ini bermula dari pertemuan sebelumnya di Jember. Hasilnya menyepakati adanya keinginan bersama untuk membentuk wadah di tingkat kota. Selanjutnya akan dilanjutkan pertemuan di ARENA IAIN Sunan Kalijaga. Dan betul pada

[30 Januari 1990] pertemuan digelar yang dihadiri oleh Balairung UGM, Arena IAIN, Himmah UII, FKPPM UGM, dan Prospek FPIPS IKIP. Hasilnya fokus pada 2 agenda: 1) mencari rumusan tentang pembentukan wadah bersama. 2) konsolidasi awal persiapan pertemuan aktivis pers mahasiswa nasional di UGM 6-9 Februari 1991. untuk mempertajam dibentuk tim persiapan pembentukan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Yogyakarta beranggotakan Wahyudi (UGM), Miftah (IAIN), Sumardi (IKIP) dan Jazuli (UII). Tugas mereka selain 2 agenda diatas juga untuk menambah jaringan komunikasi ke berbagai PT lain.

[2 Februari 1991] tim 4 orang bertemu di Arena IAIN guna merumuskan latar belakang, format, tujuan dan fungsi serta keanggotaan. Hasilnya dipresentasikan di UII 15 Februari 1991. Pada forum ini disepakati nama organisasi dengan Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Yogyakarta (PPMY) dan menambah Tri Suparyanto Pendapa UST sebagai perumusnya. Meski sudah disepakati PPMY akhirnya baru diresmikan 28 Juni 1991 dalam pertemuan di Pendapa UST.

[6-9 Februari 1991] di Wanagama, Wonosari Yogyakarta Temu Aktivis Pers Mahasiswa yang digelar majalah Balairung UGM, muncul lagi keinginan untuk memebentuk lembaga yang sama sekali baru. Badan pekerja yang dikenal dengan SC nasional dibentuk untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan dan menghimpun penerbitan mahsiswa tingkat daerah. IKIP Bandung dipilih sebagai tempat pra-kongres. Dan dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan forum pertemuan berikutnya sebagai tindak lanjut butir I Panitia Ad Hoc secara otomatis menjadi Steering Comitee (SC). ditunjuk Tri Suparyanto [LPM Pendapa UST] sebagai Koordinator SC/Ad Hoc.

Panitia Ad Hoc (SC) Pra-Kongres Terdiri atas : Koordinator: Tri Suparyanto, Pendapa – Tamansiswa Sarjanawiyata (Delegasi DIY) Wakil: Okky Satrio, Komentar – Univ. Mustopo (Delegasi DKI Jakarta) Anggota: Zainul Aryadi, Kreatif – IKIP Medan (Delegasi DI Aceh, Sumut, Riau, Sumbar), Ariansyah, Teknokra Univ. Lampung ( Delegasi Lampung, Jambi, Sumsel, dan Bengkulu), Tugas Supriyanto, Isola Pos IKIP Bandung (Delegasi Jawa Barat), Adi Nugroho, Manunggal Univ. Diponegoro (Delegasi Jawa Tengah), Heyder Affan Akkaf – Mimbar Univ. Brawijaya (Delegasi Jawa Timur), I Gusti Putu Artha, Akademika – Univ. Udayana Bali (Delegasi Bali, NTB, NTT, dan Timor-Timur), Mulawarman, Identitas – Univ. Hasanudin (Delegasi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut) Alimun Hakim, Kinday – Univ. Lambung Mangkurat (Delegasi Kalteng, Kaltim), RH. Siahainena, Unpati Univ. Patimura (Delegasi Maluku dan Irian Jaya).

[22 Maret 1991] Pertemuan prakondisi prakongres yang dilaksanakan di Bandung merumuskan beberapa kesepakatan.

[1 April 1991] keluar Surat Edaran dari Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 05/SE/Ditjen PPG/1991 berisi tentang pengaturan istilah pengurus (pengelola) pers mahasiswa; pemimpin Umum diganti dengan ketua pengarah, pemimpin redaksi diganti dengan ketua penyunting. Selain itu di dalamnya pun diatur tentang isi pemberitaan yang harus mencerminkan ciri akademis dan tidak memberitakan politik praktis.

[28 Juni 1991] Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Yogyakarta (PPMY) akhirnya diresmikan dalam pertemuan di Pendapa UST. Tanggal ini ditetapkan sebagai kelahirannya.

[1 Juli 1991] Direktur Kemahasiswaan Depdikbud mengeluarkan Surat no. 547/D5.5/U/1991 tentang tidak diberikannya rekomendasi atas penyelenggaraan “Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia“. Dengan pertimbangan: 1) berdasarkan pengalaman selama ini tentang berbagai kegiatan penerbitan kampus mahasiswa ternyata: a) kegiatan tersebut tidak menunjukkan kejelasan sasaran yang ingin dicapai, b) panitia tidak pernah memberikan laporan penyelenggaraan kepada Direktorat Kemahasiswaan. 2) berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Kemahasiswaan terhadap “Temu Aktivis Penerbitan Kampus Se-Indonesia“ yang diselenggarakan di Wonosari Yogyakarta (6-9 Februari 1991) ternyata kegiatan tersebut tidak menunjukkan citra forum akademik sebagaimana layaknya perguruan tinggi. 3) Direktorat Kemahasiswaan telah memprogramkan Latihan Keterampilan Penerbitan Kampus Tingkat Pembia 1991/1992 yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 1992 di Universitas Lampung yang merupakan keputusan Rakernas Pembantu Rektor III-1991.

[7-9 Juli 1991]- 10 Juli] Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di Isola Pos IKIP Bandung atau disebut Pra-kongres sempat dibatalkan awalnya oleh Dirjen Dikti, meski begitu tetap dilakukan dengan perubahan format acara menjadi Bandung Informal Meeting. Akhirnya pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yang sampai ditingkat komisi. Komisi I membahas AD/ART. Komisi II membahas rancangan GBHK. Ditambah dibentuk komisi khusus guna membahas surat dari Dikti tersebut. Menyiapkan perangkat lunak yang diperlukan dalam prakongres yang meliputi: rancangan AD/ART, rancangan GBHK, dan pembahasan persiapan kongres pers (penerbitan) mahasiswa Indonesia. Beberapa kesepakatan dihasilkan diantaranya adalah penamaaan organ yang akan dibentuk dengan PPMI (Pehimpunan Penebitan Mahasiswa Indonesia).

[13 September 1991] Konggres PPMY I di UGM. Merumuskan AD/ART, Program Kerja, dan konsolidasi, pembentukan presidium. Terpilih: M. Sholeh (Himmah UII), Didik Supriyanto (Balairung UGM), Didik Purwadi (BPPM UGM), Sumardi (Prospek IKIP), Tri Suparyanto (Pendapa UST), Imron DS (Nuansa UMY), dan Amirudin (Arena IAIN).

[19 – 23 November 1991] Latihan Ketrampilan Penerbitan kampus Mahasiswa Tingkat Pembina Se- Indonesia tahun 1991 di Bandar Lampung, Univ. lampung. Hasil yang penting: Mendesak SC yang terbentuk di Wanagama untuk melaksanakan pertemuan bagi terbentuknya wadah penerbitan kampus mahasiswa sesegera mungkin. Jika tuntutan tidak dipenuhi maka, Pertama, SC harus mempertanggungjawabkan tugas yang telah dimandatkan kepada seluruh aktivis penerbitan kampus se- Indonesia. Kedua, SC harus menyerahkan mandat yang ada kepada aktivis penerbitan kampus se- Indonesia.

[20 Desember 1991] Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia:, Universitas Gajayana Malang. Karena yang hadir hanya perwakilan dari se-Jawa saja, maka hanya membahas beberapa Rancangan Program Kerja PPMI berikutnya . Rancangan program kerja PPMI pun dirumuskan. Keinginan turut menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran kritis sepertinya menjadi semangat pembentukan lembaga ini. Seperti termaktup dalam poin ketiga rumusan umum, yaitu “Menciptakan penerbitan mahasiswa sebagai sarana pembentuk pendapat umum dikalangan mahasiswa ke arah kreatifitas kritis dan dinamis.”.

1992 Majalah VOKAL IKIP PGRI Semarang dicekal oleh rektorat karena meliput Golput di lapotan utamanya.

[14-18 Oktober 1992] Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia di Universitas Brawijaya Malang. Diiukuti oleh 72 peserta dari 37 PTN dan PTS se-Indonesia. inilah pernyataan bergabungnya lembaga penerbitan mahasiswa (LPM) yang ada diperguruan tinggi dalam organisasi yang diberi nama PPMI terealisasi. Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu: Menyepakati terbentuknya wadah tingkat nasional yang bernama “Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia ” (PPMI) pada tanggal 15 Oktober 1992 pukul 16.29 WIB, penetapan AD/ART dan program kerja PPMI, serta kurikulum pendidikan dan latihan (diklat) jurnalistik mahasiswa. Lantas membahas keorganisasian dalam 4 komisi. Komisi A membahas tentang AD/ART. Komisi B tentang program kerja, komisi C tentrang kurikulum pengembangan dan komisi D tentang rekomendasi khusus terhadap permasalahan yang perlu diantisipasi. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Tri Suparyanto, ketua sidang dan Ines Wuri Handayani sekretaris sidang. Beberapa usulan dalam pertemuan itu yakni :

1) membahas struktur organisasi penerbitan mahasiswa di fakultas yang ada di bawah SMF. Karena berkenaan dengan SK Mendikbud 0457/U/1990 tentang pedoman organiasi kemahasiswaan di PT, yang menyebutkan bahwa lembaga kemahasiswaan di fakultas adalah HMJ, SMF, dan BPM. Sedangkan penerbitan kampus mahasiswa berada di bawah SMF.

2) Meminta PPMI untuk menjernihkan prosedur dan mekanisme pembreidelan, penghentian, pembekuan setiap penerbitan mahasiswa, juga status anggota/pengurus mahasiswa dari non-mahasiswa

3) Meminta PPMI untuk mengeluarkan sikap sehubungan dengan penarikan majalah Vokal IKP PGRI Semarang yang dicekal terbit.

4) Mengharuskan PPMI membantu bagi penerbitan mahasiswa untuk memperoleh Surat Izin Terbit.

Lalu, disepakati adanya pertemuan lanjutan PPMI guna kesiapan sekiranya akan diselenggarakan April – Mei/Juni 1993 di Bali, maka untuk dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertindak sebagai SC Panitia Kongres PPMI I , yakni:

– Koordinator : Tri Suparyanto/Pendapa – UST(Delegasi DIY), dengan Anggota :

– Tugas Suparyanto/Isola Pos – IKIP Bandung (Delegasi Jabar)

– Arief Adi Kuswardono/Manunggal – Undip (Delegasi Jateng)

– Wignyo Adiyoso/Ketawang Gede – UNIBRAW (Delegasi Jatim)

– Okky satrio/Komentas – Univ. Mustopo (Delegasi Jakarta),

– Aldrin Jaya Hirpathano/Teknokra -UNILA (Delegasi Sumbagsel),

– I Wayan Ananta Widjaya/Akademika – UNUD (Delegasi Bali, NTT,NTB, TIMTIM),

– M. Ridha Saleh/Format – Univ. Tadulako (Delegasi Sulawesi),

– Alimun Hakim/Kinday – Univ. Lambung Mangkurat (delegasi kalimantan),

– Yon Soukotta/Unpati Univ. Patimuraa (Delegasi Maluku dan Irian Jaya).

Adanya SC ini merupakan perubahan dan pergantian SC yang sebelumnya dibentuk di Wanagama karena banyak yang sudah lulus dan non aktif.

1993 [25 Januari 1993] Tabloid Dialoque terbitan Senat Mahasiswa FISIP Unair Surabaya dibredel dan Emil Syarif Ladji, penanggungjawabnya diskorsing melalui SK Rektor no.649/PT.03.H/ I/1993 tertanggal 25 Januari 1993, namun baru diterima yang bersangkutan tanggal 8 Februari 1993

[27 Januari 1993] Konggres PPMY di Arena IAIN membentuk Presidium: A.S Burhan (Arena IAIN) sekaligus koordinator, Tri Suparyanto (Pendapa UST), Rommy Fibri (UGM), Kurniawan (Bulaksumur UGM), Hilal (Himmah UII) dan Miftah (Arena IAIN). Pada tahun ini PPMY pun merespon pembreidelan Tabloid Dialoque Unair Surabaya dengan mengirimkan Surat Terbuak kepada Mendikbud. Diantaranya berisi tuntutan dan himbauan agar turun tangan segera menyelesaikan masalah ini. Di dalamnya pun mengecam sikap rektor Unair yang telah membreidel dan menskorsing Emil Syarif Lahdji penanggungjawabnya. Hasilnya Emil dilepaskan dari skorsing.

[April – Juni 1993] Majalah Arena dibreidel. Berawal pada 23 April 1993 Rektor mengeluarkan surat no. IN/I/HM. 00/1341/93, yang intinya untuk merevisi isi majalah terkait liputan berita tentang Bisnis Keluarga Soeharto dalam majalah edisi no.1/ tahun XVIII/1993, jika tidak maka rektor menyetakan tidak bertanggungjawab. Akhirnya keluarlah SK Rektor no. IN/I/R/PP.003/93 tertanggal 18 Mei 1993 yang membreidel Arena, dan baru diterima Arena tanggal 24 Mei 1993. dengan 2 alasan: 1) Tidak memiliki STT, sedang SIT 1966 dianggap tidak berlaku sebab sudah berganti STT. 2) majalah Arena edisi no.1/1993 tidak mencerminkan penerbitan khusus karena isinya mengarah pada penerbitan umum . Imbasnya berbagai reaksi menentang pembreidelan ini diantaranya aksi solidaritas maraton mahasiswa berdatangan pada 2 – 14 Juni 1993 dari berbagai daerah: Salatiga, Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang dan Jember. Sedangkan dari pers mahasiswa: PPMI, PPMY Yogyakarta, FKPPM Malang, FKPMS Semarang, dan FKPM Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan lainnya. Aksi memuncak pada 12 Juni 1993 yang dinamai Kongres Mahasiswa Indonesia, bertema “Pembongkaran Represifitas dalam Kampus“. Dan mereda pada 14 Juni 1993 setelah berdialog. Akhirnya Arena boleh terbit kembali setelah memiliki STT, dan 2 bulan ini pihak rektor akan memantau sepenuhnya.

[1-3 September 1993] Konggres Nasional I PPMI Periode I 1993 – 1995 pada di Kaliurang, dihadiri 56 LPM dari 33 PT. Hasilnya :

– Berdasar ketetapan kongres I PPMI, No.7/TAP/PPMI/IX/1993. Susunan Presidium PPMI adalah: Sekretaris Jendral Presidium: Rommy Fibri Anggota: Asep Wahyu SP (presidium Jawa Timur), I Gede Budana (presidium Bali dan Nusa Tenggara, M. Hasyim (presidium Silaweai dan IBT), Hasan Aoni Azis (Presidium Jawa Tengah). Andreas Ambar Purwanto (Mediator Jawa Barat), Nur Iskandar (Mimbar Untan, Univ. Tanjung Pura, Mediator Kalimantan), E.S. Tyas A. Zain. (Mediator daerah khusus ibukota Jakarta)

– isu nasional : pembreidelan pers umum maupun persma

Masalah serupa yang menimpa Focus Equilibrium FE-Universitas Udayana, Bali, juga menjadi bahasan dalam Kongres I PPMI. Hingga presidium mendapat mandat dari kongres melalui SK Kongres PPMI Nomor 10/TAP/Kongres I/PPMI/IX/1993 tentang Rekomendasi Kebijakan Umum untuk segera membantu menyelesaikan kasus media ini.

1994 [21 Juni 1994] 3 media dibredel: Tempo, Editor dan DeTik.

[] kilas balik tahun 1994 terdapat 3 kasus pers mahasiswa mengalami masalah :

1. Tabloid Mahasiswa SAS Fak. Sastra Univ. Jember Edisi 42 th ke V 1994 hlm. 12-13

2. Majalah Kanaka Fak. Sastra Udayana Bali edisi no.1/th IX/2994 hlm. 6-7

3. Isola Pos IKIP Bandung edisi 15/Th IV/1994 hlm. 12

[28 November – 1 Desember 1994] Training Pers dan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Lanjut di IKIP Bandung. Dihadiri 65 peserta dari 27 PTN dan PTS Sumaterta, Jawa, Madura dan Bali .

1995 [9 Maret 1995] Pijar dibredel dan Independen. Tak berbeda dengan nasib AJI

[14-17 Desember 1995] Konggres Nasional II PPMI Periode II 1995 – 1997 di LPM Tegalboto, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Univesitas Jember. Dihadiri 77 LPM dari 47 PTmenetapkan perubahan singkatan Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia (PPMI) menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

– Hasilnya: Presidium Pusat PPMI periode 1995-1997 selengkapnya adalah: Dwijo Utomo Maksum (Sekjen Presidium Pusat), Syafarudin Usman (Presidium Wilayah Kalimantan Barat), Moh. Ridwan (Presidium Wilayah Lampung), Nana Rukmana (Unsoued Purwokerto, Mediator Wilayah Jawa Tenganh), Anthon Yuliandri (Presidium Wilayah DI Yogyakarta), Ahmad Amrullah (Presidium Wilayah Jawa Timur), I Made Sarjana (Presidium Wilayah Bali), Arqam Azikin, Unhas (Mediator Wilayah Sulawesi Selatan), Mohammad Iqbal (Univ. Tadulako, Presidium Wilayah Sulawesi Tengah), Muhrim Bay (Presidium Wilayah Sulawesi Tenggara), dan untuk sementara Mediator Wilayah Jawa Barat adalah Dewan Kota Bandung.

– Deklarasi Tegalboto: PPMI telah berani mengambil sebuah sikap tegas untuk tidak mengakui lembaga SIUPP dan STT. Dalam Deklarasi Tegalboto, Ecpose No.13 Th.VI/1996, halaman khusus.

– Rekomendasi untuk membuat sebuah Kode Etik Pers Mahasiswa yang dijadikan acuan etika pers mahasiswa.

– penempatan posisi, orientasi, serta sikap oposisi pengontrol kebijakan pemerintah

– dibidang advokasi — mengalami sedikit peluasan. Kerja-kerja tidak lagi hanya an sich diarahkan ke intern persma. Tapi juga mencakup hal-hal lain, sekitar kekerasan negara terhadap publik.

– Pensosialisasian dan usaha pembentukan PPMI di berbagai daerah luar Jawa — Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat terus dilakukan

Pembreidelan pers mahasiswa:

– majalah Aspirasi UPN Jakarta, disertai pemecatan Pimrednya sebagai mahasiswa.

– majalah Indikator FE Universitas Brawijaya, beberapa halamannya

– majalah Arena IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta

– majalah Invest oleh Rektornya, STIESIA Surabaya

1996 [] Buletin Saksi Keadilan — Sema Fakultas Hukum Universitas Lampung Dibreidel oleh Departemen Penerangan

[10 Mei 1996] Mukernas PPMI I di lampung. Mengeluarkan surat pernyataan sikap, menyatakan bahwa keputusan Departemen Penerangan tersebut tidak beralasan. Karena buletin Saksi Keadilan –seperti halnya media mahasiswa yang lain– tidak dibawah institusi Departemen Penerangan, sehingga tidak wajib mengikuti instruksi tersebut. Selain itu dalam Mukernas pun dibicarakan prospek Wilayah DI. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai mediator PPMI yang akan ditindak lanjuti lewat sosialisasi dan di musyawarahkan oleh wilayah-wilayah yang bersangkutan sesuai dengan kondisi dan potensi pasca Mukernas.

[20-21 Agustus 1996] pernyataan sikapnya PPMI tegas menolak segala bentuk pendekatan keamanan (security approach) yang dilakukan aparat untuk meredam sikap kritis masyarakat . terhadap kasus insiden aksi mahasiswa 24 April 1996 di ujung Padang (Makassar), Tragedi 27 Juli 1996 (pengambilalihan kantor PDI), Serta kasus pembunuhan terhadap Fuad Mohammad Syafruddin, wartawan harian Bernas Yogyakarta.

1997 KONGGRES III di Surabaya

– Sekretaris Jenderal : Eka Satia Laksmana (Tabloid Jumpa – UPM Universitas Pasundan- Bandung)

– Mediator Jawa Timur : Dwi Muntaha (UKMP – Civitas UNMER – Malang)

– Mediator Yogyakarta : Ade (GEMA Intan )

– Presidium Sumatra Selatan : Komariah (IAIN Raden Patah – Palembang)

– Presidium Sulawesi Selatan : Suparno (Catatan Kaki – Univ. Hasanuddin Ujungpandang

1998 KLB Periode IV 1998 – 2000 di Jombang, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal : Edie Soetopo ( Ekspresi – BPKM IKIP Yogyakarta)

Presidium Jawa Timur : M. Abdul Kholik (Arrisalah – IAIN Sunan Ampel Surabaya)

– Orentasi PPMI mulai mengarah pada sinergitas gerakan masa rakyat. Karena sebagai sebuah wadah alternatif pemupuk orentasi gerakan persma Indonesia sudah seharusnya PPMI mengarahkan pers mahasiswa Indonesia untuk lebih dekat dengan garis masa rakyat. Pemberitaan dan isu usungan media persma harus mampu menyentuh persoalan-persoalan kerakyatan bahkan lebih jauh harus mampu melakukan pembelaaan.

[Februari – November] gerakan reformasi sambung menyambung di berbagai daerah

[21 Mei 1998] Orde Baru tumbang ditandai dengan pengunduran Soeharto karena desakan mahasiswa dan rakyat bersatu.

[5 Juni 1998] disahkannya Permenpen No. 1/MENPEN/1998, yang berarti dicabutnya Permenpen No. 1/MENPEN/1984. maka dengan demikian mempermudah proses pemberian SIUPP, menyederhanakan 16 syarat menjadi hanya 3 syarat.

1999 [6 Desember 1999] Mukernas dan Dies Natalies PPMI VII di Denpasar Bali

2000 [24—29 Mei 2000] Konggres Nasional PPMI V di Universitas Mataram, Lombok. Dihadiri sekitar 150 utusan dari lembaga-lembaga pers mahasiswa se-Indonesia—minus Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan. PPMI mulai mulai berorientasi ke dalam terlihat dari tujuan Konggres ini yakni, 1) Regenerasi PPMI, 2) Membangun jaringan antar LPM yang ebih kondusif, 3) Penguatan dan penyamaan visi dalam misi yang diemban persma, dan 4) Sillaturrahmi antar LPM.

Namun kenyataannya berbeda, dalam konggres PPMI terbelah dua PPMI berawal dari beberapa LPM Yogyakarta: Balairung, Bulaksumur, Pijar, (UGM), Investor (STIE Widya Wiwaha), Pendapa (UST), Nuansa (UMY), dan Gema (STIPER), dan kemudian diikuti juga Bali, Semarang, dan Purwokerto. Memakai analisis SWOT, teman-teman Yogya melihat bahwa kekuatan PPMI, pada dasarnya, terletak pada (potensi) LPM-LPM yang tergabung. Akhirnya muncul format baru komunitas LPM-LPM se-Indonesia bernama “Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Indonesia” (Forkom Persma Indonesia)

Terpilih sebagai presidium nasional berikut:

Koordinator : Saiful Muslim ( KKM Media Universitas Mataram)

PresiNas Jatim : Agus Susantoro (UKPKM – Tegalboto Universitas Jember)

PresNas Jateng + DIY : Noer Mustari (Pabelan Pos – Univ. Muhammadiyah Solo)

PresNas Jawa Barat + DKI : Agutine Melanie ( UPM Isola Pos – UPI Bandung)

PresNas Palembang +sekitarnya : Adi Helmy Nando

PresNas Aceh : Darmadi ( IAIN Araniri Aceh )

Presnas Mataran +Bali : Saiful Muslim (KKMmedia Universitas Mataram)

Staff Nasional PPMI : Iwan Kurniawan ( LPM Wahana Care taker PPMY), Indra Ramos (LPM HIMMAH, Supatno (Pabelan Pos), M.Jaelani (LPM HIMMAH UII)

2002 [5-10 April 2002] Konggres Nasional PPMI VI di Malang.

Sekjen terpilih Rizal Asep Nugroho. [4-8 Agustus 2002] Mukernas di Denpasar Bali

2003 [28 februari – 05 Maret 2003] Dies Natalies PPMI ke 10

2004 [ 31 Januari – 4 Februari 2004] Konggres Nasional PPMI VII di Bandung terpilih Agung Sedayu (Sekjend ke VII)

Selengkapnya pengurus Badan Pekerja Nasional PPMI Periode 2004-2006, Bidang Litbang: Yekthi Hesthi Murthi (Situs Unair), Andika Wardana (Civitas, Unmer Malang), Sunarti Kabad (edukasi IAIN Surabaya), Nanang (Siar UNM), Daniel (Indikator Unibraw), M. Yusuf (Persma Poltek UP), Hasanudin Usman (LPPM Format STIMIK Dipanegara), M. K. Nursal NS (LPMH Unhas). Bidang Advokasi: Faliqul Isbah (Arena UIN Su-Ka), Arif (Introspektif Kopma UIN Su-Ka), Fahrudin (Amanat), Titis (Ekspresi). Bidang Sosialisasi dan Media: Bima A. (Isola UPI0, Anis (Suaka UIN SGJ Bandung). Bidang Organisasi: Bidang Dana Usaha: . Sedangkan Dewan Etik Nasional: Engkos Kosnadi (DIY), Hendra Firmansyah (Bandung), Muammar Kaddafi (Bali), Akhmad Efendi (Semarang), Aceng (Situbondo), M. Khodim (Surabaya), Fitria (Mataram), Sirul Haq (Makasar), dan Agus (Untan, Pontianak)

[3 – 5 Mei 2004] Mukernas PPMI V di Semarang. Dihadiri oleh 43 LPM. Perumusan Awal Program Kerja BP Nas dan DEN, dan bentuk2 koordinasi yakni Pertemuan langsung, Informal Meeting. Mailinglist (e-mail), Chating, SMS, Rakor.

2005 [17 – 21 April 2005] Pelatihan Jurnalisme Advokasi

2006 [20-23 Maret 2006] Konggres Nasional PPMI VIII di Makasar. Terpilih Muhammad Arman

[Oktober 2006] Mukernas di Madura

2007 [4-8 April 2007] Dies Natalis PPMI di Semarang. Forum yang dihadiri oleh 76 peserta ini dimanfaat untuk konsolidasi nasional pengurus PPMI. Kesempatan ini muncul wacana bahwa PPMI hendaknya menjadi badan hukum, namun akhirnya mentah.

Pembekuan LPM Watak STIEM Bongaya Makasar dan pemecatan pimpinan dan anggotanya oleh rektornya lewat SK No. 706/U.I/STIEM/VIII/2007

2008 [17 – 21 Juli 2008] Konggres Nasional PPMI IX di Mataram. Dan terpilih Fandy Ahmad

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1801Dibaca Hari Ini:
  • 1035Dibaca Kemarin:
  • 13899Dibaca Per Bulan:
  • 346806Total Pengunjung:
  • 1627Pengunjung Hari ini:
  • 13243Kunjungan Per Bulan:
  • 9Pengunjung Online: