SEKILAS SEJARAH KALIMANTAN

Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Asia Tenggara karena itu pulau ini banyak mendapat pengaruh budaya dan politik dari pulau-pulau sekitarnya. Sekitar tahun 400 pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukan prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai tetapi perkembangan kemajuan peradaban relatif lebih lambat dibandingkan pulau lain karena kendala geografis dan penduduk yang sedikit.

Sekitar tahun 1362 Majapahit dibawah pimpinan Patih Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaannya ke pulau Kalimantan, yaitu negeri-negeri : Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kadandangan, Landa, Samadang, Tirem, Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutei dan Malano tetap yang terpenting di pulau Tanjungpura.

Di zaman Hindia-Belanda, Kalimantan dikenal sebagai Borneo. Ini tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal. Dalam surat-surat Pangeran Tamjidillah dari Kerajaan Banjar pada tahun 1857 kepada pihak Residen Belanda di Banjarmasin ia menyebutkan pulau Kalimantan, tidak pulau Borneo. Ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk, nama Kalimantan lebih dikenal dari pada nama Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nama Kalimantan kembali mulai populer pada sekitar tahun 1940-an.

MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja.

Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948.

Gubernur Kalimantan dalam pemerintahan Pemerintah RI di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Noor, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa “Daerah Kalimantan Selatan” (daerah-daerah di luar Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Kalimantan Timur) tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda.

Di masa Republik Indonesia Serikat, Kalimantan menjadi beberapa daerah yaitu :

1. Daerah Istimewa Kalimantan Barat

2. Daerah Istimewa Kalimantan Timur

3. Dayak Besar

4. Daerah Banjar

5. Federasi Kalimantan Tenggara

Sejak tahun 1938, Borneo-Hindia Belanda (Kalimantan) merupakan satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur, yang berkedudukan di Banjarmasin, dan memiliki wakil di Volksrad. Wakil Kalimantan di Volksrad :

1. Pangeran Muhammad Ali (sebelum 1935) digantikan anaknya,

2. Pangeran Muhammad Noor (1935-1939) digantikan oleh,

3. Mr. Tadjuddin Noor (1939-1945)

* Gubernur Borneo

1. Dr. A. Haga (1938-1942), gubernur dari Kegubernuran Borneo berkedudukan di Banjarmasin

2. Pangeran Musa Ardi Kesuma (1942-1945), Ridzie Kalimantan Selatan dan Tengah

3. Ir. Pangeran Muhammad Noor (2 September 1945), gubernur Kalimantan berkedudukan di Yogyakarta

4. dr. Moerjani (14 Agustus 1950), gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin

5. Mas Subarjo (1953-1955), gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin

6. Raden Tumenggung Arya Milono (1955-1957), gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Pembentukan kembali provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS, diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu bernama provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama). Tahun 1957 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Selanjutnya tahun 1958, terbentuklah propinsi Kalimantan Tengah sebagai pemekaran dari Kalimantan Selatan.

KONFRONTASI INDINESIA-MALAYSIA

Kalimantan merupakan lokasi utama dalam peristiwa Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962 dan 1966.

SEJARAH PULAU BORNEO ( KALIMANTAN )

Pulau Borneo (Kalimantan) merupakan pulau ketiga terbesar di dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Luas keseluruhan Pulau Borneo adalah 736.000 KM 2. Pulau Borneo terdapat juga lintasan pegunungan di sebelah timur laut dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu dengan puncak setinggi 4.175 M. Pulau ini beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 24-25 derajat celcius dan dilewati oleh garis khatulistiwa.

Diketahui bahwa bangsa asing sudah berhubungan dengan penduduk di Pulau Borneo ini sejak sekitar abad ke-1 M.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan artefak sejarah yang sempat ditemukan, bahwa artefak yang paling tua yang ditemukan di Pulau Borneo ini adalah artefak dari Kerajaan Kutai yaitu dari masa abad ke-4 M yang beraliran hindu, terletak di pesisir timur dari pulau ini. Bahkan berdasarkan temuan artefak sejarah ini, bahwa artefak Kerajaan Kutai adalah temuan artefak yang tertua di Nusantara ini.

Pada abad ke-8 M Kerajaan Sriwijaya pernah berpengaruh di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo ini dan pada abad ke-14 M Kerajaan Majapahit berpengaruh hampir di seluruh Pulau ini.

Pada awal abad ke-16 M orang-orang eropa mulai berdatangan di Pulau Borneo ini.

Berdasarkan catatan orang eropa disebutkan bahwa orang eropa pertama yang mendatangi Pulau Borneo ini adalah orang Italia yang bernama Ludovico de Verthana yaitu pada tahun 1507 M yang kemudian dilanjutkan dengan orang Portugis yang bernama Laurenco de Gomez pada tahun 1518 M terus disusul oleh orang Spanyol yang bernama Ferdinand Magellen pada tahun 1519 yaitu dalam perjalanan mengelilingi dunia, baru kemudian disusul dengan Belanda, Inggris dan Prancis. Dari orang-orang Eropa inilah kemudian nama Borneo di kenal sejak abad ke-15 M. Nama Borneo itu berasal dari nama pohon Borneol {bahasa Latin: Dryobalanops camphora)yang mengandung (C10H17.OH) terpetin, bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper, kayu kamper yang banyak tumbuh di Kalimantan,[1][2] kemudian oleh para pedagang dari Eropa disebut pulau Borneo atau pulau penghasil borneol,dari sebutan orang-orang eropa itu terhadap nama Kerajaan Brunei,[rujukan?] karena saat itu Kerajaan Brunei merupakan Kerajaan yang paling dominan / terbesar di pulau ini sehingga setiap orang asing yang datang di Pulau ini, akan mengunjungi Kerajaan Brunei [3] sehingga kemudian nama Brunei menjadi ikon bagi pulau ini yang kemudian dipelatkan oleh lidah orang eropa menjadi Borneo yang kemudian terus dipakai hingga ke masa pendudukan kolonial Belanda yaitu “ Pulau Borneo “.[rujukan?]

Pada tanggal 7 Juli 1607 Ekspedisi Belanda dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin, tetapi seluruh ABK dibunuh penduduk sebagai pembalasan atas perampasan oleh VOC terhadap dua jung Banjar yang berlabuh di Banten tanun 1595. Pada tahun 1612 di masa Sultan Mustain Billah, Belanda datang ke Banjarmasin untuk menghukum Kesultanan Banjarmasin atas insiden 1607 dan menembak hancur Banjar Lama (kampung Keraton) di Kuin, sehingga ibukota kerajaan Banjar dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura.

Berdasarkan dokumen yang ada bahwa perjanjian tertulis pertama antara orang eropa dengan penduduk Pulau Borneo di lakukan pada tahun 1609 M yaitu perjanjian perdagangan antara perusahaan dagang Belanda yaitu VOC dengan Raja Panembahan Sambas yaitu Ratu Sapudak walaupun kemudian bahwa hubungan perdagangan antara kedua belah pihak ini tidak berkembang.

Perjanjian kesepakatan VOC yang kedua dengan Kerajaan di Pulau Borneo ini adalah dengan Kesultanan Banjarmasin yang ditandatangani pada tahun 4 September 1635 di masa Sultan Inayatullah. Isi kontrak itu, antara lain, bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu kesultanan Banjar untuk menghadapi serangan dari luar. Aktivitas VOC kemudian lebih berkembang di sebelah timur dibandingkan dengan sebelah barat Pulau Borneo yaitu karena sebelah timur Pulau Borneo berhampiran dengan pusat lada dunia yaitu Kepulauan Maluku.

Pada masa kedatangan orang-orang eropa ini yang dimulai pada awal abad ke-16 M itu hingga kemudian masa kolonialisme mereka sampai abad ke-20 M, Kerajaan-Kerajaan yang terkemuka di Pulau Borneo ini disamping Kesultanan Brunei yaitu Kesultanan Banjarmasin, Kesultanan Sukadana, kesultanan Sambas dan Kesultanan Pontianak.

Sehubungan dengan serangan Napoleon ke Belanda pada paruh ke-3 abad ke-18 M kemudian membuat seluruh kekuatan VOC di Nusantara ini termasuk di Borneo di tarik kembali ke Belanda dan posisi Belanda di Nusantara ini kemudian digantikan oleh Inggris.

Setelah selesai perang dengan Napoleon, Belanda kemudian menempati lagi posisinya di Nusantara ini termasuk di Pulau Borneo namun kali ini aktivitas Belanda tidak lagi atas nama VOC tetapi langsung oleh Kerajaan Belanda dengan nama Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1819 M Sultan Pontianak ke-3 (Sultan Syarif Usman Al Qadri) ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin Afdeling Pontianak.

Sampai tahun 1839 M, pengaruh kekuasaan di Pulau Borneo ini terbagi dalam 3 kawasan kekuasaan yaitu Sebelah barat daya di kuasai oleh Kesultanan Brunei, sebelah timur laut dikuasai oleh Kesultanan Sulu dan sebelah tengah dan selatan di kuasai Pemerintah Hindia Belanda yang sebagian besar wilayahnya diperolehnya dari Sultan Banjar, Tamjidullah I pada Perjanjian 20 Oktober 1756. Sebagian besar wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kemudian direbut oleh James Brooke yang menjadi Raja di Sarawak.

Aktivitas Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Borneo ini jauh lebih agresif daripada masa VOC yang lalu karena saat itu Belanda bersaing keras dengan Inggris dalam merebut pengaruh di Pulau Borneo ini apalagi setelah diangkatnya James Brooke (orang Inggris) yang menjadi Raja Putih di Sarawak pada tahun 1841.

Untuk mengantisipasi ekspansi pengaruh dari James Brooke ke wilayahnya, maka Pemerintah Hindia Belanda kemudian mulai tahun 1846 M mengadakan perjalanan Tim Ekspedisi Pemerintah Hindia Belanda yang menyusuri seluruh tepi batas wilayahnya dengan wilayah yang dikuasai James Brooke. Tim Ekspedisi pertama dipimpin oleh Letnan II D. van Kessel yang menjelajahi arah barat dan kemudian dilanjutkan oleh Tim Ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. CM. Schwaner yang menjelajahi arah timur.

Pada awalnya wilayah tengah dan selatan Pulau Borneo yang dikuasai Belanda ini dibagi oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam 3 Afdeling yaitu Afdeling Pantai Selatan dan Timur, Afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak.

Kemudian Pemerintah Hindia Belanda menggabungkan Afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak menjadi bernama Borneo Westkust membagi secara keseluruhan wilayahnya terbagi dalam 2 wilayah administrasi yaitu Borneo Westkust (Borneo sebelah barat) dan Borneo Zuid Oostkust (Borneo sebelah tengah dan timur) nama ini selanjutnya berganti menjadi Borneo Westerafdeling dan Borneo ZuidOostterafdeling.

Untuk mempersatukan wilayah borneo, maka pada tahun 1894, atas prakarsa Damang Batu, dari desa Tumbang Anoi di Kalimantan Tengah mengumpulkan semua orang yang memiliki gelar tamanggung, damang, dambung, dohong..se-borneo, dalam perjanjian Tumbang Anoi yang juga dihadiri oleh Afdeling Pontianak, yang waktu itu masih perwira pengganti yang didatangkan dari Bogor. sampai sekarang situs peninggalan perjanjian di Tumbang Anoi masih tersisa. Namun atas rekayasa pemerintah Belanda, pada saat itu Tempat Perjanjian Tumbang Anoi yang berupa BETANG, dihancurkan oleh tentara belanda agar perjanjian di Tumbang Anoi di anggap tidak ada. bahan bangunannya dipindahkan sebagian ke Kuala Kapuas, namun tidak dapat mengangkut semua materialnya karena terbuat dari batang ulin yang sangat dalam tertancap tanah, besar, berat serta medan yang panjang melalui sungai yang panjang untuk mengangkutnya.

Pada akhir masa kolonialisme Belanda di Pulau Borneo ini terdapat 2 daerah Residentie yaitu Residentie Pontianak dan Residentie Banjarmasin.

Sumber Tulisan : http://wapedia.mobi/id/

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 94Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 14031Dibaca Per Bulan:
  • 346925Total Pengunjung:
  • 88Pengunjung Hari ini:
  • 13362Kunjungan Per Bulan:
  • 12Pengunjung Online: