Volksraad

Pada tahun 1913 di Hindia Belanda muncul suatu gagasan tentang pembentukan “Indie Weerbaar” (Pertahanan Hindia) yaitu milisi paruh waktu yang terdiri atas orang-orang bumi putera, karena milisi merupakan kekuatan pertahanan yang lebih murah daripada memperbesar pasukan professional. Namun demikian ide tentang pembentukkan “Indie Weerbaar” ditolak oleh pemerintah Belanda.

Ketika perang dunia I pecah pada tahun 1914 gagasan “Indie Weerbaar” muncul kembali. Boedi Oetomo yang mempunyai cabang-cabangnya di kalangan orang-orang Jawa yang berdinas pada tentara kolonial, bangkit dari tidurnya dan mulai mengkampayekan pembentukkan milisi semacam itu.

Ketika kampanye tentang perlunya suatu milisi pertahanan berlangsung, Sarekat Islam (SI) memunculkan tuntutan yang lain yaitu harus adanya perwakilan bumi putera dalam pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1915 Boedi Oetomo mendukung pandangan SI, sehingga dengan demikian kampanye “Indie Weerbaar” dengan cepat berubah menjadi isu perwakilan rakyat atau Volskraad

Pada tahun 1916, suatu delegasi yang terdiri atas wakil-wakil Boedi Oetomo, SI, Regenten Bond (perkumpulan bupati) dan organisasi-organisasi serupa berkunjung ke negeri Belanda. Mereka mengajukan petisi kepada Ratu Wilhemina dan parlemen Belanda atas pembentukan “Pertahanan Hindia” dan Volksraad. Petisi terhadap “Indie Weerbaar” ditolak, namun gagasan pembentukan Volksraad disetujui pada bulan Desember 1916 dengan catatan bahwa Volskraad didirikan sebagai lembaga dengan wewenang menasehati, sementara itu jika menyangkut urusan keuangan harus dikonsultasikan dengan Gubernur Jenderal.

Sidang pertama Volskraad dilakukan pada tahun 1818 dengan jumlah anggota 38 orang dengan komposisi 19 orang dipilih (10 bumi putera) dan 19 orang ditunjuk (5 orang bumi putera). Selain bumi putera, anggota Volskraad yang lain adalah dari Eropa, Tionghoa, Arab dan India. Tahun 1921 anggota Volksraad bertambah menjadi 49 orang (bumi putera 40%), tahun 1927 menjadi 60 orang (bumi putera 42%) dan di akhir tahun tahun 1920-an jumlah bumi putera telah mencapai lebih dari 50%.

Mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung yaitu ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Pada tahun 1924, hanya 425 orang bumi putera yang berhak ikut serta dalam pemilihan dibandingkan 594 orang Belanda Eropa, berikutnya :

(1) Tahun 1927 adalah 750 orang bumi putera dan 508 orang Belanda Eropa,

(2) Tahun 1935, 1529 orang bumi putera dan 550 oang Belanda Eropa

(3) Tahun 1939, 1452 orang bumi putera dan 242 orang Belanda Eropa

Pemilihan tahun 1927 adalah yang terakhir dimana bumi putera dan Belanda Eropa membentuk satu badan pemegang hak pilih. Setelah itu mereka memilih dalam pemilihan terpisah untuk masing-masing 30 kursi bumi putera dan 25 kursi Belanda Eropa.

Pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Patut dicatat disini, selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Salah satu kisah yang menarik di dalam perjalanan Volksraad adalah dibolehkannya seorang anggota Volskraad menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, yaitu kepada Jahja Datoek Kajo, yang menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Volksraad, Jahja selalu menggunakan bahasa Indonesia. Jahja meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia.

Dia berterus terang bahwa di dalam sidang majelis Volksraad lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesier. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksraad membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar “Jago Bahasa Indonesia di Volksraad”.

Untuk itulah Mohammad Hoesni Thamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938.

Kisah fenomenal lainnya adalah ketika pada tanggal 15 Juli 1936 atas nama Volskraad, Soetardjo Kartohadikoesoemo mengajukan petisi kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong.

Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaraha.

Pada tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya antara lain ialah: “Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri”.

Pustaka :

(1) Nusantara. Bernard H.M. Vlekke. Kepustakaan Populer Gramedia. 2008.

(2) Sejarah Indonesia Modern. Ricklefs. Serambi. 2008.

(3) http://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad

(4) http://id.wikipedia.org/wiki/Petisi_Soetardjo

1 Komentar

  • nella

    Jun 23, 2011

    Maaf,ko sidang pertama volksraatnya th 1818,sedangkan pembentukannya pada tahun 1916.perjuangan volksraat benar-benar mendapat tekanan dari belanda,secara tidak langsung pembentukan ini di setujui karena pihak belanda masih berkuasa penuh

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1255Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 15192Dibaca Per Bulan:
  • 347991Total Pengunjung:
  • 1154Pengunjung Hari ini:
  • 14428Kunjungan Per Bulan:
  • 8Pengunjung Online: