Sistem Pajak Tanah: 1812—1816

Pengenalan sistem pajak tanah oleh Raffles adalah bagian integral dari gagasannya tentang sistem sewa tanah (landelijk stelsel) di tanah jajahan yang berupaya memperbaiki sistem paksa VOC yang dianggapnya memberatkan dan merugikan penduduk. Ia menganggap bahwa gagasannya akan menguntungkan kedua belah pihak, baik negara maupun penduduk). Dalam pengaturan pajak tanah, Raffles dihadapkan dengan dua pilihan, antara penetapan pajak secara perseorangan atau satu desa. Akhirnya Raffles lebih memilih penetapan pajak secara perseorangan karena khawatir adanya ketergantungan peduduk kepada penguasa pribumi serta menghindari penindasan yang sangat mungkin terjadi dialami rakyat. Penetapan pajak tersebut berpangkal pada peraturan tentang pemungutan semua hasil penanaman baik di lahan sawah maupun di lahan tegal, dan didasarkan pada kesuburan tanah yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu terbaik (I), sedang (II), dan kurang (III), dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Tanah Sawah:

Golongan I 1/2 hasil panenan

Golongan II 2/5 hasil panenan

Golongan III 1/3 hasil panenan

Pajak Tanah Tegal:

Golongan I 2/5 hasil panenan

Golongan II 1/3 hasil panenan

Golongan III 1/4 hasil panenan

Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk padi atau beras. Penarikannya dilakukan oleh petugas pemungut pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak tanah ini mengalami berbagai hambatan yang timbul di lapangan. Berbagai penyelewengan, ukuran tanah, dan berbagai masalah lainnya mengakibatkan gagalnya pelaksanaan sistem tersebut.

Setelah Belanda menerima kembali tanah jajahannya dari Inggris, mereka dihadapkan keraguan dalam memilih sistem yang akan diterapkan karena melihat realitas di lapangan serta dihadapkan dengan tuntutan negeri induk yang mendesak. Para penguasa kolonial sesudah tahun 1816, seperti para Komisaris Jenderal (1816—1819), Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819—1826), dan Du Bus de Gisignies pada awalnya berniat untuk melanjutkan gagasan liberal, akan tetapi realitas keuangan negeri induk yang mengalami kemerosotan membuat mereka terpaksa menerapkan politik eksploitasi tanah jajahan. Akan tetapi, mereka mencari cara untuk menerapkan kebebasan sehingga kebijakan politiknya bersifat dualistis. Sementara itu, sistem pemungutan pajak tetap berjalan seperti masa Raffles tetapi mengalami beberapa perubahan seperti penetapan pajak kepada desa. Berbeda dengan masa Raffles, pemerintah kolonial Belanda sesudah tahun 1816 menjalankan fungsionalisasi dengan mempertahankan kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal (tradisional) di samping sebagai pegawai pemerintah kolonial yang bertanggung jawab terhadap pungutan pajak.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1564Dibaca Hari Ini:
  • 1886Dibaca Kemarin:
  • 37036Dibaca Per Bulan:
  • 658660Total Pengunjung:
  • 1472Pengunjung Hari ini:
  • 34456Kunjungan Per Bulan:
  • 6Pengunjung Online: