Struktur Pemerintahan Majapahit

Dari Pararaton dan Nagarakretagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmogonis. Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersipat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang teperinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.

Ada pun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan. Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan. Nagarakretagama pupuh LXXXIX memberitakan bahwa hubungan negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan.

Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah:

1. raja;

2. yuwaraja/kumaraja (raja muda);

3. rakryan mahamatri kartini;

4. rakryan mantri ri pakirakiran;

5. dharmadhyaksa.

Raja

Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik mau pun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digariskan secara turun-temurun. Di samping raja, ada kelompok yang disebut sebagai Bhatara Sapta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Nagarakretagama dewan ini disebut Pahom Narendra yang beranggotakan sembilan orang; sedangkan dalam Kidung Sundayana disebut Sapta Raja.

Pada masa Raja Dyah Hayam Wuruk, mereka yang menduduki jabatan tersebut di antaranya:

1. Raja Hayam Wuruk;

2. Kertawardhana (Ayah Sang Raja);

3. Tribhuwana Tunggadewi (Ibu Suri);

4. Rajadewi Maharajasa (Bibi Sang Raja);

5. Wijayarajasa (Paman Sang Raja);

6. Rajasaduhiteswari (Adik Sang Raja);

7. Rajasaduhitendudewi (Adik Sepupu Sang Raja);

8. Singawardhana (Suami Rajasaduhiteswari);

9. Rajasawardhana (R. Larang, Suami Rajasaduhitendudewi).

Yuwaraja/Rajakumara/Kumaraja (Raja Muda)

Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan Nagarakretagama diketahui bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja pada umumnya diberi kedudukan sebagai raja muda. Misalnya, Jayanagara sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Daha. Hayam Wuruk sebelum naik takhta menjadi raja Majapahit, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di Kabalan. Jayanegara dinobatkan sebagai raja muda di Kadiri tahun 1295.

Pengangkatan tersebut dimaksud sebagai pengakuan bahwa raja yang sedang memerintah akan menyerahkan hak atas takhta kerajaan kepada orang yang diangkat sebagai raja muda, jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau jika raja yang sedang memerintah mangkat. Raja muda Majapahit yang pertama ialah Jayanegara. Raja muda yang kedua adalah Dyah Hayam Wuruk yang dinobatkan di Kahuripan (Jiwana). Pengangkatan raja muda tidak bergantung pada tingkatan usia. Baik raja Jayanegara mau pun Hayam Wuruk masih kanak-kanak, waktu diangkat menjadi raja muda, sementara pemerintahan di negara bawahan yang bersangkutan dijalankan oleh patih dan menteri.

Rakryan Mahamatri Kartini

Jabatan ini merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. Sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa Rakai kayuwangi, jabatan ini tetap ada hingga masa Majapahit. Penjabat-penjabat ini terdiri dari tiga orang yakni: rakryan mahamantri i hino, rakryan mahamantri i halu, dan rakryan mahamantri i sirikan. Ketiga penjabat ini memunyai kedudukan penting setelah raja, dan mereka menerima perintah langsung dari raja. Namun, mereka bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah raja; titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga penjabat itu, rakryan mahamantri i hino-lah yang terpenting dan tertinggi. Ia memunyai hubungan yang paling dekat dengan raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti). Oleh sebab itu, banyak para ahli yang menduga jabatan in dipegang oleh putra mahkota.

Rakryan Mantri ri Pakirakiran

Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah. Biasanya terdiri dari lima orang rakryan (para tanda rakryan), yakni:

1. Rakryan Mahapatih atau Patih Amangkubhumi;

2. Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan);

3. Rakryan Demung (Pengaturan Rumah Tangga Kerajaan);

4. Rakryan Rangga (Pembantu Panglima);

5. Rakryan Kanuruhan (penghubung dan tugas-tugas protokoler).

Para tanda rakryan ini dalam susunan pemerintahan Majapahit sering disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau Mantri Amancanagara. Dalam berbagai sumber, urutan jabatan tidak selalu sama. Namun, jabatan rakryan mahapatih (patih amangkubhumi) adalah yang tertinggi, yakni semacam perdana menteri (mantri mukya). Untuk membedakan dengan jabatan patih yang ada di Negara daerah (provinsi) yang biasanya disebut mapatih atau rakryan mapatih, dalam Nagarakretagama jabatan patih amangkubhumi dikenal dengan sebutan apatih ring tiktawilwadika. Gelar Gajah Mada sendiri adalah Sang Mahamantri Mukya Rakyran Mapatih.

Dharmadhyaksa

Dharmadhyaksa adalah penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalah-masalah keagamaan. Jabatan ini diduduki oleh dua orang, yaitu:

1. Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa,

2. Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.

Masing-masing dharmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut dharmaupapatti atau upapatti, yang jumlahnya amat banyak. Pada masa Hayam Wuruk hanya dikenal tujuh upapatti, yakni: sang upapatti sapta, sang pamget i tirwan, kandhamuni, manghuri, pamwatan, jhambi, kandangan rare, dan kandangan atuha. Di antara upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu, misalnya: bhairawapaksa saurapaksa, siddahantapaksa, sang wadidesnawa, sakara, dan wahyaka.

Paduka Bhatara (Raja Daerah)

Penjabat lainnya yang berada di bawah raja Majapahit adalah sejumlah raja-raja daerah (paduka bhatara) yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah. Biasanya mereka adalah saudara-saudara raja atau kerabat dekat. Dalam pelaksanaan tugas kerajaan, raja-raja daerah tadi dibebani tugas untuk mengumpulkan penghasilkan kerajaan, menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan pertahanan wilayah. Mereka dibantu oleh sejumlah penjabat daerah, di mana bentuknya hampir sama dengan birokrasi di pusat tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam hal ini raja-raja daerah memiliki otonomi untuk mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.

Dalam Prasasti Waringin Pitu (1447 M) disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan, yang dipimpin oleh seorang yang bergelar bhre. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu: Daha, Jagaraga, Kabalan, Wengker, Kahuripan, Keling, Kelinggapura, Kembang Jenar, Matahun, Pajang, Singhapura, Tanjungpura, Tumapel, dan Wirabhumi.

Selain pejabat birokrasi yang telah disebutkan tadi, masih banyak sejumlah penjabat sipil dan militer lainnya. Mereka adalah kepala jawatan (tanda), nayaka, pratyaya, drawwayahaji, dan surantani, yang bertugas sebagai pengawal raja dan lingkungan keraton.

Mengenai birokrasi kerajaan, menurut berita Cina dari zaman Dinasti Sung (960-1279), bahwa raja Jawa waktu itu memunyai lebih dari 300 penjabat yang mencatat penghasilan kerajaan. Selain itu, ada kira-kira 1.000 orang penjabat rendahan yang mengurusi benteng-benteng, parit-parit kota, perbendaharaan, dan lumbung-lumbung negara. Sedangkan dalam kitab Praniti Raja Kapa-kapa, diuraikan bahwa ada 150 menteri dan 1.500 penjabat rendahan.

Melihat struktur pemerintahannya, sistem pemerintahan di Majapahit bersifat teotorial dan disentralisasi, dengan birokrasi yang teperinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa, memegang otoritas politik tertinggi. Hubungan antara raja dengan pegawai-pegawainya dalam birokrasi pemerintahan Kerajaan berbentuk clienship, yaitu ikatan seorang penguasa politik tertinggi dan orang yang dikuasakan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan penguasa tertinggi. Wilayah kerajaan yang berupa negara-negara daerah disamakan dengan tempat tinggal para dewa lokapala yang terletak di empat penjuru mata angin.

Tanda

Di Majapahit para pegawai pemerintahan disebut tanda, masing-masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Dalam hal kepegawaian, sebutannya mengalami perubahan dari masanya; gelar yang sama Kerajaan Mataram belum tentu bermakna yang sama dengan masa Majapahit, misalnya gelar rake atau rakai dan mangkubumi.

Ditinjau dari gelar-sebutannnya seperti yang kedapatan pada pelbagai piagam, tanda ini dapat digolongkan yakni: golongan rakryan atau rakean, golongan arya, dan golongan dang acarya.

1. Rakryan (Rakean)

Beberapa piagam, di antaranya Piagam Surabaya, menggunakan gelar rake yang maknanya sama dengan rakryan. Jumlah jabatan yang disertai gelar rakryan terbatas sekali. Para tanda yang berhak menggunakan gelar rakryan atau rake seperti berikut:

1. Mahamantri kartini, yaitu mahamantri i hino, mahamantri i sirikan, dan mahamantri i halu. Misalnya, pada Piagam Kudadu terdapat: rakryan mantri i hino untuk Dyah Pamasi; rakryan mantri sirikan untuk Dyah Palisir; rakryan mantri halu untuk Dyah Singlar.

2. Pasangguhan, samakan dengan hulubalang. Pada zaman Majapahit hanya ada dua jabatan pasangguhan, yakni: pranaraja dan nayapati. Misalnya, pada Piagam Kudadu, tarikh 1294: mapasanggahan sang pranaraja, rakrian mantra….. Mpu Siana (nama ini ditemukan juga dalam Piagam Penanggungan); mapasanggahan sang nayapati, Mpu Lunggah. Pada zaman awal Majapahit, ada empat orang pasangguhan, yakni dua orang yang disebutkan di atas ditambah rakryan mantri dwipantara Sang Arya Adikara dan pasangguhan Sang Arya Wiraraja.

3. Sang Panca Wilwatikta, yakni lima orang pembesar yang diserahi urusan pemerintah Majapahit. Mereka itu rangga dan tumenggung. Piagam Penanggungan menyebut: Rakryan Apatih Pu Tambi, Rakryan Demung Pu Rentang, Rakryan Kanuhunan Pu Elam, Rakryan Rangga Pu Sasi, dan Rakrian Tumenggung Pu Wahana.

4. Juru pangalasan, yakni pembesar daerah mancanegara. Piagam Penanggungan menyebutkan raja Majapahit sebagai Rakryan Juru Kertarajasa Jayawardana atau Rakryan Mantri Sanggramawijaya Kertarajasa Jayawardhana. Piagam Bendasari menyebut Rake Juru Pangalasan Pu Petul.

5. Para patih negara-negara bawahan. Pada Piagam Sidateka tarikh 1323 disebutkan: Rakryan Patih Kapulungan: Pu dedes; Rakryan Patih Matahun: Pu Tanu. Piagam Penanggungan, tarikh 1296, menyebut Sang Panca ri Daha dengan gelar rakryan, karena Daha dianggap sejajar dengan Majapahit.

2. Arya

Para tanda arya memunyai kedudukan lebih rendah dari rakryan, dan disebut pada piagam-piagam sesudah Sang Panca Wilwatikta. Ada berbagai jabatan yang disertai gelar arya. Piagam Sidakerta memberikan gambaran yang agak lengkap, yakni:

1. Sang Arya Patipati: Pu Kapat;

2. Sang Arya Wangsaprana: Pu Menur;

3. Sang Arya Jayapati: Pu Pamor;

4. Sang Arya Rajaparakrama: Mapanji Elam;

5. Sang Arya Suradhiraja: Pu Kapasa;

6. Sang Arya Rajadhikara: Pu Tanga;

7. Sang Arya Dewaraja: Pu Aditya;

8. Sang Arya Dhiraraja: Pu Narayana.

Karena jasa-jasanya, seorang arya dapat dinaikkan menjadi wreddhamantri atau mantri sepuh. Baik Sang Arya Dewaraja Pu Aditya maupun Sang Arya Dhiraraja Pu Narayana memunyai kedudukan wreddhamantri dalam Piagam Surabaya.

3. Dang Acarya

Sebutan ini khusus diperuntukkan bagi para pendeta Siwa dan Buddha yang diangkat sebagai dharmadhyaksa (hakim tinggi) atau upapatti (pembantu dharmadhyaksa kesiwaan dan dharmadhyaksa kebuddhaan). Jumlah upapatti semula hanya berjumlah lima, semuanya dalam kasaiwan (kesiwaan); kemudian ditambah dua upapatti kasogatan (kebuddhaan) di kandangan tuha dan kandangan rahe. Dengan demikian, semuannya berjumlah tujuh dalam pemerintahan Dyah Hayam Wuruk. Pembesar-pembesar pengadilan ini biasanya disebut sesudah para arya. Contohnya, susunan pengadilan seperti yang dipaparkan dalam Piagam Trawulan, tarikh 1358, sebagai berikut.

1. Dharmadhyaksa Kasaiwan: Dang Acarya Dharmaraja;

2. Dharmadhyakasa Kasogatan: Dang Acarya Nadendra;

3. Pamegat Tirwan: Dang Acarya Siwanata;

4. Pamegat Manghuri: Dang Acarya Agreswara;

5. Pamegat Kandamuni: Dang Acarya Jayasmana;

6. Pamegat Pamwatan: Dang AcaryaWidyanata;

7. Pamegat Jambi: Dang Acarya Siwadipa;

8. Pamegat Kandangan Tuha: Dang Acarya Srigna;

9. Pamegat Kandangan Rare: Dang Acarya Matajnyana.

Tambahan dua orang upapatti yang biasa disebut (sang) pamegat dilakukan sesudah tahun 1329, yakni pada zaman pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, karena pada Piagam Berumbung, pamegat kandangan tuha dan rare belum disebut. Penyebutan yang pertama didapati yang pertama terdapat pada Piagam Nglawang, tidak bertarikh.

Struktur Birokrasi Pemerintahan Pusat-Daerah

Negara bawahan maupun daerah, mengambil pola pemerintahan pusat. Raja dan juru pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab; sementara pemerintahannya dikuasakan kepada patih, sama dengan pemerintah pusat. Meski raja Majapahit adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan, tetapi pemerintahannya berada di tangan patih amangkubumi (patih seluruh negara). Itulah sebabnya menurut Nagarakretagama pupuh X, para patih, jika datang ke Majapahit, mengunjungi gedung kepatihan amangkubumi yang dipimpin oleh Gajah Mada.

Ada pun masalah administrasi pemerintahan Majapahit dikuasakan kepada lima pembesar yang disebut sang panca ri Wilwatika. Mereka adalah: patih amangkubumi, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung. Mereka inilah yang banyak dikunjungi oleh para pembesar negara bawahan dan negara daerah untuk urusan pemerintahan. Apa yang direncanakan di pusat, dilaksanakan di daerah oleh pembesar bersangkutan.

Dari patih perintah turun ke wedana, semacam pembesar distrik. Dari wedana turun ke akuwu/akurug, pembesar sekelompok desa (semacam lurah). Dari akuwu turun ke buyut, pembesar desa. Dari buyut turun kepada penghuni desa. Demikianlah tingkat organisasi pemerintahan di Majapahit, dari pucuk pimpinan negara sampai rakyat pedesaan. Apa yang berlaku di Jawa diterapkan pula di Pulau Bali dengan patuh.

Kepustakaan

Muljana, Slamet. 2005. Menuju Puncak Kemegahan. Yogyakarta: LKiS.

Muljana, Slamet. 2006. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Yogyakarta: LKiS.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1528Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 15465Dibaca Per Bulan:
  • 348242Total Pengunjung:
  • 1405Pengunjung Hari ini:
  • 14679Kunjungan Per Bulan:
  • 16Pengunjung Online: