SURAU DAN MODERNISASI PENDIDIKAN DI MASA HINDIA BELANDA

Oleh: DR.H.Ridjaluddin.FN.M.,Ag

A. Pendahuluan

Kontak-kontak awal antara pengembangan agama Islam yang dibawa oleh para pengajur Islam dengan berbagai jenis kebudayaan dan masyarakat Indonesia, menunjukkan terjadinya proses akomodasi kultural. Di samping bermula dari perbenturan dalam dunia dagang, sejarah juga menunjukkan bahwa penyebaran Islam kadang-kadang terjadi dalam suatu kontak intelektual, ketika ilmu-ilmu dipertentangkan atau dipertemukan, ataupun ketika kepercayaan, pada dunia lama mulai menurun.

Oleh karena itu, ketika kaum kolonial Belanda berhasil menancapkan kukunya di bumi nusantara dengan misinya yang ganda (antara Imperalisme dan Kristenisasi) justru sangat merusak dan menjungkirbalikkan tatanan yang sudah ada.Memang cukup diakui bahwa Belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah alam di Indonesia. Cukup banyak peristiwa dan pengalaman yang dicatat Belanda sejak awal kedatangan di Indonesia, baik sebagai pedagang perorangan, kemudian diorganisasikan dalam bentuk kongsi dagang yang bernama VOC, maupun sebagai aparat pemerintah yang berkuasa dan menjajah, oleh sebab itu kehadiran mereka selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari penduduk pribumi, raja-raja dan tokoh-tokoh agama setempat.

Mereka (kaum kolonial Belanda) menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, mereka berusaha memahami dan mengerti tentang seluk beluk penduduk pribumi yang dikuasainya. Merekapun tahu bahwa agama penduduk yang dijajahnya itu mayoritas beragama Islam. Kedatangan bangsa Barat di satu pihak telah membawa kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi tersebut bukan dinikmati penduduk pribumi, tujuannya hanyalah untuk meningkatkan hasil jajahannya. Begitu pula halnya dengan pendidikan, mereka telah memperkenalkan sistem dan metodologi baru dan tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat.[1]

Kenyataannya Belanda sebagai penjajah benar-benar mengeruk keuntungan yang sebesar- besarnya, dengan memeras tenaga, sumber alam dan sebagainya, sementara di lain pihak juga diadakan semacam pembodohan terhadap penduduk pribumi. Karena itu, Belanda sebagai penjajah berbeda sekali dengan kaum penjajah yang lain, seperti Inggris dan Jepang. Belanda benar-benar tidak gentlement. Inggris meskipun mereka sebagai kolonialis, mereka tidak mengesampingkan kemajuan pribumi terutama di bidang pendidikannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa negara bekas jajahan Inggris seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan sebagainya. Sekarang semua negara tersebut masuk ke dalam kategori negara maju.[2]

Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah Westernisasi dan Kristenisasi yaitu untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 3,5 Abad.[3] KH Saifuddin Zuhri menggambarkan, bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam tidak memandang orang-orang Barat tersebut melainkan sebagai penakluk dan penjajah, mereka kaum Imperialis, tidak peduli mereka Katolik ataupun Protestan. Dalam dada penjajah tersebut begitu kuatnya ajaran dari politikus curang dan licik Machiavelli[4].

B. Pembahasan

1. Sikap Hindia Belanda terhadap Pendidikan Islam.

Setelah Belanda dapat mengatasi perlawanan atau pemberontakan-pemberontakan dari tokoh-tokoh politik dan agama, seperti: Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Cik Di Tiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin dan lain-lainnya, maka sejarah kolonialisme Indonesia mengambil fase yang baru, yaitu Belanda secara politik sudah menguasai Indonesia. Memang raja-raja di daerah tertentu masih ada, namun keberadaannya dan kekuasaannya sangat tidak berkuasa penuh, baik dari segi kewilayahan maupun ketatanegaraannya. Dengan begitu maka hampir semua kekuasaan politik maupun ekonomi dan sosial budaya sudah berada di tangan penjajah. Belanda berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama yang mereka sesuaikan, dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang sebagai kaum imperialis dan kolonialisme, yaitu kebarat-baratan (Westernisasi) dan misi Kristenisasi.

Kebijakan Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan tentu saja dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri terutama untuk kepentingan agama Kristen. Hal ini terlihat jelas, misalnya ketika Van Den Bosh menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta (1831) keluarlah kebijakan batas sekolah-sekolah, Gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Sedang Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, sementara di setiap daerah Karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.

Meskipun Van Den Capellen saat itu menginstruksikan kepada seluruh Bupati tentang perlunya pemerataan kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi, namun jelas bahwa semuanya demi kepentingan mereka semata, sebab dengan meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi diharapkan agar segera mentaati ketentuan pemerintah (Hindia Belanda). Jiwa dari surat instruksi tersebut adalah perlunya didirikan Sekolah Dasar (SD) pada zaman itu. Sebab pendidikan Islam yang ada di Surau, Masjid, langgar dan Pondok Pesantren dianggap tidak membantu pemerintah Hindia Belanda.

Politik yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam kebenarannya didasarkan oleh rasa ketakutan, rasa penggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya sehingga mereka tetapkan ketentuan atau peraturan yang menyangkut pendidikan agama Islam, yaitu :

Tahun 1882 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan, Islam yang mereka sebut Priesterraden. Dari nasehat badan inilah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang-orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintahan Belanda.

1. Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.

2. Tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonatie).[5]

Tidak hanya sampai di situ, bahwa tindakan pemerintah Hindia Belanda tersebut, telah menempuh berbagai usaha lain, dengan maksud menekan dan mematikan kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam)[6] Strategi kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap aktivitas keIslaman oleh penduduk pribumi semakin rapih dan terkesan akomodatif setelah adanya salah seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda di bidang keagamaan, yaitu Snouck Horgronye.[7]

Selanjutnya Snouck Horgronye setelah mempelajari seluk beluk masyarakat Muslim Indonesia dengan segala karakteristiknya, lalu menasihatkan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa :

Menyarankan azas pemerintah Hindia Belanda bersifat netral terhadap agama, tidak memihak terhadap salah satu agama yang ada. Menurut Snouck bahwa fanatisme Islam itu akan luntur sedikit demi sedikit melalui proses pendidikan secara evolusi.

Pemerintah Hindia Belanda diharapkan dapat membendung Pan-Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur ke wilayah Indonesia, mengawasi kontak langsung ataupun tidak dari tokoh-tokoh Islam dengan tokoh luar, serta membatasi dan mengawasi orang-orang yang pergi ke Makkah, bahkan jika memungkinkan melarangnya.[8]

Demikianlah beberapa kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Jika kita lihat peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda yang demikian ketat dan keras tersebut, maka tampaknya dalam tempo yang tidak lama pendidikan Islam akan menjadi lumpuh dan porak poranda, akan tetapi kenyataannya berbicara lain, apa yang dapat disaksikan dalam sejarah justeru adalah keadaan yang sebaliknya. Masyarakat Islam pada zaman itu laksana air hujan atau bagaikan gelombang air laut “Tsunami” yang tak dapat dibendung.

Begitu juga praduga pemerintah Hindia Belanda, sesuai dengan saran dan nasihat Snouck Horgronye ternyata jauh meleset yakni tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia banyak yang mendapatkan majalah-majalah atau brosur-brosur serta literatur lain dari dunia luar seperti Timur Tengah.

Kenyataan lain adalah orang-orang yang berpendidikan Baratpun tidak kehilangan identitasnya sebagai Muslim dan bangsa Indonesia. Politik Islam dan politik pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menomor satukan anak-anak pejabat dan pembesar dan membatasi pendidikan pribumi justeru menggiring putra pribumi tersebut pergi ke pondok-pondok pesantren. Proses ini di satu pihak justru mendasari kuatnya kepercayaan beragama bagi penduduk pribumi yang beragama Islam.

Oleh sebab itu, benar sekali yang diungkapkan oleh Wertheim bahwa:

“Apapun politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaannya tersebut.”[9]

Tekanan demi tekanan sama sekali tidak menggoyahkan mereka.Tentang kondisi pendidikan Islam itu sendiri tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya, meskipun berbagai kebijakasanaan yang diterapkan pemerintah Kolonial Hindia Belanda seperti yang dipaparkan di atas tadi.

2. Awal Mula Proses Modernisasi Surau pada Masa Hindia Belanda.

Usainya Perang Paderi, Minangkabau sepenuhnya dikuasai oleh Hindia Belanda. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pada dekade Perang Paderi, pendidikan Islam mulai mengalami kemunduran. [10] Namun demikian, pendidikan Islam yang berlangsung di surau-surau tetap bertahan. Pendidikan Islam pada masa ini adalah disebut oleh Mahmud Yunus « sebagai sistem lama ». Sistem lama yang dimaksudkan adalah sistem « halaqah » dengan materi pelajaran keagamaan yang praktis, seperti membaca al-Qur’an, tata cara ibadah, sifat dua puluh (akidah) dan akhlak.

Pada tingkat yang lebih tinggi diajarkan ilmu alat, yakni pengajian kitab-kitab seperti fikih, tafsir, hadis, tarikh Islam dan lain sebagainya. Graves juga menyebutkan bahwa pendidikan Islam pada masa Perang Paderi mulai mengalami kemunduran, sementara pemerintah Hindia Belanda mulai gencar mendirikan sekolah-sekolah sekuler.[11] Sekolah-sekolah sekuler ini berhasil menyedot sejumlah murid yang tertarik untuk belajar demi kepentingan ekonomi dan status sosial. Sekolah-sekolah sekuler di negeri tahun 1946 telah berdiri sebanyak 11 buah, 5 buah berada di Bukit Tinggi, Batusangkar, Payakumbuh, Sijunjung dan Solok. Sementara 6 lainnya berada di Bonjol, Maninjau, Sungai Puar, Singkarak, Buo, dan Puar Datar.[12]

Perkembangan baru di bidang pendidikan dan pengajaran di Minangkabau di atas berdampak langsung terhadap eksistensi yang memang sudah berada di dalam kemunduran. Hal ini dimungkinkan selain karena tekanan kolonial Belanda juga karena banyaknya ulama terkemuka yang tewas pada Perang Paderi. Akibatnya banyak surau yang terlantar karena tidak ada Syeikh dan guru agama.[13]

Berdasarkan kondisi surau di atas agaknya mendorong para ulama untuk mengirim anak-anaknya ke Tanah Suci.[14] Mengingat dengan menjamurnya sekolah-sekolah Nagari (sekolah sekuler oleh Hindia Belanda), eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan Islam semakin terdesak ke dalam posisi marjinal. Di sisi lain surau tidak mampu menjawab dinamika masyarakat yang semakin meningkat tuntutan sosial ekonominya. Surau terlalu asyik dengan kajian keagamaannya (fikih, dan tasawuf) yang kurang applicable. Di samping itu juga surau tidak memberikan ijazah sebagai identitas untuk mendapatkan pekerjaan.

Pada sistem sekolah baru sekuler yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ini, bahasa Melayu dijadikan sebagai alat pengantar pengajaran. Mata pelajaran agama dilarang, murid-muridnya berpakaian Eropa. Di pihak lain mereka dididik menjadi calon birokrat pemerintahan kolonial di nagari-nagari.[15] Gambaran ini terus berlangsung hingga munculnya sekolah administrasi untuk mencetak tenaga sipil perkebunan kopi.[16]

Atas kemenangan kaum liberal di parlemen, Belanda di awal abad ke 20 terus gencar mendirikan lebih banyak lagi sekolah-sekolah sekuler untuk mendidik pribumi sesuai dengan kemauan dan kehendak pemerintah Hindia Belanda. Karenanya sejak awal tahun 1900-an didirikan sekolah rakyat (Volks School) hingga di (niozi-niozi (Mininokiji)). Tahun 1913 jumlah sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau ini tercatat sebanyak 111 buah-an tahun 1915 meningkat menjadi 358 buah.[17]

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka wajarlah para tokoh pembaharu yang datang dari Makkah dan didukung oleh para ulama setempat (di Minangkabau) mengharuskan untuk mengubah kondisi (proses modernisasi) yang menyangkut tentang keterbelakangan surau tersebut. Nampak gerakan pembaharuan muncul sebagai gerakan reaksi terhadap situasi keterbelakangan surau dimasa itu.

Hamilton yang dikutip oleh Burhanuddin Daya menyebutkan bahwa gerakan pembaharuan atau modernisasi di Minangkabau lebih banyak terpusatkan pada lokasi-lokasi surau yang telah berkembang dengan baik. Di lembaga ini, para pengajar agama dan pemuda-pemuda yang pernah pergi ke Makkah dan pulang ke Minangkabau, kemudian mengajar di surau asalnya, gerakan itu berkembang karena surau mempunyai hubungan terbuka dengan masyarakat luas.[18] Dari para pengajar inilah usaha pemurnian Islam dilahirkan di Sumatera Barat, bukan hanya pemurnian yang terjadi melainkan modernisasi pendidikan khususnya berkaitan dengan surau sebagai lembaga pendidikan Islam.

Tokoh reformasi utama dalam proses modernisasi surau ini adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabaui. Meskipun beliau tidak pernah kembali ke Minangkabau, tetapi melalui murid-muridnya yang kembali ke Nusantara.[19] Di antara mereka adalah Muhammad Thaib Umar, Abdul Latif Syakur, Abbad Abdullah, Ibrahim Musa Parabek, Agus Salim, Abdul Karim Amrullah, Daud Rasyidin, dan Sultan Darap Pariaman. Semuanya kembali ke Nusantara berkiprah dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembaharuan dan modernisasi surau yang telah terbelakang dan tertinggal akibat hadirnya sekolah-sekolah sekuler yang didirikan oleh Hindia Belanda, selain kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Nusantara umumnya dan di Minangkabau khususnya.

Sejak itu, eksistensi surau mulai bangkit dengan nuansa baru, meskipun tetap menggunakan sistem halaqah yang tradisional. Surau yang mendapat sentuhan modernisasi pertama adalah surau Tanjung Sungai Batusangkar yang didirikan oleh Syeikh HM Tahib Umar tahun 1897, dan surau Parabek di Bukit Tinggi didirikan oleh Syeikh Ibrahim Musa tahun 1908. Mahmud Yunus menyebutkan bahwa, gerakan pembaharuan pendidikan Islam oleh para ulama ini merupakan gerakan pembaharuan menjelang kelahiran madrasah sebagai « masa perubahan ».[20]

Pembaharuan surau ini tampak sebagai lembaga pendidikan Islam, terletak pada buku-buku acuan yang sebelumnya hanya satu macam saja, kemudian dikaji berbagai kitab bagi tiap ilmu. Pada masa ini kitab-kitab yang ditulis tangan, Dhammun dan ‘Awamil tidak dipelajari lagi. Kitab-kitab yang dipakai, tulisan cetak seluruhnya. Awalnya, kitab-kitab ini dibawa dari Makkah dan Singapura, lalu oleh tokoh Syeikh Ahmad Khalidi Bukittinggi, kitab-kitab itu dipesan sendiri ke Mesir. Dengan demikian, banyak kitab agama dari Mesir, bahkan majalah Al-Manar juga mendapatkan perhatian.

3. Modernisasi Surau di Masa Hindia Belanda.

Proses modernisasi selanjutnya secara ekspansif dilakukan oleh kaum muda.[21] Gerakan ini mulai melancarkan serangannya terhadap praktik-praktik ulama tradisionalis dan praktik-praktik kaum adat yang cenderung selalu membesar-besarkan adat.[22] Gerakan ini telah berhasil menggebrak kesunyian, kesepian dan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Minangkabau memasuki dasawarsa ke dua abad ke 22.

Secara langsung atau tidak gerakan ini mempengaruhi eksistensi surau. Mereka mulai mendirikan sekolah agama. Tahun 1914 Syeikh Abdullah Ahmad memprakarsai berdirinya Syarikat Oesaha di Padang . Usaha pertama gerakan ini adalah mendirikan HIS Adabiyah (tanggal 23 Agustus 1915) sebagai reaksi terhadap politik Hindia Belanda yang mendirikan HIS (Hollands Inslandse School) yang sekuler. Berdirinya Adabiyah adalah menampung umat Islam yang tidak memperoleh kesempatan untuk belajar di sekolah Belanda.[23]

Pada sisi lain, kelompok tradisionalis yang eksistensinya semakin terancam dengan hadirnya lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh kelompok kaum Muda berusaha menyatukan langkah. Sayangnya kesepakatan yang diharapkan itu tidak mampu mempertahankan sistem pendidikan surau yang tradisional. Rapat besar ulama tradisional yang diselenggarakan di Parabek Bukittinggi tanggal 5 Mei 1930 menghasilkan keputusan untuk membentuk Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI). Persatuan ini memutuskan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tergabung dalam PTI dimodernisasikan mengikuti pola yang dikembangkan oleh “Kaum Muda”. Dengan demikian, tampak bahwa kaum Ulama tradisionalis tidak punya alternatif lain untuk menyelamatkan sistem pendidikan surau, kecuali dengan merombak seperti yang dilakukan “Kaum Muda”[24]

Keputusan ini melahirkan babak baru dalam perkembangan pendidikan Islam di Minangkabau. Lembaga surau yang telah lama sebagai satu-satunya sistem pendidikan Islam di daerah ini mulai tergeser oleh kehadiran madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam modern. Surau menempati babak marjinalisasi dibanding dengan madrasah. Namun disadari bahwa lahirnya madrasah di Minangkabau ini adalah sebagai reaksi atas ketidakpuasan para praktisi pendidikan dengan sistem pendidikan yang menggunakan cara tradisionalis. Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa munculnya madrasah adalah sebagai kelanjutan dari proses modernisasi surau.

Sebab sekolah Adabiyah sebagai lembaga pendidikan Islam pertama selain surau tetap menerapkan sistem klasikal sebagai diterapkan di surau. Hanya sifatnya berbeda dengan surau yakni menggunakan papan tulis, meja dan bangku tulis. Karena masih kentalnya masyarakat Minangkabau terhadap sistem pendidikan surau yang tradisional tersebut, maka sistem pendidikan dan pengajaran di sekolah Adabiyah mendapat reaksi yang tajam di kalangan masyarakat. Tidak lama kemudian Sekolah Adabiyah tutup dan pindah ke Padang.[25] Di Padang didirikan sekolah yang sama. Pendirian lembaga pendidikan ini mengambil model lembaga pendidikan Islam Al-Iqbal Al-Islamiyah di Singapura yang didirikan oleh Usman Effendi Rafat dari Mesir (1908). Sekolah ini banyak mencontoh sistem lembaga pendidikan yang berkembang di Mesir dan Barat.[26]

Karena dalam perkembangan selanjutnya bahwa sekolah ini menerima sumbangan atau subsidi dari pemerintah Hindia Belanda dan mengganti namanya dengan Hollandisch Malaische School Adabiyah tahun 1915, dan kepala sekolah adalah seorang Belanda dari agama Nasrani, maka pupuslah tumpuan harapan para “Kaum Muda” untuk memodernisasikan lembaga tersebut, sebab telah menyimpang dari cita-cita “Kaum Muda” dan tidak memperhatikan pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan yang lebih penting yang berpengaruh di Minangkabau adalah Sumatra Thawalib. Sekolah ini tumbuh dari suatu surau yang disebut surau Jembatan Besi, yang pada mulanya juga memberikan pelajaran agama secara tradisional. Pelajaran-pelajaran yang biasa diberikan seperti fikih dan tafsir al-Qur’an merupakan pelajaran utama. Dengan masuknya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul mengajar di surau ini setelah kembali dari Makkah tahun 1904, pelajaran lebih menekankan kepada ilmu alat berupa kemampuan menguasai Bahasa Arab dan cabang-cabangnya.

Tekanan kepada pelajaran ini dimaksudkan agar para siswa mempelajari sendiri kitab-kitab yang diperlukan, dan dengan demikian lambat laun mengenal Islam dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Maksud terakhir ini hanya dapat diwujudkan dengan berdirinya sekolah Thawalib.[27] Bagindo Jamaluddin Rasyad, yang baru kembali dari Eropa pada tahun 1915 memprakarsai rapat umum di Padang Panjang. Pemikiran yang diberikan dari tokoh ini adalah pentingnya organisasi yang mengilhami para pelajar surau Jembatan Besi berpikir tentang usaha mendirikan organisasi.

Dari ide tersebut lahirlah organisasi yang disebut “Perkumpulan Sabun”, karena organisasi ini memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelajar. Aktivitas organisasi ini berkembang secara pesat hingga mampu menggaji para guru yang mengajar di surau. Tahun 1918 organisasi ini dirubah menjadi Sumatra Thawalib.[28]

Modernisasi surau lebih banyak lagi dengan berdirinya sebuah surau dengan nama Surau Parabek yang diprakrasai oleh Ibrahim Musa yang baru kembali dari Makkah tahun 1916. Surau ini makin terkenal di seluruh wilayah. Tahun 1919 murid-murid Surau ini mendirikan perkumpulan « Muzakarat al-Ikhwan », dengan tujuan mengadakan diskusi ilmiah, latihan debat terbuka dan sebagainya. Selanjutnya organisasi ini berganti nama menjadi Thawalib.[29]

Tanggal 15 Februari 1920, diadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk organisasi umum dengan melebur dan menggabungkan Sumatra Thawalib Surau Jembatan Besi dengan Sumatra Thawalib, Surau Parabek menjadi satu dengan nama baru yaitu Sumatra Thawalib. Kelahiran Sumatra Thawalib yang pertama ini segera diikuti oleh lahirnya Sumatra Thawalib di beberapa wilayah seperti di Sumatera Barat, sampai di luar yakni Aceh dan Bengkulu.

Selanjutnya Sumatra Thawalib bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan yang juga dinamakan Sumatra Thawalib, atau mengubah pengajian surau menjadi sekolah dengan nama Sumatra Thawalib, dan seterusnya.

Haji Jamaluddin Thaib, sebagai ketua Sumatra Thawalib memperkenalkan cara mengajar modern ke lembaga ini, seperti sistem berkelas yang lebih sempurna penggunaan bangku dan meja, kurikulum yang lebih diperbaiki, dan juga kewajiban belajar untuk membayar uang sekolah. Mata pelajaran umum seperti ilmu-ilmu bumi diajarkan, meskipun yang utama adalah pelajaran pada tingkat yang lebih tinggi, kitab-kitab dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, terutama tafsir al-Manar dijadikan buku pegangan. Mereka juga membaca kitab Ibnu Taimiyah, disamping Ibnu Qayyim.[30]

Tahun 1923, ketika Sumatra Thawalib berkembang pesat menjadi model organisasi pendidikan Islam modern, dengan masuknya paham komunis yang dibawa oleh Datuk Batutah dan Zainuddin setelah kembali dari Jawa, pemerintah Hindia Belanda tahun 1926 mulai mengambil tindakan terhadap Thawalib Padang Panjang dengan menutup kafetaria pelajar « Buffet Merah » karena dipandang sebagai pusat kegiatan komunis terselubung. Selanjutnya tahun 1927, sebagai akibat pemberontakan Silungkang, banyak guru-guru Thawalib Padang Panjang dilarang mengajar.[31]

Modernisasi surau juga ditandai oleh berdirinya Diniyah School di Padang Panjang tahun 1915. Lembaga ini sebagian adalah merupakan bias dari perkembangan surau Jembatan Besi dengan menggunakan sistem ke-edukasi sekolah campuran yang dicontohkan dari kebiasaan yang berlaku di sekolah-sekolah pemerintahan. Berdirinya lembaga pendidikan ini diikuti oleh sejumlah 15 buah lembaga pendidikan yang sama di Minangkabau. Mata pelajaran ditekankan pada ilmu pengetahuan umum, walaupun pelajaran agama mendapat tempat tak kalah pentingnya.[32]

Sekolah-sekolah ini juga mulai memakai kitab-kitab dari Mesir, seperti Durus al-Nahwiyah, Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, dan sebagainya. Setelah Zainuddin Labay meninggal dunia, cita-citanya dilanjutkan oleh adiknya yang termuda, Encik Rahmah al-Yunusiah. Rahmah mendirikan sekolah putri dengan nama Madrasah Diniyah, dan pada tahun 1923 murid-muridnya menggabungkan organisasi yang bernama Persatuan Murid-murid Diniyah School.

4. Penutup.

Gencarnya penetrasi pemerintah Hindia Belanda terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di daerah Minangkabau, ternyata tidak mengurangi semangat dan antusiasme para ulama dan tokoh pembaharu Islam setempat. Malah justeru sebaliknya semakin memperoleh tekanan dari pemerintah Hindia Belanda melalui berbagai pendidikan Islam, konsolidasi yang dilakukan oleh para ulama dan pembaharu Islam semakin menunjukkan kemapanannya.

Eksistensi surau sebagai salah satu institusi pendidikan Islam pertama di Minangkabau sempat melakukan upaya modernisasi di tengah penetrasi Hindia Belanda. Modernisasi dimaksud menyangkut sistem kelembagaan yang lebih akomodatif terhadap tuntunan perkembangan masyarakat Muslim.

Modernisasi surau ditandai oleh berdirinya institusi pendidikan Islam yang modern, seperti Sekolah Adabiyah, Sumatra Thawalib, Madrasah Diniyah dan sebagainya yang cikal bakalnya dari surau Jembatan Besi. Model-model lembaga pendidikan seperti Sumatra Thawalib, Adabiyah dan Madrasah Diniyah tersebut adalah menggunakan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, tetapi juga memasukkan pelajaran umum.

Selanjutnya perkembangan organisasi-organisasi di bidang pendidikan yang berasal dari surau ini, semakin modernkan surau sebagai lembaga pendidikan.

Daftar Kepustakaan.

Asin Dollah, Mohammad, Dalam Seminar Internasional Agama, Kemasyarakatan dan Modernisasi, Banjarmasin: IAIN Antasari, Tanggal 5 Juli 1994.

Azra, Azyumardi, Surau di Tengah Krisis, Pesantren dalam Prospektif Masyarakat, dalam M.Dawan Raharjo (Ed) Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah, Jakarta: P3M, 1985.

Dt. Majolelo, Zaidin, Mengenal Perguruan Adabiyah Padang, Dalam Panji Masyarakat,No.395,tahun..XXIV,11-Mei-1983. Burhanuddin, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatera Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana 1990.

Egobee dan C. Adrianse, Nasihat-nasihat C Snouck Horgronje Semasa Kepegawainnya kepada Pemerintah Hindia Belanda, Jakarta: Seri Khusus INIS VIII, 1993.

Ensiklopedi Islam, Jilid 1 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove , 1993, halaman 87.

Noer, Deliar, Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1991.

Graves, Elizabeth, The Minangkabau Response To The Dutch Colonial Rule In The Nine Teenth Century, New York: Cornel University, 1981.

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, Lintas Sejarah, Pertumbuhan Dan Perkembangannya, (Diterbitkan Kerja Sama Dengan Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan dan PT Raja Grafindo Persada), Jakarta, Cet Ke-2 1996.

Noer, Deliar, Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1991

Saidi, Ridwan, Pemuda Islam dalam Dinamika Poltik Bangsa, 1925-1984, Jakarta: PT. Rajawali, 1984.

Steenbrink, Karel A. Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES 1986.

Suminto, Aqib, H, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1985.

Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

Zuhairini, Dkk, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1986.

Zuhri, Saefuddin, KH. Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1978.

________________________________________

[1] Hasbullah, “Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, lintasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangannya”, (Diterbitkan Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan dan PT Raja Grafindo Persada), Jakarta, Cet ke 2, h. 47-48.

[2] Muhammad Asin Dollah, “Seminar Internasional Agama, Kemasyarakatan dalam Seminar Modernisasi”, IAIN Antasari, Banjarmasin, tanggal 5 Juli 1994.

[3] Zuhairini, dkk, Sejarah Pedidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1986, h. 145.

[4] Ajaran Machiavelli mengatakan bahwa Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah, agama tersebut dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat, setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawa untuk memecah belah dan agar dengan rakyat tak perlu ditepati jika merugikan, dan tujuan dapat menghalalkan sebagai cara. (Baca KH Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Bandung: PT Al-Ma’arif), h. 532

[5] Hasbullah, Ibid, h. 52.

[6] Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1985, h. 2

[7] Nama samarannya adalah Abdul Gaffar, seorang sarjana sastra semit (Arab) yang puluhan tahun belajar dan berpengalaman di tanah Arab, dan berperan besar dalam menyelesaikan perang Aceh yang berlarut-larut.

[8] E.Gobeen dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C Snouck Horgronye Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, Jakarta: Seri Khusus INIS VIII,1993.

[9] Ridwan Saidi, Pemuda Islam dalam dinamika Politik Bangsa 1925-1984, Jakarta: PT Rajawali, 1984, h. 3.

[10] Mahmud Yunus, “Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia”, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, h. 33-34

[11] Elizabeth Graves, “The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in the Nineteent Century”, New York: Cornel University, 1981, h. 78.

[12] Ibid, h. 79-81.

[13] Azyumardi Azra, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Prespektif Masyarakat” dalam M.Dawam Raharjo (ed) “Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah” Jakarta: P3M, 1983, h. 163.

[14] Ibid.

[15] Graves, Ibid, h. 80-81.

[16] Kondisi ini juga memberikan pengaruh tersendiri terhadap para pemuka, dimana mereka berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya ke Makkah karena merasa tidak puas dengan kondisi pendidikan Islam lokal. Namun pada gilirannya kondisi yang demikian melahirkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Minangkabau yang mulai berkembang awal abad ke 20.

[17] Lihat Azra, ibid, hlm 165-166. Perkebunan ini agaknya menjadi tantangan besar bagi para pembaharu yang baru datang dari Makkah. Karena itu, tantangan yang dihadapi para pembaharu dari Makkah yang terpenting adalah ada dua hal, yaitu Pertama, kian menguatnya dominasi pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang sosial politik, khususnya pendidikan sekuler dan eksistensi lembaga adat yang mendapat dukungan Belanda. Kedua, eksistensi surau sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Minangkabau sudah kian terdesak dan menghadapi kemunduran.

[18] Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, h. 64.

[19] Dijelaskan bahwa hampir semua penuntut ilmu dari Nusantara yang datang ke Makkah berguru dengan Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabaui, adalah Imam mazhab Syafi’i di Masjid al-Haram. (lihat Kafrawi Ridwan, Ensiklopedi Islam, jilid I , Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1993, h. 87.

[20] Mahmud Yunus, Op.cit, halaman 53

[21] Disebut “Kaum Muda” adalah munculnya empat tokoh pembaharu Islam murid dari Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabaui yang kembali dari Mekkah, di antaranya adalah Syeikh Abdul Karim Amrullah di Maninjau dan Padang Panjang, dan Syeikh Muhammad Thaib Umar di Batu Sangkar. Empat tokoh pembaharu ini disebut empat serangkai. Keempatnya yang secara agresif menghadapi konflik dengan pemerintah Hindia Belanda (Lihat Azyumardi Azra, Op.Cit, h. 167.

[22] Azra, Ibid, h. 167.

[23] Zaidin Dt. Majo Lelo,” Mengenal Perguruan: Adabiyah Padang”, dalam Panji Masyarakat nomor 395, tahun XXIV, 11 Mei 1983.

[24] Azra, Ibid, h. 171.

[25] Burhanuddin Daya, ibid, h. 82.

[26] Ibid, h. 83.

[27] Deliar Noer,”Gerakan Modernisasi di Indonesia 1900-1942”, Jakarta: LP3ES, 1991, h. 52-53.

[28] Karel A. Steenbrink, “Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern”, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 45, Steenbrink selanjutnya menjelaskan bahwa organisasi ini dianggap sedikit berlebihan karena hanya bentuk organisasi dan aktivitasnya ini ternyata memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat surau yang lain. Keadaan ini merangsang surau berlomba-lomba mendirikan organisasi agar tidak ketinggalan zaman.

[29] Burhanuddin Daya, Ibid, h. 89.

[30] Deliar Noer, Ibid, h. 55-56.

[31] Ibid, h. 57.

[32] Ibid, h. 63.

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1590Dibaca Hari Ini:
  • 1996Dibaca Kemarin:
  • 17523Dibaca Per Bulan:
  • 350196Total Pengunjung:
  • 1518Pengunjung Hari ini:
  • 16633Kunjungan Per Bulan:
  • 16Pengunjung Online: