Sistem Sewa Tanah (Landelijk Stelsel): 1816—1830

Sistem sewa tanah (landelijk stelsel) yang menjadi dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Raffles membawa pengaruh arah kebijaksanaan politik pemerintah kolonial Belanda selama periode 1816—1830. Gagasan Raffles pada dasarnya ingin melepaskan segala unsur paksaan dan sifat feodalisme dalam pemerintahan yang pernah dijalankan oleh VOC.Semangat Revolusi Perancis dan keberhasilannya dalam memerintah India membuat ia begitu yakin dengan penerapan gagasannya. Padahal, banyak perbedaan struktur dan kondisi sosial yang membedakan semuanya dengan masyarakat Jawa yang dipimpinnya. Persamaan gagasan Raffles dengan tokoh liberal Belanda Dirk van Hogendorp adalah mengenai defungsionalisasi penguasa pribumi untuk menghapuskan sistem feodal yang berlaku karena dianggapnya mematikan kreativitas dan swadaya rakyat. Dalam hal perdagangan, Raffles maupun Dirk menginginkan keleluasaan petani dalam menamam tanaman perdagangan yang dapat diekspor, sedangkan pemerintah bertugas untuk menyediakan perangkat dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk menyusun kebijaksanaan politik perekonomian baru itu, Raffles merumuskan tiga asas perubahan. Pertama, menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan rodi, dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam dan diperdagangkan tanpa adanya unsur paksaan. Kedua, pengawasan tanah secara terpusat dan langsung serta penarikan pendapatan dan pungutan sewa oleh pemerintah tanpa perantaraan para bupati. Bupati tetap sebagai pegawai dengan berdasar asas pemerintahan Barat. Ketiga, didasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemilik tanah, maka para petani dianggap sebagai penyewa tanah (tenant) milik pemerintah. Oleh karena itu, mereka diwajibkan membayar sewa tanah (land rent). Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah tidak dapat diberlakukan di seluruh Jawa karena terbentur dengan banyaknya tanah partikelir (tanah milik swasta).

Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal Elout, Busykes, dan Van der Capellen (1816—1819), sistem sewa tanah mengalami berbagai kesulitan dari para petaninya yang walaupun telah diberikan kebebasan tetapi tidak memiliki semangat tinggi dalam melakukan garapannya sehingga hasilnya tidak memuaskan (seperti yang terjadi di Cirebon dan sebelah timurnya). Dalam upaya meningkatkan ekspor dan kemakmuran rakyat, pemerintah Komisaris Jenderal membuka kontrak-kontrak antara pengusaha Eropa dengan kepala desa. Akan tetapi hal itu juga mengalami kendala karena berbagai faktor seperti lemahnya lalu lintas komersial di desa, tidak adanya pengalaman dagang, belum meresapnya ekonomi uang, serta berbagai kecurangan yang terjadi.

Melihat kenyataan bahwa banyak faktor yang tidak mendorong rakyat untuk melakukan pertanian ekspor, maka Van der Capellen pada masa pemerintahannya melakukan politik perlindungan dengan melakukan berbagai pembatasan kegiatan perdagangan, kepemilikan tanah, dan lain-lain terhadap orang asing (Cina, Eropa, dsb).

Berbeda dengan Van der Capellen yang memberikan pembatasan bagi orang asing, Du Bus de Gisignies (1826—1830) justru menarik dan mendorong pengusaha-pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan perekonomian di tanah jajahan. Menurut Du Bus, untuk meningkatkan produksi ekspor, perlu dilakuakan dua tindakan. Pertama, milik tanah bersama (communal bezit) perlu diganti dengan milik tanah perseorangan (individueel grond-bezit). Pada intinya, di satu sisi Du Bus ingin mendorong kinerja petani agar bekerja lebih keras sedangkan di sisi lain Du Bus hendak menjalankan sistem sewa tanah dengan jalan memperkuat pengaruh Barat dalam kegiatan ekonomi di pedesaan. Namun upaya Du Bus hanyalah mimpi yang mustahil diwujudkan karena saat itu terjadi Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama lima tahun (1825—1830).

Dari seluruh gambaran upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintahan yang mencoba menerapkan sistem sewa tanah tadi, dapat disimpulkan bahwa selama hampir 20 tahun (1810—1830), sistem sewa tanah mengalami kegagalan mewujudkan tujuannya untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan produksi ekspor. Pada awalnya, gagasan yang dilontarkan Raffles ini memang memilki berbagai kelemahan dikarenakan persepsi Raffles yang menganggap sistem yang berhasil diterapkan di India ini juga akan berhasil diterapkan di Jawa. Akan tetapi, Raffles tidak memikirkan bahwa struktur sosial serta kondisi sosial yang jauh berbeda antara sebagian daerah India yang sudah dapat melepaskan diri dari ikatan feodalisme serta sudah cukup lama mengenal sistem ekonomi dibandingkan dengan keadaan Jawa yang masih kental dengan ikatan feodal dan kondisi masyarakatnya yang sebagian besar masih belum memahami sistem ekonomi.

Pada masa selanjutnya, setelah tahun 1830, ketika Gubernur Jenderal Van den Bosh memegang pemerintahan, sistem sewa tanah dihapuskan. Sebagai gantinya, ia menghidupkan kembali sistem penanaman dengan unsur paksaan bahkan dengan cara yang lebih keras dibandingkan masa sebelumnya.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1402Dibaca Hari Ini:
  • 339Dibaca Kemarin:
  • 24673Dibaca Per Bulan:
  • 689538Total Pengunjung:
  • 184Pengunjung Hari ini:
  • 21606Kunjungan Per Bulan:
  • 1Pengunjung Online: